225/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini diperlukan karena adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara serta untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan batubara yang penting bagi perekonomian nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 dan Nomor 107/PMK.06/2014.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • BMN PKP2B adalah barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli oleh Kontraktor dalam kegiatan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Kerjasama/Karya.
   • Jenis BMN PKP2B meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, perlengkapan, bahan, serta limbah sisa operasi.

2. Pengelolaan BMN PKP2B
   Meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, penyerahan kepada pemerintah, pemindahan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

3. Tugas dan Wewenang

   • Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang bertanggung jawab atas penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengelolaan BMN PKP2B.
   • Menteri Teknis (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai Pengguna Barang bertugas melakukan penatausahaan, inventarisasi, penelitian administratif, dan pengawasan atas BMN PKP2B.
   • Kuasa Pengguna Barang (Dirjen Minerba) bertugas menghimpun data, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan BMN PKP2B.
   • Kontraktor dan/atau pemegang IUPK bertanggung jawab atas penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pelaporan BMN PKP2B yang berada dalam penguasaannya.

4. Penggunaan dan Pemanfaatan

   • BMN PKP2B digunakan oleh Kontraktor atau pemegang IUPK selama masa Perjanjian/IUPK.
   • Pemanfaatan BMN PKP2B dapat dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk sewa, pinjam pakai, atau sewa operasi dengan persetujuan Pengelola Barang.

5. Penilaian
   Dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai ketentuan.

6. Penyerahan BMN PKP2B kepada Pemerintah
   Dilakukan saat berakhirnya Perjanjian/IUPK, pembatalan, pencabutan, putusan pengadilan, kebutuhan Proyek Strategis Nasional, atau tidak lagi digunakan untuk usaha pertambangan.

7. Pemindahan Status Penggunaan dan Pemindahtanganan

   • Pemindahan status penggunaan dilakukan dengan persetujuan Pengelola Barang.
   • Pemindahtanganan dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah dengan ketentuan persetujuan sesuai nilai dan jenis BMN.

8. Pemusnahan dan Penghapusan

   • Pemusnahan BMN PKP2B dilakukan jika tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan, dengan persetujuan Pengelola Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
   • Penghapusan dilakukan setelah pemusnahan, pemindahtanganan, atau pemindahan status penggunaan selesai, serta berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan.

9. Penatausahaan
   Meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya.

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
    Dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan BMN PKP2B melalui pemantauan, penertiban, dan audit.

11. Sanksi
    Penyimpangan hukum dalam pengelolaan BMN PKP2B oleh Kontraktor atau pemegang IUPK diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab pihak bersangkutan.

12. Anggaran
    Biaya pengelolaan BMN PKP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus.

13. Ketentuan Peralihan dan Penutup

    • Pengelolaan BMN PKP2B yang belum selesai berdasarkan Perjanjian lama tetap diakui dan diselesaikan sesuai peraturan ini.
    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 dan Nomor 107/PMK.06/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.
    • Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Desember 2021.