57/PMK.05/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama berdasarkan usulan Menteri Agama dan hasil kajian Tim Penilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada pengguna jasa.

2. Jenis Tarif Layanan
   Terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

3. Tarif Layanan Utama
   Meliputi:

   • Sertifikasi halal untuk barang dan jasa (proses reguler, perpanjangan, penambahan varian, registrasi sertifikat halal luar negeri).
   • Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (akreditasi, perpanjangan, reakreditasi, penambahan lingkup).
   • Registrasi auditor halal.
   • Pelatihan auditor halal dan penyelia halal.
   • Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

4. Kebijakan Tarif untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
   Tarif layanan pernyataan halal (self declare), perpanjangan sertifikat, dan penambahan varian produk dikenakan tarif Rp0,00 untuk pelaku usaha mikro dan kecil sesuai kriteria yang ditetapkan Kepala Badan Layanan Umum.

5. Tarif Layanan Penunjang
   Meliputi tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, peralatan, laboratorium, dan kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum.

6. Penetapan dan Penghitungan Tarif
   Tarif harus mempertimbangkan aset, omzet, teknologi, area pemasaran, dan bentuk Lembaga Pemeriksa Halal, serta harus efisien, terjangkau, dan disampaikan kepada pengguna jasa.

7. Biaya Tambahan
   Biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan biaya akomodasi/transportasi untuk verifikasi lapangan atau layanan di luar domisili dibebankan kepada pengguna jasa.

8. Tarif Khusus
   Pelaku usaha besar atau luar negeri dapat dikenakan tarif hingga 150% dari tarif batas atas layanan sertifikasi halal.

9. Kerjasama dan Kontrak
   Badan Layanan Umum dapat memberikan jasa berdasarkan kebutuhan pengguna atau fasilitasi pihak lain melalui kontrak kerja sama, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak tersebut.

10. Evaluasi Tarif
    Pelaksanaan tarif dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai dasar usulan perubahan tarif.

11. Ketentuan Peralihan
    Tarif yang berlaku dalam perjanjian sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

12. Lampiran Tarif
    Contoh tarif layanan utama:

    • Sertifikasi halal barang dan jasa: Rp300.000 s.d. Rp5.000.000 per sertifikat.
    • Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal: Rp2.500.000 s.d. Rp17.500.000 per lembaga.
    • Registrasi auditor halal: Rp300.000 per orang.
    • Pelatihan auditor dan penyelia halal: Rp1.600.000 s.d. Rp3.800.000 per orang.
    • Sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal: Rp1.800.000 s.d. Rp3.500.000 per orang.

13. Tanggal Berlaku
    Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 4 Juni 2021.