KEP-147/PP/2025

Pendahuluan

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-147/PP/2025 menetapkan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Renstra BPPK) Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada 31 Desember 2025. Penetapan Renstra dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 sebagaimana disebutkan dalam konsideran Menimbang, sehingga BPPK perlu menetapkan dokumen Renstra yang selaras. Renstra memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan serta menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dokumen disusun dalam konteks pelaksanaan pedoman perencanaan nasional, Peraturan Presiden terkait, dan peraturan internal Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Penetapan Renstra BPPK Tahun 2025-2029

• Menetapkan Renstra BPPK Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-147/PP/2025 yang ditandatangani pada 31 Desember 2025.
• Renstra BPPK sebagaimana ditetapkan berisi pendahuluan; visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan kerangka pendanaan; serta penutup yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

Periode Renstra dan Kegunaan Dokumen

• Renstra ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2025 sampai 2029 dan menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah BPPK untuk periode tersebut.
• Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja BPPK untuk periode 2025-2029 dan Peta Strategi BPPK pada periode yang sama.

Kewajiban Penyusunan Dokumen Perencanaan Unit

• Seluruh unit di lingkungan BPPK wajib menyusun Dokumen Perencanaan Strategis Unit Eselon I/Unit Kerja Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Renstra BPPK.
• Dokumen perencanaan strategis unit ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit dan harus disampaikan kepada Kepala BPPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan.

Perubahan Renstra

• Renstra BPPK dapat diubah jika terdapat kebijakan pemerintah yang termuat dalam Undang?Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang?Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan terhadap tugas dan fungsi, atau sasaran strategis dan indikator kinerja.
• Perubahan juga dapat dilakukan jika kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran berdampak signifikan pada sasaran dan indikator, atau jika rekomendasi perubahan muncul dari hasil pemantauan dan evaluasi Renstra Unit Organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Renstra Kementerian Keuangan.
• Usulan perubahan disampaikan oleh Kepala BPPK kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penelaahan.

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Renstra

• Untuk pelaksanaan Renstra dilakukan pemantauan dan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
• Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar rekomendasi perubahan Renstra dan menjadi salah satu dasar akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

• Visi BPPK 2025-2029: "Menjadi Knowledge Institution berbasis teknologi digital untuk menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang agile dan berintegritas dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan"; misi terdiri dari 6 butir yang mencakup pendidikan bereputasi, pembelajaran berdampak, sertifikasi, pembinaan JF, penelitian, dan pengelolaan sumber daya organisasi.
• Ditetapkan enam tujuan strategis dan enam sasaran strategis yang menjadi kerangka indikator kinerja; contoh indikator dan target di Tabel 9 meliputi Indeks efektivitas kinerja BLU PKN STAN = 100 tiap tahun, Tingkat efektivitas beasiswa Kemenkeu yang meningkat dari 90% (2025) menjadi 91% (2029), Tingkat implementasi Learning Organization dari 80 (2025) menjadi 85 (2029), Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya dari 90% (2025) menjadi 92% (2029), Indeks kepuasan layanan sertifikasi dan akreditasi masing?masing dari 3,00 (2025) menjadi 3,25 (2029), Indeks kepuasan pengguna layanan agregat meningkat dari 4,20 (2025) menjadi 4,24 (2029), dan Indeks kualitas penelitian dari 300 (2025) menjadi 302 (2029).

Arah Kebijakan dan Strategi Umum

• BPPK menetapkan 23 arah kebijakan dan strategi untuk 2025-2029 yang merentang dari transformasi pendidikan vokasi, pembelajaran tematik dan lintas fungsi, sertifikasi dan akreditasi, pembinaan jabatan fungsional, manajemen pengetahuan, hingga pengelolaan organisasi dan SDM berbasis teknologi.
• Setiap arah kebijakan dilengkapi strategi operasional, misalnya transformasi kelembagaan PKN STAN, pengembangan Learning Path, implementasi AKP tematik, penguatan Kemenkeu Corporate University, dan penerapan teknologi AI pada Kemenkeu Learning Center (KLC).

Pendidikan Vokasi, Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) dan Tri Dharma

• Renstra menegaskan transformasi akademik PKN STAN yang mencakup pemutakhiran kurikulum, team teaching, laboratorium nyata, pengembangan publikasi/penelitian terapan, serta upaya membuka program Magister Terapan dan Doktor Terapan Keuangan Negara untuk memenuhi kebutuhan pemimpin dan tenaga profesional.
• BPPK mencatat kontribusi penempatan lulusan PKN STAN: 7.436 orang atau 27% dari total lulusan 27.287 dialokasikan ke 70 K/L dan 97 Pemda; upaya afirmasi dan pembibitan telah menghasilkan 249 penerima afirmasi dari 16 provinsi dan 220 pembibitan dari 28 Pemda sampai 2024.

Beasiswa dan Pengelolaan Tugas Belajar

• BPPK mengoptimalisasi program beasiswa Kemenkeu melalui transformasi Program Beasiswa FETA menjadi Ministerial Scholarship (MINTS) berdasarkan PerKaban Nomor 2 Tahun 2020 dan perubahan berikutnya, dengan syarat pendaftar adalah talent atau pegawai potensial sebagaimana diperinci dalam PerKaban dan pengumuman MINTS.
• Kebijakan beasiswa reguler luar negeri dibatasi pada universitas peringkat top 30 by subject menurut lembaga pemeringkatan seperti QS, THE, atau ARWU, dan pelaksanaan pengelolaan tugas belajar menekankan keselarasan RKTB serta pemantauan pemanfaatan alumni tugas belajar.

Pembelajaran Digital, Kemenkeu Learning Center dan Efisiensi

• BPPK mengembangkan model pembelajaran digital melalui Kemenkeu Learning Center (KLC) sebagai bagian Inisiatif Strategis Modern e?Learning; realisasi full e?learning tercatat 49,55% (2019), 82,52% (2020), dan 99,43% (2021).
• Implementasi e?learning berdampak pada penghematan anggaran penyelenggaraan pelatihan sebesar 92,76% dan penghematan perjalanan dinas terkait pelatihan sebesar 99,73% dibanding 2018, serta peningkatan aksesibilitas dan fitur seperti gamification dan integrasi HRIS.

Sertifikasi Kompetensi dan Akreditasi Program Pelatihan

• BPPK memperkuat serkom/uji kompetensi dan akreditasi program pelatihan melalui pengembangan infrastruktur, regulasi, tata kelola, dan instrumen pengukuran kompetensi yang valid; penyelenggaraan serkom masif untuk Kemenkeu dan KLDI disebutkan sebagai prioritas.
• Realisasi uji/sertifikasi menunjukkan peningkatan jumlah peserta lulus dari 687 orang (2023) menjadi 2.017 orang (2024) pada berbagai jenis sertifikasi seperti Ahli Kepabeanan, Konsultan Pajak, dan Ukom Jabatan Fungsional.

Manajemen Pengetahuan, Aset Intelektual, dan Community of Practice

• BPPK mengelola manajemen pengetahuan melalui KMS/KLC dengan cetak biru yang dituangkan dalam kebijakan (mis. KMK dan PMK terkait) dan target peningkatan kualitas aset intelektual; jumlah Aset Intelektual meningkat dari 4.304 pada 2020 menjadi 16.147 pada akhir 2024.
• Tingkat maturitas manajemen pengetahuan Kemenkeu meningkat dari 74,52% (2022) menjadi 95,24% (2024) (level 5), dan Renstra memuat rencana pengembangan taksonomi pengetahuan, komite kurasi, serta redesign tata kelola Community of Practice untuk mengurangi duplikasi dan meningkatkan relevansi konten.

Pembinaan Jabatan Fungsional Keuangan Negara

• BPPK diberi peran sentral dalam pembinaan Jabatan Fungsional Keuangan Negara (JFKN) termasuk pembinaan, uji kompetensi, dan pembentukan forum/learning path JF; arah kebijakan mencakup pembentukan unit khusus setingkat JPTP untuk pembinaan JFKN.
• Permasalahan yang diidentifikasi meliputi infrastruktur tata kelola pembinaan JFKN yang belum lengkap, belum adanya SOP yang jelas, dan belum tersedianya data JFKN yang valid di luar Kemenkeu; Renstra mencantumkan langkah penguatan sistem informasi JF yang agile.

Penelitian dan Kemitraan Strategis

• BPPK mendorong penelitian terapan (research?based policy) yang kontributif dan selaras dengan isu strategis Kemenkeu serta meningkatkan publikasi di jurnal bereputasi nasional/internasional dan kemitraan penelitian, dengan tujuan menjadikan BPPK sebagai Center of Public Finance Research (CPFR).
• Terdapat rencana peningkatan rasio penelitian dosen/widyaiswara, peningkatan layanan pembelajaran bagi mitra, dan pengelolaan kemitraan strategis untuk memperluas cakupan layanan dan relevansi penelitian.

Organisasi, Tata Kelola, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

• Struktur organisasi BPPK mengikuti PMK Nomor 124 Tahun 2024 dan terdiri atas Sekretariat Badan, enam Pusat (Pusdiklat dan Pusbin JFPM), serta Politeknik Keuangan Negara STAN dan 11 Unit Pelaksana Teknis regional; Renstra mengusulkan penataan kelembagaan untuk organisasi yang agile.
• Data SDM per 31 Desember 2024: total pegawai 1.235 (1.234 PNS, 1 PPPK), komposisi generasi milenial 65,43%, rasio laki?laki : perempuan 7:3, jenjang pendidikan S1/DIV 481 (38,95%), S2 450 (36,44%), S3 41 (3,32%), serta 375 pejabat fungsional (30,36%) termasuk Dosen 140 dan Widyaiswara 131.

Proyeksi Kebutuhan SDM dan Kebijakan Pengelolaan SDM

• Proyeksi BUP periode 2025-2029 sebanyak 117 orang (14 pada 2025, 14 pada 2026, 32 pada 2027, 26 pada 2028, 31 pada 2029) dan prediksi pegawai keluar non-pensiun sejumlah 248 orang dalam 5 tahun, sehingga Renstra menetapkan strategi pemenuhan SDM termasuk rekrutmen CPNS/PPPK dan redisein rekrutmen JF.
• Arah kebijakan SDM menitikberatkan perencanaan berbasis data dan analitik, redesain rekrutmen dan onboarding, peningkatan kualitas kompetensi, penyempurnaan manajemen kinerja, persiapan pensiun, program kesejahteraan dan well?being, penguatan kepemimpinan, serta integrasi sistem informasi SDM (OSDM).

Sarana Prasarana dan Penerapan Teknologi Informasi

• Renstra mengatur pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi, termasuk standar mutu sarpras pembelajaran, sistem manajemen ruangan berbasis TI, LMS berbasis cloud, pemanfaatan AI, AR/VR untuk simulasi, serta kebijakan pembangunan hijau.
• Dalam rencana pendanaan dan matriks kinerja tercantum alokasi untuk perangkat TI, peralatan perkantoran, gedung, dan sarana pembelajaran digital; misalnya alokasi Program Dukungan Manajemen pada 2025 tercatat Rp571.459,12 juta.

Kerangka Regulasi dan Produk Hukum yang Diusulkan

• Renstra memuat rencana penyusunan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran dan 6 (enam) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK)/dokumen lain yang menjadi kerangka regulasi BPPK, antara lain Pedoman AKP, Tata Kelola Uji Kompetensi JF, Learning Path JF, Taksonomi Pengetahuan, Tata Kelola Komite Kurasi Aset Intelektual, dan Redesign Tata Kelola Community of Practice.
• Target penyelesaian rancangan diidentifikasi dalam Renstra, misalnya RKMK Tata Kelola Uji Kompetensi Teknis JF direncanakan selesai 2025, sedangkan sejumlah RKMK lain seperti Pedoman AKP, Taksonomi Pengetahuan, Komite Kurasi, dan Redesign CoP direncanakan selesai pada 2026.

Target Kinerja dan Indikator Kuantitatif

• Tabel target kinerja (Tabel 9) merinci indikator dan target tahunan 2025-2029 untuk setiap tujuan strategis, termasuk target numerik seperti Indeks efektivitas kinerja BLU PKN STAN = 100 per tahun, Tingkat efektivitas beasiswa 90%?91%, Tingkat implementasi LO 80?85, Persentase alumni yang meningkat kinerjanya 90%?92%, dan Indeks kepuasan layanan sertifikasi/akreditasi 3,00?3,25 (skala 5).
• Indikator birokrasi meliputi Indeks kepuasan pengguna layanan 4,20?4,24 (skala 5), Indeks integritas dan nilai evaluasi organisasi yang dipertahankan pada 100, serta Indeks kualitas penerapan SPI terintegrasi meningkat dari 92,5 menjadi 94,5 pada 2029.

Kerangka Pendanaan dan Alokasi Anggaran Indikatif

• Renstra memuat kerangka pendanaan terperinci (Tabel 10 dan matriks) yang mencantumkan indikasi kebutuhan pendanaan per program dan kegiatan untuk 2025-2029; contoh alokasi Program Dukungan Manajemen: Rp571.459,12 juta (2025), Rp372.180,39 juta (2026), Rp606.139,56 juta (2027), Rp639.645,13 juta (2028), dan Rp656.580,27 juta (2029).
• Matriks pendanaan merinci alokasi per kegiatan seperti pengelolaan keuangan, pengadaan sarana TI, pembelajaran digital, sertifikasi, beasiswa, dan pelaksanaan tugas khusus dengan nilai rinci untuk tiap tahun anggaran yang menjadi acuan penyusunan anggaran tahunan dan perjanjian kinerja.

Kerangka Kelembagaan dan Unit Pelaksana Teknis

• Struktur organisasi BPPK sesuai PMK Nomor 124 Tahun 2024 mencakup Sekretariat Badan, enam Pusat (Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen; Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan; Pusdiklat Pajak; Pusdiklat Bea dan Cukai; Pusdiklat Keuangan Publik; Pusbin JFPM) serta Politeknik Keuangan Negara STAN yang berada di bawah Kepala BPPK berdasarkan PMK Nomor 160/PMK.01/2020.
• BPPK didukung oleh 11 Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado) sesuai PMK Nomor 79/PMK.01/2022 dan Renstra memuat langkah kelembagaan untuk transformasi proses bisnis, penguatan peran BDK, dan penguatan tata kelola PKN STAN.

Kewajiban Pelaporan, Publikasi dan Diseminasi Keputusan

• Keputusan Kepala Badan ini wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretaris Badan, para Kepala Pusat, Direktur PKN STAN, dan para Kepala Balai Diklat di lingkungan BPPK seperti tercantum dalam keputusan.
• Dokumen Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan strategis unit eselon II, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja dan harus digunakan untuk diseminasi internal dan eksternal sesuai kebutuhan perencanaan dan komunikasi publik.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya