199/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah dan undang-undang terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara. Tujuannya adalah mengatur tata cara revisi anggaran dalam rangka penyesuaian APBN sesuai perubahan kebijakan pemerintah, pencapaian target Kementerian/Lembaga, dan perubahan informasi anggaran.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum
   Menjelaskan istilah penting seperti APBN, revisi anggaran, Kementerian/Lembaga, pengguna anggaran, DIPA, pagu anggaran, RKA-K/L, RO, PNBP, pinjaman, hibah, SBSN, dan lain-lain.

2. Jenis Revisi Anggaran

   • Revisi dengan perubahan pagu anggaran (penambahan/pengurangan pagu).
   • Revisi dengan pagu anggaran tetap (pergeseran rincian anggaran tanpa mengubah pagu).
   • Revisi administrasi (perbaikan administratif, perubahan rumusan tanpa terkait anggaran).

3. Kewenangan Revisi Anggaran

   • Direktorat Jenderal Anggaran berwenang menetapkan revisi yang memerlukan penelaahan dan pengesahan.
   • Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang menetapkan revisi berupa pengesahan.
   • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang melakukan revisi terbatas dalam satu Satker.

4. Mekanisme Revisi Anggaran

   • Pengajuan usulan revisi oleh KPA kepada Sekretaris Jenderal/Kepala unit terkait.
   • Penelaahan oleh APIP K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran atau Perbendaharaan sesuai kewenangan.
   • Penetapan atau penolakan revisi dilakukan dalam waktu maksimal 1-5 hari kerja.
   • Mekanisme khusus untuk revisi BA BUN, hibah, pinjaman, dan SBSN.

5. Tema Revisi Anggaran

   • Revisi terkait PNBP, pinjaman (luar/dalam negeri), hibah (luar/dalam negeri), SBSN, belanja operasional, BA BUN, tunggakan, RO Prioritas Nasional, RO Cadangan, penanganan bencana non-alam, dan revisi rumusan informasi kinerja.

6. Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan

   • Batas akhir usulan revisi reguler pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 31 Oktober dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 30 November tahun anggaran berjalan.
   • Batas akhir berbeda untuk revisi khusus seperti lanjutan Rupiah Murni Pendamping, SBSN, hibah, dan revisi administrasi.
   • Usulan revisi yang melewati batas waktu dapat diproses dengan persetujuan Menteri Keuangan.

7. Pelaporan dan Rekonsiliasi

   • Revisi anggaran dilaporkan dalam APBN-Perubahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
   • Rekonsiliasi data anggaran dilakukan minimal setiap dua bulan.

8. Dokumentasi dan Format Surat

   • Disediakan format surat usulan revisi anggaran, surat hasil reviu APIP, surat pernyataan pejabat eselon I, dan surat pengesahan revisi anggaran.
   • Dokumen pendukung wajib dilampirkan sesuai ketentuan.

9. Pembatasan dan Pengendalian

   • Menteri Keuangan dapat membatasi revisi anggaran dengan memperhatikan pencapaian kinerja dan larangan penambahan alokasi pada program/kegiatan tertentu.
   • Tidak diperkenankan perubahan peruntukan anggaran dari BA BUN ke Kementerian/Lembaga tanpa prosedur yang benar.

10. Kewenangan dan Prosedur Khusus

    • Penetapan revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR diatur secara khusus.
    • Revisi anggaran untuk penanganan bencana non-alam dan pandemi COVID-19 diatur dengan ketentuan khusus.

Lampiran

• Daftar jenis revisi anggaran dan kewenangan penetapannya antara Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPA.
• Format surat usulan, surat hasil reviu, surat pernyataan, dan surat pengesahan revisi anggaran beserta petunjuk pengisian.