KEP-142/PP/2025

Pendahuluan

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-142/PP/2025 menetapkan penghentian pemberian bantuan biaya hidup bagi penerima Beasiswa Kementerian Keuangan dan mencabut Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 54 Tahun 2024. Keputusan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi kenaikan biaya hidup akibat keadaan khusus (krisis ekonomi, energi, keamanan, dan ketidakstabilan negara) serta disusunnya penyesuaian komponen biaya hidup Beasiswa berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-804/MK.03/2025 yang berlaku sejak 1 Juli 2025. Keputusan dimaksud juga merupakan tindak lanjut implementasi Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Beasiswa Kementerian Keuangan sebagai penanda berakhirnya kondisi krisis. Penerbitan keputusan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian pelaksanaan pengelolaan beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis internal yang relevan.

Pokok Pengaturan

Penghentian Pemberian Bantuan Biaya Hidup

• Menetapkan penghentian pemberian bantuan biaya hidup bagi penerima Beasiswa Kementerian Keuangan terhitung sejak 1 Juli 2025.
• Penghentian tersebut berpedoman pada persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Beasiswa Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-804/MK.03/2025 yang berlaku sejak 1 Juli 2025.
• Keputusan ini diberlakukan sebagai bagian dari implementasi SBML Beasiswa dan sebagai bentuk penentuan berakhirnya kondisi krisis yang menjadi dasar pemberian bantuan biaya hidup sebelumnya.

Pihak Yang Diatur Dan Ruang Lingkup

• Ketentuan penghentian berlaku bagi seluruh penerima Beasiswa Kementerian Keuangan sebagaimana skema Beasiswa yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
• Ruang lingkup pengaturan mencakup penyesuaian komponen biaya hidup dalam pelaksanaan program beasiswa yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 dan dalam pedoman teknis pengelolaan beasiswa.

Pembiayaan

• Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran berkenaan.
• Pembebanan anggaran mengikuti ketentuan pengelolaan DIPA dan ketentuan perundang-undangan terkait penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Hidup bagi Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan pada saat keputusan ini mulai berlaku.
• Dengan pencabutan tersebut, ketentuan pemberian bantuan biaya hidup yang diatur dalam Keputusan Nomor 54 Tahun 2024 tidak lagi berlaku efektif sejak 1 Juli 2025 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

• Keputusan didasarkan pada pertimbangan Menimbang yang meliputi kenaikan biaya hidup akibat keadaan khusus dan penetapan persetujuan SBML Beasiswa melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-804/MK.03/2025.
• Sebagai dasar hukum disebutkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.01/2022, dan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 1 Tahun 2023.

Penyampaian Keputusan

• Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait sebagai pemberitahuan pelaksanaan, yaitu Menteri Keuangan; Para Wakil Menteri Keuangan; Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal; Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu.
• Penyampaian dimaksud bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan penghentian pemberian bantuan biaya hidup dan penyesuaian anggaran pada unit terkait.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya