Dokumen ini dicabut oleh
190/PMK.07/2021tentang Pengelolaan Dana Desa
Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
17/PMK.07/2021tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
Dokumen ini mencabut
156/PMK.07/2020tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Dokumen ini mencabut
50/PMK.07/2020tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Dokumen ini mencabut
193/PMK.07/2018tentang Pengelolaan Dana Desa
Dokumen ini mencabut
40/PMK.07/2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Dokumen ini mencabut
205/PMK.07/2019tentang Pengelolaan Dana Desa
Dokumen ini mencabut
101/PMK.07/2020tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa disusun untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021.
Definisi dan Ketentuan Umum
Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa
Penyaluran Dana Desa
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Penggunaan Dana Desa
Pemantauan dan Evaluasi
Sanksi
Ketentuan Lain
Lampiran
Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 2020 dan mencabut peraturan sebelumnya terkait pengelolaan Dana Desa.