KEP-238/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-238/BC/2025 menetapkan pelaksanaan uji coba (piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga dan merupakan Keputusan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak memuat perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya. Penerbitan keputusan ini didasari pertimbangan bahwa Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah mengembangkan Sistem CEISA berupa Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan dan perlu meningkatkan kesiapan sistem, kesiapan pengguna aplikasi, serta kesiapan pengguna jasa melalui uji coba tahap ketiga. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendukung kemudahan dan percepatan layanan serta membantu pengguna jasa dan pejabat/petugas bea dan cukai dalam proses permohonan dan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Pokok Pengaturan

Dasar Hukum

• Keputusan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri.
• Pertimbangan penerbitan juga didasarkan pada perkembangan Sistem CEISA yang dikembangkan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai serta kebutuhan untuk menguji kesiapan sistem dan para pengguna melalui pelaksanaan uji coba tahap ketiga.

Penunjukan Kantor Pelaksana Uji Coba

• Menetapkan secara khusus Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sebagai lokasi pelaksanaan uji coba (piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga.
• Kedua kantor tersebut bertanggung jawab melaksanakan kegiatan uji coba sesuai ketentuan dan koordinasi yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Penunjukan Peserta Uji Coba

• Menunjuk dan menetapkan Kementerian, Lembaga, Badan, dan Pemerintah Daerah sebagai peserta yang melaksanakan uji coba (piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga, tanpa menyebut nama satuan kerja tertentu dalam teks keputusan.
• Peserta uji coba wajib mengikuti ketentuan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang pelaksanaan piloting.

Cakupan Uji Coba

• Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga dilaksanakan untuk jenis fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri.
• Uji coba tahap ketiga merupakan tahap lanjutan dari pengembangan sistem aplikasi dengan tujuan meningkatkan kesiapan operasional sebelum penerapan penuh.

Koordinasi Pelaksanaan

• Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai diberi tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga sebagaimana penunjukan kantor pelaksana.
• Koordinasi ini mencakup aspek teknis, administratif, dan sinkronisasi antara kantor pelaksana, peserta uji coba, serta pemangku kepentingan terkait seperti Lembaga National Single Window.

Ketentuan Kontinjensi Operasional

• Apabila Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan tidak dapat beroperasi atau tidak berfungsi secara normal dalam jangka waktu paling cepat 2 (dua) jam dan paling lambat 6 (enam) jam, layanan dapat dilaksanakan secara manual atau dengan metode lain sesuai ketentuan yang berlaku.
• Ketentuan ini menetapkan ambang waktu gangguan sistem yang memicu penerapan prosedur manual atau alternatif untuk menjaga kelangsungan layanan kepada pengguna jasa.

Penerapan Penuh Sistem

• Penerapan secara penuh (mandatory) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan Tahap Ketiga belum diberlakukan dalam keputusan ini dan akan ditetapkan kemudian melalui keputusan atau ketentuan selanjutnya.

Penyampaian Keputusan

• Keputusan ini wajib disampaikan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Badan, para Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Lembaga National Single Window, para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
• Daftar penerima ini berfungsi untuk memastikan koordinasi dan pemberitahuan pelaksanaan uji coba kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya