20/MK/BC/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/MK/BC/2026 menetapkan daftar barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026. Penetapan ini diterbitkan untuk melaksanakan kewajiban pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 dan menindaklanjuti penyampaian salinan peraturan dari Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 27 Maret 2026. Keputusan ini memuat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan berisi HS code, uraian barang, spesifikasi wajib, tanggal berlaku dan ketentuan pengecualian/rujukan ke peraturan Permendag lain. Konteksnya adalah penguatan pengawasan ekspor oleh Bea dan Cukai dan sinkronisasi administrasi antara instansi teknis dan Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Pelaksanaan Pengawasan Larangan Ekspor

• Keputusan ini menerapkan pengawasan ketentuan larangan ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2026 untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dasar pelaksanaan termasuk Pasal 3 ayat (4) PMK Nomor 141/PMK.04/2020.
• Instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan atau pembatasan wajib menyampaikan salinan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana dipandang perlu untuk keperluan pengawasan dan koordinasi administratif.

Penetapan Daftar Dalam Lampiran

• Daftar barang yang dilarang untuk diekspor ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan; setiap entri memuat HS Code, uraian barang, spesifikasi wajib, tanggal awal berlaku (umumnya 1 April 2026) dan kolom keterangan/komoditas.
• Lampiran mencantumkan ratusan entri termasuk kode HS dan spesifikasi teknis atau kriteria kualitas (mis. kandungan %, ukuran mesh, whiteness, d50), sehingga penolakan/penanganan administratif ekspor mengacu pada data Lampiran.

Ruang Lingkup Pengawasan

• Pengawasan ketentuan larangan ekspor diberlakukan juga terhadap pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), pengeluaran dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke luar daerah pabean, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Ketentuan ini memastikan bahwa larangan ekspor berlaku tidak hanya pada pengapalan internasional langsung tetapi juga pada perpindahan barang keluar dari zona-zona berstatus pabean.

Ketentuan Pencabutan Jika Permendag Dicabut

• Keputusan Menteri ini secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bilamana peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 dan perubahan terakhirnya) dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Ketentuan ini mengaitkan keberlakuan keputusan administratif Kementerian Keuangan dengan eksistensi peraturan teknis di Kementerian Perdagangan.

Pencabutan Keputusan Sebelumnya

• Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.4/2025 tentang daftar barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Dengan demikian daftar dan pengawasan yang baru menggantikan daftar versi 2025 yang dicabut.

Distribusi Salinan Keputusan

• Salinan Keputusan ini disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Kepala Lembaga National Single Window, Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para Kepala Kantor Wilayah/ KPU/ KPPBC, tenaga pengkaji, serta kepala Balai Laboratorium dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
• Daftar penerima salinan (1-9) dimaksudkan untuk memastikan otoritas teknis dan operasional menerima informasi yang sama tentang larangan ekspor dan daftar lampiran.

Kayu dan Produk Kayu

• Lampiran memuat puluhan entri HS terkait kayu (mis. 1401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4418, 4420, 4421, 9406, 9702) yang dilarang untuk diekspor mulai 1 April 2026, mencakup log, sawlog, veneer log, baulk, kayu gergaji, kulit terbagi, produk setengah jadi dan produk kayu lainnya.
• Beberapa pengecualian dan kriteria teknis dicantumkan, antara lain pengecualian untuk jenis gaharu (Aquilaria filaria, Aquilaria malaccensis, Gyrinops versteegii), gaharu buaya (Aetoxylon sympetatum), akar laka (Dalbergia parviflora) dan Ramin (Gonystylus bancanus) pada beberapa subpos; beberapa entri menyebut spesifikasi diameter (mis. diameter tidak melebihi 12 mm) atau catatan "Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan ekspor".

Karet dan Produk Karet

• Lampiran melarang ekspor berbagai bentuk karet alam, antara lain air-dried sheet, latex crepe, sole crepe, crepe lainnya, superior processing rubber, skim rubber, skrap dan cup lump, serta Deproteinised Natural Rubber (DPNR) sesuai subpos HS (mis. 4001.29.x) efektif 1 April 2026.
• Setiap entri Karet mencantumkan uraian teknis produk sehingga penegakan oleh Bea dan Cukai harus merujuk pada uraian barang pada Lampiran.

Porang (Tanaman dan Produk Turunan)

• Porang dan seluruh bagian/produk turunannya dilarang diekspor termasuk tanaman porang hidup (termasuk kultur jaringan), akar porang, umbina/umbi dalam keadaan dorman, tumbuh, beku, segar atau dikeringkan, batang, bunga, bulbil/katak, daun, buah dan biji untuk disemai, sebagaimana dicantumkan pada banyak subpos HS (mis. Ex.0602, Ex.1404, Ex.0601, Ex.0714, Ex.1209).
• Larangan mencakup berbagai kondisi fisik (dorman, sedang tumbuh, irisan, beku, segar/dingin, dikeringkan) dan berlaku mulai 1 April 2026.

Kratom (Mitragyna speciosa)

• Daun dan bagian tanaman Kratom yang terutama dipakai dalam farmasi dilarang diekspor dalam bentuk potongan, dihancurkan atau bubuk dengan ukuran partikel > 600 mikron (mis. subpos Ex.1211.90.17-19, Ex.1211.90.98-99); larangan ini juga mencakup daun utuh Kratom pada HS terkait.
• Ketentuan melarang baik bentuk yang dipakai dalam bidang farmasi maupun selain farmasi, dan efektif mulai 1 April 2026.

Pupuk Bersubsidi

• Lampiran mencantumkan larangan ekspor untuk Urea (HS 3102.10.00) dalam larutan maupun tidak, serta bentuk lain seperti urea dalam tablet atau kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg (Ex.3105.10.90), semua berlaku 1 April 2026.
• Ketentuan ini mengklasifikasikan pupuk bersubsidi sebagai komoditas strategis yang dilarang diekspor untuk menjaga ketersediaan dalam negeri.

Produk Pertambangan-Ruang Lingkup Umum

• Bagian besar Lampiran memuat larangan ekspor untuk berbagai produk pertambangan dan mineral dalam kondisi raw/unprocessed, konsentrat, bijih, serta produk olahan dengan kriteria teknis tertentu; entri mencakup ratusan HS code dan spesifikasi yang sangat rinci.
• Contoh kategori yang dilarang meliputi bijih besi, mangan, nikel, kobalt, tembaga, timah, tungsten, uranium, zirconium, titanium, berbagai oksida dan sulfida, serta mineral industri (silika/kuarsa, kaolin, bentonit, fuller's earth, zeolit dan lain-lain).

Produk Pertambangan-Spesifikasi Silika/Kuarsa dan Pasir

• Lampiran melarang beberapa bentuk silika/kuarsa khusus seperti gravel pack sand dan pasir cetak (molding sand) yang memenuhi kriteria teknis: kadar < 98,5% SiO2, roundness < 60%, spherecity < 70%, kelarutan dalam HCl > 1,3%, dan kemampuan pecah pada tekanan 5.000 psi; fraksi ukuran disebutkan (mis. -30+50 mesh > 12,8% atau -30+70 mesh > 5,2% atau -40+70 mesh > 8,7%).
• Untuk pasir cetak disebutkan kriteria ? 90% SiO2, lolos saringan 30 mesh < 90%, clay content > 0,20%, kadar air > 1% dan roundness < 50%; entri-entri ini berlaku 1 April 2026.

Produk Pertambangan-Kaolin, Bentonit, Fuller's Earth dan Zeolit

• Kaolin raw serta kaolin olahan yang tidak memenuhi ambang teknis (mis. brightness < 79%, >47% SiO2, <36% Al2O3 atau ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%) dilarang diekspor; bentonit dan tanah liat tahan api juga tercantum sebagai terlarang.
• Fuller's earth raw dan zeolit olahan dengan nilai KTK < 80 meq/100 gram termasuk larangan ekspor; spesifikasi teknis dan ambang numerik dicantumkan pada Lampiran dan berlaku mulai 1 April 2026.

Produk Pertambangan-Bijih, Konsentrat dan Senyawa Spesifik

• Lampiran melarang bijih dan/atau konsentrat berbagai logam (mis. Fe, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Zn, Sn, Cr, W, U, Th, Mo, Nb, Ta, V, Ag, Au, Sb) baik dalam bentuk bijih maupun konsentrat, atau mengatur berdasarkan kadar (contoh: konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu; beberapa entri membedakan kadar dan menetapkan larangan pada rentang tertentu).
• Selain itu tercantum batasan pada produk pemurnian/oksida/karbonat/hidroksida tertentu mis. smelter grade alumina < 98% Al2O3, chemical grade alumina < 90% Al2O3, titanium dioksida produk pemurnian < 85% TiO2, serta beragam oksida, karbonat, sulfat, klorida dengan ambang kandungan (%), semua dipakai sebagai kriteria larangan.

Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Ambang Kualitas

• Lampiran secara konsisten memasukkan kriteria teknis yang mengikat seperti persentase kemurnian (%), brightness/whiteness, ukuran partikel (d50 dalam µm), ukuran mesh (mis. 16/30/60/325 mesh), kadar air, clay content, dan parameter fisik (mis. kemampuan pecah pada tekanan 5.000 psi).
• Penentuan apakah suatu komoditas dilarang ekspor harus merujuk pada spesifikasi wajib yang tercantum pada setiap entri Lampiran; kriteria numerik spesifik tercantum per item dan diberlakukan per 1 April 2026.

Pengecualian, Rujukan Ke Peraturan Permendag Lain Dan Catatan Khusus

• Banyak entri memuat frasa pengecualian seperti "Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor" sehingga barang yang secara khusus diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan lain tidak otomatis termasuk larangan ini.
• Beberapa entri menyebutkan pengecualian spesies atau produk tertentu (mis. gaharu jenis tertentu, Ramin) atau mengarahkan ke peraturan kebijakan ekspor tertentu; oleh karena itu perlu verifikasi silang terhadap peraturan-peraturan Permendag terkait.

Penegakan, Pengkajian Dan Tindak Lanjut Operasional Bea dan Cukai

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas operasional untuk memberlakukan pengawasan atas daftar Lampiran termasuk pada pengeluaran dari TPB/KEK/KPBPB; pelaksanaan teknis memerlukan rujukan ke HS code, uraian spesifik dan kriteria kuantitatif yang tercantum.
• Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU/KPPBC, Kepala Balai Laboratorium dan Pangkalan Sarana Operasi disebut sebagai penerima salinan Keputusan untuk koordinasi pelaksanaan, pengujian laboratorium dan penegakan di lapangan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya