JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Situs Lama
    JDIHN LogoKemenkeu Logo
      • Peraturan
      • Monografi
      • Artikel Hukum
      • Putusan Pengadilan
      • Web Lama
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Statistik Regulasi
      • Kamus Hukum
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Tentang Kami
      • Struktur Organisasi
      • Anggota JDIHN
      • Prasyarat
      • Kebijakan Privasi
      • FAQ
      • Website Lama
      • Hubungi Kami

      FAQ
      Prasyarat
      Hubungi Kami
      Kemenkeu Logo

      Hak Cipta Kementerian Keuangan.

      • Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
      • Email:jdih@kemenkeu.go.id
      • Situs JDIH Build No. 12331
      JDIH Kemenkeu
      • Profil
      • Struktur Organisasi
      • Berita JDIH
      • Statistik
      • Situs Lama
      Tautan JDIH
      • JDIH Nasional
      • Sekretariat Negara
      • Sekretariat Kabinet
      • Kemenko Perekonomian
      • Anggota Lainnya
      Temukan Kami
      • Beranda
      • Dokumen
      • 41/PMK.07/2016

      41/PMK.07/2016

      • Kementerian Keuangan
      • 22 Mar 2016
      • Berlaku
      Unduh Abstrak Baca Tersedia peraturan yang lebih baru
      • shape
      • shape
      • shape
      Kode
      41/PMK.07/2016
      Judul/Tentang
      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
      Nomor
      41
      Tahun
      2016
      Jenis
      Peraturan Menteri
      Tajuk Entri Utama
      Kementerian Keuangan
      Bidang
      Belum Didefinisikan
      Subyek
      PAJAK ROKOK PEMUNGUTANPERUBAHAN KEDUA
      Penetapan
      22 Mar 2016
      Pengundangan
      22 Mar 2016
      Tgl. Berlaku
      22 Mar 2016
      Tempat Terbit
      Jakarta
      Sumber
      LL 2016, BN 2016 (444)
      Lokasi
      Biro Hukum

      Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Fulltext PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Abstrak PDF (Indonesia)
      0 Bytes
      Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
      Reload Captcha

      Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

      ✨ Contoh Pertanyaan ✨
      Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
      Apa latar belakang adanya peraturan ini?
      Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
      Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!
      0/200

      Disclaimer:
      Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

      03 Feb 2017

      11/PMK.07/2017

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      25 Sep 2018

      128/PMK.07/2018

      Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

      01 Aug 2013

      115/PMK.07/2013

      Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      16 Oct 2020

      KEP-59/PK/2020

      Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2021

      25 May 2015

      102/PMK.07/2015

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      31 May 2019

      85/PMK.03/2019

      Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

      • 115/PMK.07/2013 (Konsolidasi)

        Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

        Update: 27 Sep 2024

      • 03 Feb 2017

        Diubah dengan 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      • 22 Mar 2016

        Mengubah 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      • 22 Mar 2016

        Mengubah 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

      Nilai Pengalaman Anda
      Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.
      Bagikan