63/PMK.03/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2021 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Tujuannya adalah mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik guna mendukung kemudahan berusaha dan efisiensi administrasi perpajakan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   Menjelaskan istilah penting seperti Wajib Pajak, Tanda Tangan Elektronik, Sertifikat Elektronik, Kode Otorisasi DJP, Dokumen Elektronik, dan instansi terkait dalam pelaksanaan perpajakan elektronik.

2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik
   Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang dapat berupa tersertifikasi atau tidak tersertifikasi (menggunakan Kode Otorisasi DJP).

3. Penerbitan Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi DJP

   • Wajib Pajak mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk.
   • Permohonan Kode Otorisasi DJP diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik atau tertulis, dengan proses verifikasi dan autentikasi identitas.
   • Direktur Jenderal Pajak menerbitkan atau menolak Kode Otorisasi DJP dalam jangka waktu tertentu.

4. Penandatanganan Dokumen Elektronik

   • Penandatanganan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP.
   • Wakil Wajib Pajak dapat menandatangani dokumen dengan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP miliknya.
   • Dokumen elektronik yang ditandatangani memiliki kekuatan hukum setara dokumen cetak.

5. Pengiriman dan Penerimaan Dokumen Elektronik
   Dokumen elektronik disampaikan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi terintegrasi, atau Contact Center, dan diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda terima resmi.

6. Kerja Sama dengan Instansi dan Pihak Lain
   Menteri Keuangan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui perjanjian kerja sama.

7. Penerbitan Keputusan dan Ketetapan Pajak Elektronik
   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan dan ketetapan pajak dalam bentuk elektronik yang ditandatangani secara elektronik dengan Sertifikat Elektronik tersertifikasi. Keputusan dan ketetapan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bentuk cetak.

8. Pengaturan Teknis dan Tata Cara
   Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan jenis pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan elektronik, persyaratan dokumen elektronik, jenis tanda tangan elektronik, tata cara penyampaian dokumen, dan tindak lanjutnya.

9. Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Tanda Tangan Elektronik
   Direktur Jenderal Pajak dapat memblokir atau membuka blokir penggunaan Tanda Tangan Elektronik sesuai ketentuan perpajakan.

10. Ketentuan Peralihan dan Masa Berlaku

    • Sertifikat elektronik dan kode verifikasi lama tetap berlaku sampai 31 Desember 2022.
    • Penggunaan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibatasi sampai tanggal tersebut.
    • Kerja sama dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan berlaku selama enam tahun sejak keputusan ditetapkan.
    • Penerbitan keputusan dan ketetapan elektronik dengan tanda tangan tidak tersertifikasi juga dibatasi sampai 31 Desember 2022.

11. Lampiran
    Contoh format formulir permohonan Kode Otorisasi DJP, surat keterangan penerbitan, dan surat penolakan penerbitan Kode Otorisasi DJP beserta petunjuk pengisian.