199/PMK.06/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 yang mengatur lelang benda sitaan dan barang rampasan negara dari Kejaksaan RI sudah tidak berlaku sejak 31 Desember 2020. Masih terdapat barang rampasan negara dengan kondisi tertentu yang belum dapat diajukan lelang sehingga perlu diatur kembali melalui peraturan baru ini.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup
   Mengatur lelang barang rampasan negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya lelang eksekusi.

2. Jenis Lelang Eksekusi

   • Barang rampasan yang surat perintah penyitaan dan/atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan.
   • Barang rampasan berupa sertifikat atau surat bukti hak atas tanah.
   • Barang rampasan yang terdapat perbedaan data pada objek lelang, putusan, surat perintah penyitaan, dan/atau berita acara penyitaan.

3. Pelaksanaan Lelang
   Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

4. Prosedur Permohonan Lelang
   Penjual (Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, atau Cabang Kejaksaan Negeri) wajib mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai jenis lelang.

5. Dokumen Persyaratan Lelang

   • Persyaratan umum meliputi surat penunjukan penjual, daftar barang, surat persetujuan hak pengelolaan, informasi penyerahan hasil lelang, surat keterangan syarat lelang tambahan, pernyataan penguasaan fisik barang, dan foto objek lelang.
   • Persyaratan khusus disesuaikan dengan jenis lelang, seperti salinan putusan pengadilan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), bukti kepemilikan, laporan penilaian, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Tanggung Jawab Penjual
   Penjual bertanggung jawab penuh atas segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang, yang dituangkan dalam SPTJM bermeterai.

7. Ketentuan Pelaksanaan
   Ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

8. Batas Waktu Permohonan Lelang
   Permohonan lelang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

9. Pencabutan Peraturan Lama
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

10. Pengundangan dan Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 16 Desember 2022.