210/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan untuk menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini terkait dengan pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan dari beberapa lembaga riset sebelumnya ke BRIN, serta untuk mengatur PNBP yang bersifat kebutuhan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak di BRIN
   Meliputi berbagai jasa teknologi dan layanan riset seperti jasa analisis, identifikasi, edukasi wisata, inkubator teknologi, survei laut, teknologi modifikasi cuaca, bioteknologi, jaringan informasi dan komunikasi, sertifikasi, royalti kekayaan intelektual, dan lain-lain.

2. Penetapan Tarif
   Tarif ditetapkan berdasarkan jenis layanan dan dapat berupa tarif tetap, kontrak kerja sama, atau perhitungan formula khusus (misalnya untuk jasa teknologi budi daya tanaman dan penggunaan jaringan internet). Tarif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tertentu, termasuk pemberian tarif nol untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau bagi masyarakat tidak mampu.

3. Rincian Tarif dan Layanan

   • Tarif jasa analisis dan identifikasi laboratorium, termasuk berbagai metode pengujian kimia, fisika, bioteknologi, dan mikrobiologi.
   • Tarif jasa teknologi seperti modifikasi cuaca, survei laut, teknologi bahan bakar, inkubator teknologi, dan lain-lain.
   • Tarif penggunaan fasilitas dan peralatan seperti laboratorium, ruang pertemuan, inkubator, dan sarana pendidikan.
   • Tarif jasa konsultasi teknologi, sertifikasi produk, kalibrasi alat, dan pelatihan teknis.
   • Tarif jasa pengujian dan pengolahan limbah radioaktif serta jasa pengelolaan limbah.
   • Tarif jasa pengujian dan sertifikasi di bidang teknologi material, mesin, energi, dan lingkungan.
   • Tarif jasa pengujian dan layanan di bidang aerodinamika, aeroelastika, aeroakustika, hidrodinamika, dan teknologi penerbangan dan antariksa.
   • Tarif jasa pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang teknologi dan riset.

4. Ketentuan Khusus

   • Biaya tambahan seperti konsumsi, transportasi, akomodasi, dan asuransi dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan.
   • Seluruh penerimaan wajib disetor ke kas negara.
   • Pengaturan lebih lanjut mengenai tarif, persyaratan, dan tata cara dilakukan oleh BRIN dengan persetujuan Menteri Keuangan.

5. Lampiran Tarif
   Rincian tarif sangat lengkap dan spesifik untuk setiap jenis layanan dan pengujian, termasuk tarif dalam rupiah dan dolar AS untuk pengguna dalam dan luar negeri.

6. Masa Berlaku
   Peraturan mulai berlaku sejak 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengatur secara rinci tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di BRIN, mencakup berbagai layanan riset, teknologi, pendidikan, sertifikasi, dan konsultasi, dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN secara efektif dan transparan.