29/PMK.05/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.05/2021 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013, berdasarkan usulan dan kajian oleh Tim Penilai, guna menyesuaikan tarif layanan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (kelas III, II, I, VIP/WIP) meliputi rawat inap, konsultasi, tindakan medik non operatif, pemakaian alat medis, dan kamar bersalin.
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas meliputi administrasi, pemeriksaan, tindakan umum, tindakan medik operatif/non operatif, hemodialisa, penunjang medis, pemulasaraan jenazah, penggunaan fasilitas (lahan, kendaraan, gedung), pendidikan dan pelatihan, CSSD, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
   • Tarif farmasi ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi dengan perhitungan harga neto apotek, PPN, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin.

3. Penetapan Tarif Berdasarkan Kelas

   • Tarif kelas II menjadi acuan utama.
   • Tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II.
   • Tarif kelas I paling rendah 105% dari kelas II.
   • Tarif kelas VIP/WIP paling rendah 110% dari kelas II.
   • Ketentuan rinci tarif kelas selain kelas II ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.

4. Penetapan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas

   • Tarif untuk layanan administrasi, tindakan, dan fasilitas tercantum dalam lampiran dan dikenakan kepada pasien masyarakat umum.
   • Penetapan tarif penggunaan fasilitas dan layanan pendukung dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit dengan mempertimbangkan biaya dan harga pasar.

5. Kerja Sama dan Kontrak

   • Rumah Sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa berdasarkan kontrak kerja sama.
   • Tarif layanan untuk kerja sama operasional/manajemen dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

6. Tarif Khusus dan Pembebasan Tarif

   • Pasien tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah, termasuk keluarga miskin, korban bencana, dan pelaksanaan tugas pemerintah strategis.
   • Penetapan kriteria dan tata cara pembebasan tarif diatur oleh Kepala Rumah Sakit dengan mempertimbangkan kondisi keuangan.

7. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

   • Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2013 dicabut dan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

8. Lampiran Tarif

   • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
   • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk tarif administrasi, tindakan medis, penunjang medis, hemodialisa, dan pemulasaraan jenazah dengan rincian tarif per jenis layanan.

9. Tanggal Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.