·, ·, MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK Menimbang DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangl.$: §1. impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

bahwa pemberian insentif fiskal untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.OS/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas .. . Bum1 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.Oll/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi; Mengingat c. bahwa untuk lebih mendukung dan meningkatkan pelayanan, meningkatkan tertib administrasi, menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenm pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 ten tang Perlakuan · Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Menetapkan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kontrak Kerja Sarna adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. t G 2. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sarna dalarn kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan prinsip pernbagian hasil produksi.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sarna dalarn Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pernbagian gross produksi tanpa rnekanisrne pengernbalian biaya operasi.

Operasi Perrninyakan adalah kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pengangkutan sarnpa1 dengan titik penyerahan, penutupan dan peninggalan surnur (plug and abandonment), serta pernulihan bekas penarnbangan (site restoration) rninyak dan gas burni, terrnasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyirnpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan rnernperoleh inforrnasi rnengenai kondisi geologi untuk rnenernukan dan rnernperoleh perkiraan cadangan rninyak dan gas burni di wilayah kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk rnenghasilkan rninyak dan gas burni dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian surnur, pernbangunan saran a pengangkutan, penyirnpanan, dan pengolahan, untuk pernisahan dan pernurnian rninyak dan gas burni di lapangan serta kegiatan lain yang rnendukungnya.

Produksi Kornersial adalah saat dirnulainya penjualan Minyak Burni dan/atau Gas Burni sarnpai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Gross Split. 8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalarn wilayah hukurn pertarnbangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan badan pelaksana yang melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

Penyedia Barang (Vendor) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kontraktor sebagai penyedia barang impor berdasarkan kontrak untuk melakukan pengadaan barang impor.

Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web. 12. Sistem Indonesia National Single selanjutnya disebut Sistem INSW Elektronik yang mengintegrasikan Window yang adalah Sistem sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhananjkebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Be a dan Cukai.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang Kepabeanan. t

Atas irnpor barang untuk keperluan kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni dalarn rangka Operasi Perrninyakan berdasarkan:

Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani sebelurn berlakunya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Burni dan Kontraktornya telah rnernilih untuk rnelakukan penyesuaian kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikq.n dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni;

Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak dan Gas Burni dan sebelurn berlakunya Peraturan Pernerintah N9rnor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan Kontraktornya telah rnernilih untuk rnelakukan penyesuman kontrak secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dart Gas Burni;

Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan kontraknya telah disesuaikan dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang U saha H ulu Min yak dan Gas Burni;

Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni;

Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil Gross Split sesuai dengan Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2017 ten tang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dengan Kontrak Bagi Hasil Gross _Split; _ dan f. Kontrak Kerja Sarna yang tidak dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah N<; >rnor 79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat Dikernbalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dan Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dapat diberikan pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka Operasi Perminyakan se bagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

tahap Eksplorasi; dan

tahap Eksploitasi, termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, peny1mpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Kegiatan pengangkutan pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan pembangunan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi dari sumur sampai dengan titik serah.

Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

bea masuk anti dumping;

bea masuk imbalan;

bea masuk tindakan pengamanan; dan/atau

bea masuk pembalasan.

Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; danjatau b. Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor pada tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf e, pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor diberikan sarnpai dengan saat dirnulainya produksi kornersial; dan

untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf f, pernbebasan bea rnasuk dan tidak dipungut pajak dalarn rangka irnpor diberikan sesuai dengan kontrak sarnpai dengan berakhirnya rnasa kontrak dirnaksud.

Pertirnbangan keekonornian proyek sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a hanya diberikan kepada Kontraktor yang tidak dapat rnencapai Internal Rate of Return (IRR) berdasarkan hasil penghitungan keekonornian dalarn suatu periode Kontrak Bagi Hasil dan rnerniliki Wilayah Kerja sebagai berikut:

berlokasi di laut dalarn;

rnerniliki potensi hidrokarbon yang berada pada kedalarnan reservoir yang berkarakteristik High Pressure/ High Temperature/ _High Impurities; _ c. berada di suatu wilayah yang keberadaan infrastruktur penunJang rninyak dan gas burninya rnasih terbatas;

rnerupakan pengernbangan lapangan secondary dan lapangan _tertiary; _ dan/ a tau e. rnerupakan pengernbangan lapangan unconventional. (8) Dalarn hal terdapat pengernbangan lapangan baru dalarn satu Wilayah Kerja, pertirnbangan keekonornian proyek sebagairnana dirnaksud pada ayat (6) huruf a telah rnernperhitungkan Internal Rate of Return (IRR) secara keseluruhan dalarn satu Wilayah Kerja. t (9) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Kontraktor berupa badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sarna dengan:

satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau

perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi minyak dan gas bumi.

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negen;

barang tersebut sudah diproduksi di dalam negen namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

barang tersebut sudah diproduksi di dalam negen namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Pelaksanaan 1mpor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:

Kontraktor; atau

Penyedia Barang (Vendor).

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Kontrak Kerja Sarna atau Kontrak Bagi Hasil beserta perubahannya; dan

Rencana Impor Barang (RIB).

Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan:

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;

contoh atau spes1men tandatangan pimpinan/ manaJer atau para pejabat perusahaan yang diberikan wewenang untuk menandatangani Rencana Impor Barang (RIB); dan

asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf b, dapat dalam bentuk softcopy berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik.

Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang minyak dan gas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).

Pada tahap Eksploitasi, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus disertai:

surat rekomendasi mengena1 pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau

surat keterangan yang menyatakan bahwa tahap Eksploitasi belum sampai pada saat dimulainya produksi komersial dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, untuk Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Surat rekomendasi mengenai pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, paling sedikit memuat informasi mengenai:

pencapaian Internal Rate of Return (IRR) atas penghitungan keekonomian dalam suatu periode Kontrak Bagi Hasil; dan

Wilayah Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk hardcopy dokumen. G ( 1 0) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendor) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara Kontraktor dengan Penyedia Barang (Vendor). (11) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) atau ayat (7) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kontraktor tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (7), dan/atau Pasal 3 ayat (9), Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan U tama yang melaksanakan tug as dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawas1 Wilayah Kerja menerbitkan Surat Pengembalian Dokumen dengan menyebutkan alasan pengem balian.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Dalam hal tempat pemasukan barang impor keperluan Kontraktor terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud kepada:

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan U tam a; dan

Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.

Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, Lampiran huruf C, dan Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untukjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dalam hal masa berlaku Kontrak Kerja Sarna berupa Kontrak Bagi Hasil kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampai dengan akhir masa kontrak.

Dalam hal keekonomian proyek sudah mencapai tingkat pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat berlaku sampm dengan tanggal rekomendasi pencabutan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor tahap Eksploitasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang minyak dan gas bumi.

Dalam hal saat dimulainya produksi komersial Kontrak Bagi Hasil Gross Split kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku sampa1 dengan ditetapkannya saat mulai produksi komersial. t BABIII PEMASUKANBARANGIMPOR

Pemasukan barang impor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dapat dilakukan melalui:

kawasan pabean di pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk;

Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, atau Gudang Berikat; atau

kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang impor melalui Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, atau Gudang Berikat se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, dan Gudang Berikat, serta kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Kontraktor atau Penyedia Barang (Vendo1i harus mencantumkan kode fasilitas pertambangan pada saat mengajukan pemberitahuan pabean impor atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat .

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan dalam hal uraian dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan pada pemberitahuan pabean impor sesuai dengan uraran dan satuan barang serta Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Terhadap impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemotongan kuota secara elektronik.

Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan proses atau kegiatan mengurangkEm jumlah atas jenis barang 1mpor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan realisasi impornya di Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Dalam hal pemotongan kuota tidak dapat dilakukan secara elektronik, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual.

Dalam hal terdapat:

perbedaan uraian dan satuan barang antara yang diimpor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan antara pemberitahuan pabean impor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); danjatau c. selisih lebih antara jumlah keseluruhan barang yang diimpor dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), atas perbedaan uraian dan satuan barang, perbedaan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan, serta selisih lebih tersebut tidak berlaku pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku dalam hal barang tersebut tidak diperuntukkan dalam rangka Operasi Perminyakan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat .

Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenm larangan dan pembatasan. BABIV PENGELOLAAN ATAS BARANG IMPOR KEGIATAN HULU MIGAS

Terhadap barang impor yang dibeli oleh Kontraktor dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat yang menjadi milikjkekayaan negara setelah diselesaikan kewajiban kepabeanannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

dalam hal masih digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dan dikelola oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; atau

dalam hal sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau masa berlaku Kontrak Kerja Sarna sudah berakhir, pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan status barang sewa yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya, dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi dan dikelola oleh satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat , dapat diekspor kembali, dilakukan pindah tangan kepada Kontraktor lainnya, atau pindah lokasi antar Wilayah Kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Persetujuan untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

Kepala Kantor Pabean pemuatan; dan

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja.

Kepala Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian terhadap dokumen ekspor sesuai dengan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pemeriksaan fisik barang.

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesum dengan ketentuan perundang- undangan di bidang ekspor. t (5) Dalam hal barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipindahtangankan kepada Kontraktor lainnya, persetujuan pindah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja; dan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Dalam hal pindah tangan kepada Kontraktor lainnya atau pindah lokasi antar Wilayah Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) telah selesai dilaksanakan, Kontraktor asal barang harus menyampaikan pemberitahuan kepada:

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawas1 Wilayah Kerja Kontraktor asal barang; dan

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja Kontraktor tujuan barang. BABV TATA CARA PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebelum realisasi impor.

Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat barang impor diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang mengenai:

perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor;

perubahan jumlah dan/ a tau jenis barang; dan / a tau c. perubahan yang dikarenakan kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi, berupa:

kesalahan hitung; dan/atau

kesalahan penulisan data.

Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:

salinan dokumen dan data pendukung yang mendasari tentang perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor, antara lain Bill Of Lading (B/L), Airway Bill (AWB), atau dokumen lain yang dapat membuktikan tentang perubahan Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;

revisi Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang min yak dan gas bumi dalam hal permohonan perubahan jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau

dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan, dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan karena adanya kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana ,dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital (softcopy) melalui surat elektronik.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Bidang pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan U tama yang melaksanakan tug as dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan atas nama Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja menerbitkan Surat Pengembalian Dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian. t (3) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Dalam hal tempat pemasukan barang impor keperluan Kontraktor terdiri atas lebih dari 1 (satu) tempat pemasukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud kepada:

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan U tam a; dan

Kepala Kantor Pabean, tempat pemasukan.

Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan atas permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.

Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf E, Lampiran huruf F, dan Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kontraktor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Impor atas barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas barang yang sudah maupun belum sampai di Wilayah Kerja, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan Laporan Realisasi Impor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan diserahkannya Laporan Realisasi Impor terse but.

Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kontraktor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor atas barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang disewa oleh Kontraktor dan telah mendapatkan persetujuan dari satuan kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan ekspor.

Dalam hal Kontraktor tidak menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan diserahkannya Laporan Realisasi Ekspor terse but.

Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kontraktor dan

Penyedia Barang (Vendor) wajib menyelenggarakan pembukuan sesum dengan standar akuntansi keuangan.

Penyampaian:

Surat Pengembalian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2);

Salinan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (3) serta ayat (5);

Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4);

Laporan Realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan

Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, penyampa1an surat, salinan keputusan, atau laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital (softcopy) atau melalui surat elektronik.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melakukan penelitian terhadap:

Laporan Realisasi Impor serta hasil pemotongan kuota; dan

Laporan Realisasi Ekspor atas barang sewa.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang telah diberikan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Terhadap Kontraktor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dan Penyedia Barang (Vendor) yang melakukan kegiatan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) huruf b, dapat dilakukan audit.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/ a tau Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor danjatau Penyedia Barang (Vendor) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai audit.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor lebih tepat sasaran, serta penyempurnaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. r (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan terhadap:

Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja;

Kontraktor; dan / a tau c. Penyedia Barang (Vendor). (3) Untuk keperluan evaluasi dalam pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawas1 Wilayah Kerja melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:

Kontraktor; dan/atau

Penyedia Barang (Vendor). (5) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang telah diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dan/ a tau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi Wilayah Kerja dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kontraktor danjatau Penyedia Barang (Vendor) wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4):

wajib memperhatikan ketentuan perundang- undangan;

bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan

tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

Keputusan Menteri Keuangan mengenm pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.OS/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampm dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Keputusan Menteri Keuangan mengenm pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, dinyatakan masih berlaku sampm dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Dalam hal pemotongan kuota 1mpor belum dapat dilakukan secara elektronik, pemotongan kuota 1mpor dilaksanakan sesum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan mengenm pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Laporan Realisasi Impor dan hasil pemotongan kuota dari Kantor Pabean harus disampaikan kepada direktur pada Direktorat J enderal Be a dan Cukai yang melaksanakan tug as dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. BABX KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; dan

ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.Oll/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 20 19 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1717 LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKAIMPOR KOP SURAT -------- .......... (1) .................... (2) ......... . .......... (3) ......... . Nomor Lamp iran Hal Permohonan Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala .......... (4) ......... . Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak clan gas bumi, clengan data-data sebagai berikut:

Nama KKKS .............................. (5) ............................. . 2. NPWP KKKS ...................... ····· ... (6) ............................. . 3. Alamat KKKS .............................. (7) ............................. .

Nama Importir .............................. (8) ............................. .

NPWP Importir . ............................. (9) ............................. .

Alamat Importir ............................. (10) ............................ .

No. clan Tanggal Kntrak . ............................ (11) ............................ . 8. Nomor RIB . ............................ (12) ............................ . 9. Tanggal RIB . ............................ (13) ............................ .

Perkiraan Nilai Pabean . ............................ (14) ............................ .

Status Barang Sewa I Bukan Sewa *) Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

. ............................ (20) ............................. ;

. ............................ (20) ............................. ; dan Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (21) ......... . Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, ~ Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) - 36- PETUNJUK PENGISIAN diisi nomor surat dari KKKS mengenai permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai beserta alamat. diisi nama lengkap badan hukum KKKS. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKKS. diisi alamat lengkap KKKS. diisi nama lengkap:

KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

Penyedia Barang (Vendor) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor) sesuai kontrak dengan KKKS. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik:

KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

Penyedia Barang (Vendor) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor) sesuai kontrak dengan KKKS. diisi alamat lengkap:

KKKS apabila impor dilakukan sendiri; atau

Penyedia Barang (Vendor) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor) sesuai kontrak dengan KKKS. diisi nomor dan tanggal kontrak antara KKKS dengan Penyedia Barang (Vendor) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendor). diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi; Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor. diisi nama pelabuhan pemasukan barang. diisi lokasi penggunaan/Wilayah Kerja. diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yaitu Eksplorasi/Ekploitasi. diisi nama Kantor Pabean tempat pemasukan barang. diisi peraturan yang menjadi dasar penandatanganan kontrak, yakni ditandangani:

KKKS sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Untuk Kontrak Kerja Sarna sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan tidak menyesuaikan baik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017.

KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Untuk Kontrak Kerja Sarna berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sarna sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 c. KKKS Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Untuk Kontrak Kerja Sarna berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 dan Kontrak Kerja Sarna sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017. diisi jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor. 0 Nomor (22) Nomor (23) diisi nama p1mp1nan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. diisi jabatan pimpinan KKKS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA Il'VIPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) ............................. . ........................................ (2) ....................................... . Nom or Lampiran Hal .......... (3) ......... . .......... (5) ......... . Pengembalian Dokumen Permohonan Yth. Pimpinan .......... (6) ......... .

........ (4) ......... . Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .......... (7) .......... , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Melalui surat Nomor .......... (7) .......... tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (8) .......... , atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .......... (9).......... dengan masterlist Nomor .......... (10).......... yang ditandasahkan oleh Direktur .......... (11) .......... Nomor .......... (12) .......... , dengan perkiraan nilai pabean sebesar .......... (13) .......... sesuai dengan surat Direktur : ......... (11) .......... Nomor .......... (14) .......... , yang akan digunakan di Wilayah Kerja .......... (15) ......... . 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut; Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

n. Kepala Kantor Kepala Bidang .......... ( 1 7) .......... , ................ (18) .............. . Tembusan: Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) - 40- PETUNJUK PENGISIAN diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan. diisi alamat, nomor telepon, dan faksimili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan. diisi nama lengkap dan alamat badan hukum KKKS. diisi nomor sur at dari KKKS mengenai permohonan un tuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenm pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB). diisi nomor dan tanggal masterlist KKKS. diisi direktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi yang menandasahkan Masterlist KKKS. diisi nomor dan tanggal penandasahan masterlist KKKS. diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. diisi Wilayah Kerja barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) diisi alasan pengembalian permohonan KKKS untuk mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka 1mpor. diisi Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. diisi nama Kepala Bidang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan. C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......... (1) ......... . TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Menimbang Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEPADA .......... (2) ......... . MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa .......... (2) .......... melalui surat Nomor .......... (3) ......... . telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diimpor oleh .......... (2) .......... ;

bahwa permohonan .......... (2) .......... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor .......... (4) .......... dengan masterlist KKKS Nomor .......... (5).......... yang telah ditandasahkan oleh Direktur .......... (6) .......... Nomor .......... (7) .......... , dengan perkiraan nilai pabean sebesar .......... (8) .......... sesuai dengan surat Direktur .......... (6) .......... Nomor .......... (9) .......... ;

bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .......... (2) .......... Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, permohonan .......... (2) .......... telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Kepada .......... (2) .......... ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (10) .......... ;

Kontrakjizin Nomor .......... (11) .......... dengan masa berlaku .......... (12) .......... ;

Surat .......... (2) .......... Nomor .......... (13) .......... Hal Spesimen Tanda Tangan MasterlistjRencana Impor Barang;