234/PMK.03/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan klasifikasi objek pajak PBB sektor lainnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Penambahan Istilah
   Peraturan ini mengubah dan menambah definisi terkait objek pajak, subjek pajak, nilai jual objek pajak (NJOP), serta berbagai istilah teknis terkait sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, mineral, batubara, dan sektor lainnya termasuk wilayah perairan dan yurisdiksi kelautan.

2. Klasifikasi Objek Pajak
   Objek pajak PBB diklasifikasikan menjadi enam sektor:

   • Perkebunan
   • Perhutanan
   • Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
   • Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi
   • Pertambangan Mineral atau Batubara
   • Lainnya (meliputi wilayah perairan dan yurisdiksi kelautan yang tidak termasuk sektor-sektor sebelumnya)

3. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

   • NJOP bumi dan bangunan ditetapkan berdasarkan transaksi jual beli wajar, perbandingan harga, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
   • Untuk perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, NJOP ditentukan berdasarkan nilai jual pengganti yang dihitung dari pendapatan bersih dikalikan angka kapitalisasi.
   • NJOP bangunan sektor lainnya ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru.

4. Penilaian Objek Pajak
   Penilaian dilakukan oleh Penilai Pajak yang terdiri dari pejabat fungsional penilai pajak, asisten penilai pajak, dan petugas penilai pajak.

5. Luas Bumi dan Bangunan

   • Luas bumi dan bangunan untuk berbagai sektor diatur dengan metode perhitungan spesifik, misalnya luas areal perikanan tangkap dihitung berdasarkan jumlah kapal dan luas areal per kapal, luas jaringan pipa dan kabel dihitung berdasarkan panjang dan diameter, serta luas fasilitas penyimpanan dan pengolahan berdasarkan perizinan.

6. Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

   • SPPT diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik dan dapat disampaikan langsung, melalui pos, jasa ekspedisi, atau saluran elektronik tertentu.
   • Wajib Pajak dapat memilih penyampaian SPPT secara elektronik.
   • SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
   • Jika tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

7. Delegasi Wewenang
   Direktur Jenderal Pajak dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPPT atau SKP PBB kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.

8. Format dan Petunjuk Pengisian SPPT
   Peraturan ini juga melampirkan contoh format SPPT dan petunjuk pengisian yang memuat data objek pajak, penghitungan PBB terutang, serta informasi pembayaran.

9. Ketentuan Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.