99/PMK.05/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan usulan perubahan tarif yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah dikaji oleh tim penilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar kepada pengguna jasa, yang terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, tindakan rawat jalan, instalasi rawat ketat, penunjang medis, kedokteran kepolisian, pelayanan residensial, penggunaan fasilitas dan peralatan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, penelitian, sterilisasi, sanitasi, jasa boga, laundry, dan pemeliharaan sarana prasarana).
   • Tarif farmasi.

3. Pengelompokan Tarif Berdasarkan Kelas
   Tarif dibedakan menjadi kelas III, II, I, dan VIP/WIP dengan tarif kelas II sebagai acuan. Tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, kelas I paling rendah 110%, dan VIP/WIP paling rendah 120% dari kelas II.

4. Penetapan Tarif
   Tarif untuk kelas selain kelas II ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dan tarif farmasi juga diatur dengan mempertimbangkan biaya, bahan habis pakai, dan harga pasar setempat.

5. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa berdasarkan kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan.

6. Tarif untuk Warga Negara Asing
   Dikenakan tarif paling rendah 125% dari tarif layanan yang berlaku untuk masyarakat umum.

7. Pengecualian Tarif
   Tarif layanan dapat diberikan sampai dengan Rp0,00 untuk pasien atau kondisi tertentu seperti korban bencana, korban kecelakaan tanpa identitas, masyarakat miskin yang bukan pasien penjamin, dan kegiatan sosial, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.

8. Tarif Kombinasi Layanan
   Tarif layanan dalam bentuk kombinasi dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif standar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit.

9. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
   Perjanjian kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk administrasi, tindakan rawat jalan, instalasi rawat ketat, penunjang medis, kedokteran kepolisian, dan pelayanan residensial.

11. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 13 Juni 2022.