281/KMK.05/1998

  • Kementerian Keuangan
  • 14 May 1998
  • Berlaku
Unduh
  • shape
  • shape
  • shape
Kode
281/KMK.05/1998
Judul/Tentang
Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat Kepada Pt.Sansyu
Nomor
281
Tahun
1998
Jenis
Keputusan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Penetapan
14 May 1998
Pengundangan
01 Jan 1970
Tgl. Berlaku
14 May 1998
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 281/KMK.05/1998 tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat Kepada Pt.Sansyu melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

29 Mar 2023

PMK 35 TAHUN 2023

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

26 Sep 2018

131/PMK.04/2018

Kawasan Berikat

31 Aug 2023

PMK 88 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Governmen...

28 Apr 2023

PMK 47 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

29 Dec 2021

203/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8

14 Sep 2021

122/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA