Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

237/PMK.04/2009 - Tidak Dipungut Cukai. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
237/PMK.04/2009

237/PMK.04/2009

Kementerian Keuangan
30 Des 2009
Dicabut

Fulltext (80 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

237/PMK.04/2009

Judul

Tidak Dipungut Cukai.

Nomor

237

Tahun

2009

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Tanggal Penetapan

30 Des 2009

Tanggal Pengundangan

30 Des 2009

Tanggal Berlaku

30 Des 2009 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN;532.2009, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

02 Mei 2017
Dicabut dengan 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai.
14 Agu 2014
Diubah dengan 163/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
30 Des 2009
Mencabut 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan dan Per- Dagangan Barang Kena Cukai.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 160 TAHUN 2023

Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang