85/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 ditetapkan untuk menyempurnakan tata cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin bagi kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Subsidi ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 serta mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Program PEN adalah rangkaian kegiatan pemulihan ekonomi nasional terkait penanganan pandemi COVID-19.
   • Kredit/pembiayaan adalah penyediaan dana untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
   • Debitur adalah pelaku usaha yang menerima pembiayaan dan terdampak pandemi.
   • Subsidi bunga/margin adalah selisih bunga/margin yang menjadi beban pemerintah untuk meringankan beban debitur.

2. Kriteria Penerima Subsidi

   • Debitur memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020.
   • Tidak termasuk daftar hitam nasional untuk kredit di atas Rp50 juta.
   • Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2).
   • Memiliki atau mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   • Plafon kredit maksimal Rp10 miliar, dengan ketentuan restrukturisasi untuk kredit di atas Rp500 juta.
   • Debitur koperasi harus memenuhi kriteria tambahan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Besaran dan Jangka Waktu Subsidi

   • Subsidi diberikan paling lama 6 bulan, mulai 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020.
   • Besaran subsidi bervariasi berdasarkan plafon kredit dan jenis penyalur (Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, atau perusahaan pembiayaan), dengan persentase subsidi bunga/margin antara 2% sampai 25% efektif per tahun, disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas.

4. Mekanisme Penyaluran dan Pengajuan Tagihan

   • Penyalur kredit/pembiayaan yang terdaftar di OJK dan lembaga penyalur program pemerintah (BUMN dan BLU) dapat menyalurkan subsidi.
   • Data debitur disampaikan oleh OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta diverifikasi oleh BPKP jika diperlukan.
   • Penyalur wajib menyampaikan data debitur yang memenuhi kriteria ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
   • Penyalur mengajukan tagihan subsidi secara bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran dengan dokumen pendukung lengkap.
   • Pengujian dan pembayaran tagihan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

5. Pengawasan dan Pelaporan

   • Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, aparat pengawasan intern pemerintah di K/L dan pemerintah daerah, serta BPKP.
   • Kejaksaan menindaklanjuti temuan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
   • KPA Penyaluran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Penggunaan Sistem Informasi

   • Penatausahaan dan pengelolaan subsidi menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
   • Hak akses SIKP diberikan kepada penyalur, aparat pengawasan intern pemerintah, dan kejaksaan.

7. Ketentuan Lain

   • Debitur yang telah menerima tambahan subsidi bunga berdasarkan keputusan sebelumnya tetap dapat menerima subsidi berdasarkan peraturan ini dengan ketentuan tertentu.
   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020.

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Peraturan pelaksanaan turunan dari PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (9 Juli 2020).

Lampiran

• Contoh perhitungan subsidi bunga/margin.
• Contoh surat permohonan pembayaran tagihan subsidi.
• Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan bersedia diaudit.
• Contoh bukti penerimaan pembayaran.