26/PMK.07/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.07/2021 ditetapkan untuk memberikan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pengelolaan sampah di daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta peraturan pemerintah dan presiden terkait pengelolaan sampah dan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   Menjelaskan istilah penting seperti APBN, APBD, sampah, pengelolaan sampah, pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PSEL), pemerintah pusat dan daerah, badan usaha, serta jenis-jenis pendanaan.

2. Dukungan Pendanaan APBN
   Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan APBN untuk pengelolaan sampah di daerah melalui:

   • Belanja Pemerintah Pusat
   • Transfer ke Daerah (Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik)
   • Pembiayaan Anggaran (pinjaman atau investasi pemerintah)
     Dukungan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan kinerja pemerintah daerah atau badan usaha.

3. Kriteria Penerima Dukungan
   Prioritas diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki peraturan pengelolaan sampah, alokasi pendanaan memadai dalam APBD, dokumen perencanaan, perangkat daerah terkait, pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai kriteria teknis, dan kerjasama antar daerah. Badan usaha yang ditugaskan atau ditetapkan pemerintah daerah juga dapat menerima dukungan.

4. Bentuk Dukungan Pendanaan

   • Belanja Pemerintah Pusat: meliputi belanja kementerian/lembaga, hibah, dan fasilitas dukungan kelayakan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha.
   • Transfer ke Daerah: berupa Dana Insentif Daerah (berbasis kinerja pengelolaan sampah), Dana Alokasi Khusus Fisik (lingkungan hidup, sanitasi, dan bidang lain), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (termasuk dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah).
   • Pembiayaan Anggaran: dapat berupa pinjaman atau investasi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Sinergi dan Koordinasi
   Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun arah kebijakan, prioritas nasional, dan rencana pendanaan pengelolaan sampah di daerah. Sinkronisasi dilakukan berdasarkan wilayah, prioritas penanganan sampah, proyek strategis nasional, dan kegiatan tematik.

6. Pemantauan dan Evaluasi
   Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan atas pemanfaatan dukungan pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan dukungan pendanaan.

7. Ketentuan Penutup
   Peraturan ini mencabut ketentuan sebelumnya terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Kepala daerah diharapkan mengatur pendanaan APBD dengan memperhatikan dukungan pendanaan APBN yang diberikan pemerintah.