99/PMK.010/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/2020 dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Peraturan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN, menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018, dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi
   Barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

2. Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN
   Meliputi:

   • Beras dan gabah
   • Jagung
   • Sagu
   • Kedelai
   • Garam konsumsi
   • Daging (segara, tanpa tulang, tidak diolah)
   • Telur (tidak diolah, termasuk yang dibersihkan, diasinkan, atau diawetkan kecuali bibit)
   • Susu (susu perah yang telah diproses tanpa tambahan gula atau bahan lain)
   • Buah-buahan segar (termasuk yang dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, kecuali dikeringkan)
   • Sayur-sayuran segar (termasuk yang dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah atau dibekukan, kecuali yang dimasak)
   • Ubi-ubian segar (termasuk yang dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, kecuali dikeringkan dan pellet)
   • Bumbu-bumbuan segar (tidak dihancurkan atau ditumbuk)
   • Gula konsumsi (gula kristal putih asal tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna)
   • Ikan segar/dingin (dengan atau tanpa kepala, jenis tertentu seperti tongkol abu-abu, kembung, kawakawa, bandeng)

3. Kriteria dan Rincian Barang
   Kriteria dan rincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN tercantum dalam lampiran peraturan dan dapat disesuaikan berdasarkan usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

4. Pencabutan Peraturan Sebelumnya
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini mulai berlaku.

5. Ketentuan Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Agustus 2020.