KEP-163/BC/2026

Pendahuluan

Keputusan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-163/BC/2026 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedua Puluh Lima menetapkan penerapan penuh platform CEISA 4.0 pada kantor dan layanan yang ditetapkan untuk mempercepat transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menyelesaikan pengembangan sistem yang menjadi Quick win DJBC tahun 2026. Penerbitan keputusan ini didorong oleh pertimbangan bahwa beberapa layanan CEISA 4.0 telah diuji coba (piloting) di berbagai kantor Bea dan Cukai serta diperlukan kepastian hukum untuk implementasi mandatory. Keputusan ini merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya mengenai pelaksanaan piloting CEISA 4.0 (mis. KEP-88/BC/2021, KEP-124/BC/2022, KEP-218/BC/2022, KEP-87/BC/2023) dan mengatur ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring, koordinasi penyelesaian masalah, serta ketentuan darurat terkait layanan TIK di lingkungan DJBC. Lampiran keputusan memuat daftar kantor-per-layanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan menjadi acuan pelaksanaan pada tanggal 27 Juli 2026.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Ruang Lingkup

• Mendefinisikan "Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0" sebagai rangkaian kegiatan untuk mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 secara penuh menggunakan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 pada kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
• Mendefinisikan "Kantor Bea dan Cukai" mencakup Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sesuai ketentuan dalam keputusan ini.

Layanan Dan Kantor Yang Ditetapkan

• Diktum KEDUA menetapkan bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 dilaksanakan pada jenis layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan Lampiran memuat daftar kantor yang ditetapkan per layanan.
• Lampiran mencantumkan pelaksanaan mandatory per layanan dengan tanggal implementasi 27 Juli 2026, antara lain Registrasi IMEI pada 8 kantor (termasuk KPU Soekarno Hatta dan beberapa KPPBC TMP seperti Belawan, Tanjung Perak, Ngurah Rai, Juanda, A Denpasar, B Medan, B Kualanamu); layanan Cukai pada 6 kantor/kanwil (termasuk Kanwil DJBC Bali?Nusra dan beberapa KPPBC di Denpasar, Ngurah Rai, Kupang, Sumbawa, Labuan Bajo); Kejahatan Lintas Negara (KLN) pada 10 kantor; Monum TPB pada 2 kantor; Pemutakhiran Referensi pada Direktorat Teknis; Vooruitslag pada 4 KPPBC; Patroli Laut (PATLA) pada 2 kantor; Record Of Ship Assessment (ROSA) pada 4 kantor/kanwil; dan SSR Mobile pada 2 KPPBC.

Ketentuan Pelaksanaan Untuk Layanan Cukai Dan Layanan Belum Tersedia

• Diktum KETIGA menetapkan bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 untuk Layanan Cukai hanya berlaku untuk layanan yang telah tersedia di CEISA 4.0 dan telah dilaksanakan uji coba (piloting).
• Untuk layanan cukai yang belum tersedia di CEISA 4.0, pelaksanaan tetap menggunakan sistem eksisting (Exiss/SAC) sampai layanan tersebut tersedia di CEISA 4.0.

Keterlibatan Pengguna Jasa Dan Kantor Pelaksana

• Diktum KEEMPAT mengatur bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait serta Kantor Bea dan Cukai sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA, sehingga pelaksanaan wajib melibatkan pihak pengguna layanan dalam proses transisi dan operasional.

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan

• Diktum KELIMA memerintahkan setiap Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan mandatory CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Kewajiban monitoring dan evaluasi mencakup pelaporan pelaksanaan penerapan di kantor masing?masing dan menjadi dasar untuk tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan layanan CEISA 4.0.

Penugasan Pejabat Untuk Penyelesaian Masalah Dan Evaluasi

• Diktum KEENAM memerintahkan Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk menugaskan pejabat dan/atau pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan serta evaluasi terhadap layanan selama penerapan mandatory CEISA 4.0 bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
• Penugasan ini mensyaratkan adanya koordinator internal di setiap kantor yang menjadi titik kontak untuk penyelesaian permasalahan operasional dan evaluasi implementasi.

Ketentuan Darurat Dan Kelangsungan Layanan TIK

• Diktum KETUJUH mengatur bahwa apabila terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan DJBC.
• Rujukan pelaksanaan metode darurat tersebut mengacu pada peraturan pelaksana terkait (mis. perubahan atas PER-18/BC/2018 dan PER-19/BC/2023 yang mengatur tata laksana kelangsungan layanan TIK).

Pemberlakuan, Penyampaian, Dan Penerima Keputusan

• Diktum KEDELAPAN menyatakan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2026.
• Keputusan ini disampaikan kepada para Pejabat Eselon II di Kantor Pusat DJBC, para Kepala Kantor Wilayah DJBC, serta para Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagai pihak penerima dan pelaksana ketentuan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya