72/PMK.02/2020

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti usulan penyesuaian standar biaya masukan dari beberapa kementerian/lembaga dan melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah serta pedoman standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pokok Pengaturan

1. Perubahan Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

   • Penyesuaian satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan II berdasarkan provinsi.
   • Penyesuaian satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus kecil, sedang, dan besar.
   • Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tidak menggunakan satuan biaya ini, melainkan mengacu pada harga pasar.
   • Pengadaan kendaraan dinas dilakukan secara bertahap dan tidak diperkenankan jika kebutuhan sudah terpenuhi melalui sewa kendaraan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

   • Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan staf pengelola keuangan sesuai pagu yang dikelola.
   • Honorarium dapat diberikan untuk beberapa DIPA yang dikelola dengan alokasi terpisah.
   • Batas maksimal alokasi honorarium adalah 10% dari pagu yang dikelola dalam satu tahun anggaran.
   • Jika sudah menerima tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, honorarium diberikan sebesar 40% dari besaran normal.

3. Honorarium Pengelola Belanja Pegawai Khusus

   • Diberikan kepada ASN/Polri/TNI yang ditunjuk mengelola belanja pegawai di satuan kerja khusus.
   • Jika sudah menerima tunjangan fungsional, honorarium diberikan sebesar 40% dari besaran normal.

4. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

   • Diberikan kepada pejabat pengadaan, panitia pengadaan, dan pengguna anggaran yang menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa.
   • Honorarium maksimal Rp44.000.000 per orang per tahun setelah mengerjakan minimal 30 paket pengadaan.
   • Jika sudah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan, honorarium tetap dapat diberikan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

   • Diberikan kepada ASN/Polri/TNI yang mengelola PNBP fungsional dengan jumlah petugas maksimal 5 orang.
   • Alokasi honorarium maksimal 10% dari target pagu penerimaan PNBP.
   • Jika sudah menerima tunjangan fungsional, honorarium diberikan sebesar 40% dari besaran normal.

6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAi)

   • Diberikan kepada ASN/Polri/TNI yang mengelola data keuangan dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga.
   • Jumlah pengelola SAi maksimal 7 orang (berdasarkan keputusan menteri) atau 6 orang (tanpa keputusan menteri).
   • Honorarium diberikan sebesar 40% dari besaran normal jika sudah menerima tunjangan fungsional.
   • Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dalam pengelolaan SAi tidak diperkenankan.

7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

   • Diberikan kepada ASN/Polri/TNI dan pegawai non-ASN yang ditugaskan menyusun dan menerbitkan jurnal cetak atau elektronik.
   • Honorarium mitra bestari (peer review) dapat diberikan sebesar Rp1.500.000 per orang.

8. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

   • Diberikan kepada non-ASN yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja.
   • Jika menggunakan jasa pihak ketiga, honorarium dapat ditambah maksimal 25% dari satuan biaya (tidak termasuk seragam dan perlengkapan).
   • Dialokasikan iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
   • Dialokasikan tambahan honorarium satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
   • Jika upah minimum wilayah lebih tinggi, satuan biaya dapat dilampaui sesuai ketentuan.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

   • Pengadaan bahan makanan untuk narapidana/tahanan dan anak di Lapas/Rutan Kemenkumham mengacu pada peraturan Kemenkumham.
   • Pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, ABK cadangan dan aktif kapal negara, serta petugas SROP dan VTIS diberikan sesuai ketentuan khusus.

10. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

    • Digunakan untuk perencanaan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor ke bandara/pelabuhan/stasiun dan sebaliknya.
    • Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

11. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

    • Digunakan untuk perencanaan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai kota tujuan luar negeri.
    • Termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.
    • Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

12. Ketentuan Berlaku

    • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Juni 2020.