86/PMK.05/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.05/2021 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dan hasil kajian Tim Penilai, guna menyesuaikan tarif layanan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Subjek Tarif

   • Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan terdiri atas:
     a. Tarif layanan berdasarkan kelas (akomodasi perawatan kelas III, II, I, VIP/WIP).
     b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, medical check up, tindakan medis dan terapi, layanan penunjang medis dan non-medis, penggunaan fasilitas dan sarana).
     c. Tarif farmasi.

3. Penetapan Tarif Berdasarkan Kelas

   • Tarif kelas II menjadi acuan utama.
   • Tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II.
   • Tarif kelas I paling rendah 110% dari kelas II.
   • Tarif VIP/WIP paling rendah 120% dari kelas II.
   • Ketentuan rinci tarif kelas selain kelas II diatur oleh Direktur Utama Rumah Sakit.

4. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas

   • Meliputi berbagai jenis layanan seperti rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medis, terapi, penunjang medis dan non-medis, serta penggunaan fasilitas.
   • Tarif ini dikenakan kepada pasien masyarakat umum dan tercantum dalam lampiran peraturan.

5. Penetapan Tarif Farmasi

   • Tarif farmasi ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi dengan memperhitungkan harga neto apotek, PPN, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin.
   • Penetapan rinci dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit.

6. Kerja Sama dan Kontrak

   • Rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa berdasarkan kebutuhan melalui kontrak kerja sama.
   • Kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan, dengan tarif ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

7. Pemberian Tarif Khusus

   • Pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah, meliputi korban bencana, korban kecelakaan tanpa identitas, dan pasien miskin yang bukan pihak penjamin.
   • Penetapan kriteria dan tata cara diatur oleh Direktur Utama Rumah Sakit dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.

8. Ketentuan Lain

   • Tarif penggunaan fasilitas dan sarana memperhitungkan biaya per unit layanan dan harga pasar setempat.
   • Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
   • Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2014 dan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.

9. Lampiran Tarif

   • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
   • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, dengan rincian tarif untuk berbagai jenis layanan medis dan non-medis.