227/PMK.09/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 dan diselaraskan dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Tujuannya adalah menguatkan integritas dan budaya anti korupsi serta mengendalikan gratifikasi secara transparan dan akuntabel.

Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Lingkup

   • Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, fasilitas, dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatan.
   • Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Keuangan wajib menolak dan melaporkan gratifikasi yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

2. Kewajiban Pegawai dan Penyelenggara Negara

   • Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau KPK.

3. Kategori Gratifikasi

   • Gratifikasi wajib dilaporkan: yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas.
   • Gratifikasi tidak wajib dilaporkan: pemberian dalam keluarga, hadiah umum, kompensasi profesi di luar kedinasan, dan lain-lain sesuai kriteria yang ditetapkan.

4. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

   • Dibentuk di berbagai tingkatan organisasi Kementerian Keuangan (Koordinator dan Unit Kerja).
   • Bertugas mengelola, menerima, memproses laporan gratifikasi, serta melakukan koordinasi dengan KPK.

5. Pelaporan Gratifikasi

   • Pegawai wajib melaporkan gratifikasi dalam waktu 10 hari kerja ke UPG atau 30 hari kerja ke KPK.
   • Laporan memuat identitas penerima, pemberi, jenis, nilai, kronologis, dan bukti pendukung.
   • Objek gratifikasi disimpan sampai penetapan status oleh KPK.

6. Penanganan Laporan Gratifikasi

   • Dilakukan verifikasi, analisis, dan penetapan status kepemilikan oleh KPK.
   • Status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
   • Jika milik negara, objek gratifikasi diserahkan ke KPK; jika milik penerima, objek dikembalikan.

7. Kompensasi

   • Pelapor dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk memiliki objek gratifikasi dengan mengganti nilai sesuai taksiran KPK.

8. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pemantauan

   • UPG Unit Kerja melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan.
   • Dilakukan identifikasi dan pemantauan titik rawan gratifikasi minimal dua kali setahun.

9. Evaluasi

   • Dilaksanakan minimal sekali setahun untuk menilai efektivitas pengendalian gratifikasi dan mengidentifikasi kendala.

10. Hak, Perlindungan, dan Sanksi

    • Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan penjelasan, informasi perkembangan, dan perlindungan kerahasiaan identitas.
    • Pegawai yang menerima gratifikasi terkait jabatan dan tidak melaporkan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Peralihan dan Penutup

    • Laporan gratifikasi yang masih dalam proses sebelum peraturan ini berlaku dapat diselesaikan sesuai peraturan lama atau baru.
    • Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mencabut peraturan sebelumnya.