53/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Aset Lain-lain dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013. Peraturan ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • BMN adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan sah lainnya.
   • BMN Aset Lain-lain adalah BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah, seperti hasil perjanjian kerja sama internasional, pembubaran badan, yayasan, atau perolehan dari pihak lain.
   • Pengelolaan BMN Aset Lain-lain meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan.

2. Tugas dan Wewenang

   • Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara bertindak sebagai Pengelola BMN Aset Lain-lain dengan tugas menerima penyerahan, mengelola, mengamankan, dan melakukan penatausahaan BMN Aset Lain-lain.
   • Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Direktur Jenderal dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai jenis BMN (tanah/bangunan atau selainnya).
   • Penyerah Barang, Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dan pejabat terkait memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan.

3. Penyerahan BMN Aset Lain-lain

   • Dilakukan oleh Penyerah Barang kepada Menteri Keuangan atau Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart setelah verifikasi bersama.
   • Penyerahan harus disertai berita acara, dokumen kepemilikan (jika ada), dan surat pernyataan bebas masalah hukum.
   • Pengelola bertanggung jawab atas pembukuan dan pelaporan BMN Aset Lain-lain.

4. Pengelolaan BMN Aset Lain-lain

   • Meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan (penjualan dan hibah), pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan.
   • Penetapan status penggunaan dilakukan oleh Pengelola BMN Aset Lain-lain atau Pengguna Barang berdasarkan permohonan tertulis yang disertai dokumen pendukung.
   • Pemanfaatan dilakukan setelah penetapan status penggunaan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
   • Pengamanan meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum.
   • Pemindahtanganan berupa penjualan melalui lelang dan hibah dengan prosedur dan persyaratan yang diatur.
   • Pemusnahan dilakukan terhadap BMN yang tidak dapat digunakan atau dipindahtangankan dengan persetujuan dan prosedur tertentu.
   • Penghapusan dilakukan setelah selesai proses penggunaan, penjualan, hibah, atau pemusnahan serta sebab lain yang wajar.
   • Penatausahaan dilakukan secara manual dan/atau menggunakan sistem aplikasi pendukung dengan pelaporan berkala.

5. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Permohonan yang belum selesai diproses berdasarkan peraturan lama akan diselesaikan sesuai peraturan ini.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 31 Mei 2021.