92/PMK.04/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.04/2021 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 yang mengatur pemberian fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kebutuhan barang tertentu dalam penanganan pandemi, memberikan kepastian hukum, dan mempercepat pelayanan fasilitas tersebut.

Pokok Pengaturan

1. Perubahan Lampiran: Lampiran huruf A pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 diubah untuk menyesuaikan jenis barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, dan perpajakan.
2. Jenis Barang yang Diberikan Fasilitas:
   • Produk test kit dan reagen laboratorium seperti PCR test dan virus transfer media.
   • Obat-obatan tertentu seperti Tocilizumab, Anakinra, Intravenous Immunoglobulin, Mesenchymal Stem Cell, Heparin, Regdanvimab, Favipiravir, Oseltamivir, Remdesivir, Insulin, Lopinavir + Ritonavir.
   • Peralatan medis dan kemasan oksigen, termasuk oksigen dalam silinder dan isotank, pressure regulator, humidifier, flow meter, nasal cannula, termometer, oxygen concentrator, ventilator, swab, thermal imaging/scanning equipment, dan alat diagnostik in vitro.
   • Alat bantu medis seperti syringe, infusion pump, full face mask respirator, baby incubator.
   • Alat pelindung diri (APD) seperti masker respirator N95.
3. Ketentuan Peralihan: Permohonan fasilitas yang telah terdaftar sebelum pemberlakuan PPKM Darurat tetap diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya.
4. Pemberlakuan: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 12 Juli 2021.

Peraturan ini bertujuan mempercepat dan mempermudah impor barang-barang penting untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan memberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan perpajakan.