KEP-59/PP/2026

Pendahuluan

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-59/PP/2026 menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Keputusan ini disusun untuk mengganti dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya (KEP Nomor 239 Tahun 2024 dan KEP-127/PP/2025) berdasarkan konsideran bahwa penyelenggaraan Pelayanan Publik harus sesuai asas pemerintahan yang baik, memberikan kepastian hak dan kewajiban pihak terkait, serta mengakomodasi penataan organisasi dan perkembangan pelayanan terkini. Ketetapan ini menjadi pedoman operasional dan acuan penilaian kinerja serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BPPK.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Standar Pelayanan BPPK

• Standar Pelayanan BPPK sebagaimana ditetapkan dalam lampiran meliputi layanan pada Sekretariat Badan (Forum Manajemen Pengetahuan), Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (5 jenis layanan), Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (5 jenis layanan), dan Politeknik Keuangan Negara STAN (2 jenis seleksi).
• Setiap Standar Pelayanan memuat dua bagian utama yaitu Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) dan Proses Pengelolaan Pelayanan internal organisasi (Manufacturing), dan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Manajemen Pengetahuan (Sekretariat Badan)

• Persyaratan peserta adalah berstatus Pengelola Manajemen Pengetahuan pada Unit Eselon I/Unit Organisasi non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan/atau memiliki Surat Tugas dari unit kerja; biaya tidak dipungut.
• Mekanisme meliputi penerimaan undangan/penugasan oleh unit kerja, kehadiran dan partisipasi aktif peserta, penerimaan seluruh materi dan hasil forum, serta kesempatan memberikan umpan balik melalui formulir evaluasi; Forum MP diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan.
• Komponen pengelolaan internal mencakup dasar hukum (mis. PMK 226/2019 dan PMK 124/2024 beserta perubahan), fasilitas (ruang fisik/virtual, konsumsi bila luring), kompetensi narasumber dan tim penyelenggara, pengawasan berjenjang (Kasubbag MP, Kabag MPKK, Sesban), jumlah pelaksana yang ditetapkan melalui Surat Tugas, jaminan keamanan informasi, jaminan pelayanan profesional, dan evaluasi kinerja berbasis umpan balik peserta.

Standar Pelayanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Balai Diklat

• Ruang lingkup Pusdiklat/BDK mencakup lima layanan: Pembelajaran Klasikal, E-Learning, Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), Asistensi Implementasi atas Inisiasi Internal, dan Asistensi atas Inisiasi Unit Pengguna; seluruh layanan tidak dipungut biaya untuk peserta.
• Penyelenggaraan Pembelajaran Klasikal: persyaratan tercantum dalam Pengumuman Hasil Verifikasi atau Surat Tugas, peserta bergabung melalui LMS (https://klc2.kemenkeu.go.id), wajib hadir sesuai desain, menyelesaikan course progres 100%, melakukan validasi data/foto, dan sertifikat atau Surat Keterangan Pembelajaran tersedia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembelajaran terakhir.
• Penyelenggaraan E-Learning: persyaratan tercantum pada pengumuman verifikasi atau Surat Tugas, pelaksanaan melalui LMS dengan PIC e-learning, peserta wajib menyelesaikan badge (progres 100%) sesuai jadwal, sertifikat/SKP tersedia paling lambat 30 hari kerja, dan penanganan pengaduan respons awal maksimal 5 (lima) hari kerja.
• Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh mengikuti mekanisme serupa dengan klasikal dan e-learning: akses LMS, kehadiran sesuai desain, progres 100%, sertifikat tersedia paling lambat 30 hari kerja, dan pengaduan ditangani dengan respons awal maksimal 5 hari kerja.
• Asistensi Implementasi (Inisiasi Internal dan Inisiasi Unit Pengguna): persyaratan mencakup surat permohonan atau Naskah Dinas dan penunjukan PIC; setelah kelengkapan informasi terpenuhi, Surat Tugas Tim Asistensi diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, pelaksanaan sesuai rencana yang disepakati, dan laporan hasil asistensi disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan berakhir; biaya tidak dipungut.
• Pengelolaan internal Pusdiklat/BDK meliputi dasar hukum (mis. PMK 124/2024, PMK 79/2022, Keputusan BPPK terkait manajemen pembelajaran dan sarana), sarana seperti LMS/KMS/ruang kelas/asrama/studio, kompetensi teknis/manajerial/sosial kultural pelaksana, pengawasan internal oleh Tim Pengendali Mutu dan Subbag Tata Usaha, penetapan jumlah pelaksana (mis. pejabat pembuka, manajer kelas, petugas piket, pengajar, validator soal), jaminan keamanan informasi dan keselamatan fisik, serta evaluasi berdasarkan umpan balik pengajar dan penyelenggaraan.

Standar Pelayanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu

• Cakupan layanan meliputi: Akreditasi Program Pelatihan di Bidang Keuangan Negara, Beasiswa Kementerian Keuangan, Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Legalisasi Sertifikat Ahli Kepabeanan, dan Pengurusan Sertifikat Ahli Kepabeanan Hilang/Rusak/Ralat Data/ Rekam Database.
• Akreditasi Program Pelatihan: persyaratan substantif/teknis/administratif (program pelatihan teknis, diselenggarakan dalam 1 tahun terakhir, rencana 1 tahun berikutnya, ketersediaan tenaga pengajar, dokumen akreditasi LAN), proses praakreditasi hingga penetapan hasil, jangka waktu hasil akhir paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja sejak penetapan tim akreditasi, pembiayaan dibebankan pada DIPA BPPK dan/atau lembaga penyelenggara berdasarkan kesepakatan, serta produk berupa keputusan penetapan hasil dan sertifikat akreditasi.
• Beasiswa Kementerian Keuangan: persyaratan tercantum dalam pengumuman, proses meliputi perencanaan, seleksi, program prakeberangkatan, penempatan, pemantauan, dan pengembalian; biaya tidak dipungut dari peserta, produk layanan mencakup berbagai komponen pendanaan dan layanan administratif (tercantum 20 jenis bantuan/biaya dalam lampiran), dan pengaduan dapat disampaikan melalui seleksi.penempatan@kemenkeu.go.id serta saluran resmi Kementerian Keuangan.
• Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan: pendaftaran online melalui sistem klc2, verifikasi dokumen sampai 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran ditutup, jadwal pendaftaran 10 hari kalender, pembayaran ujian dalam 10 hari kalender setelah pengumuman verifikasi, pengumuman peserta paling lambat 10 hari kalender sebelum ujian, penetapan hasil paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan Kepala BPPK, penerbitan sertifikat paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak pengumuman hasil, dan biaya mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang JENIS dan TARIF PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
• Legalisasi Sertifikat: persyaratan dokumen terperinci (asli sertifikat, fotokopi sampai 5 lembar, surat kuasa bermeterai Rp10.000,- bila diwakilkan, identitas), pengisian layanan melalui sistem informasi Sertifikasi Ahli Kepabeanan, jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas lengkap diterima, biaya tidak dipungut, dan produk sertifikat yang telah dilegalisasi.
• Pengurusan Sertifikat Hilang/Rusak/Ralat Data/Rekam Database: persyaratan dokumen terinci (surat permohonan, surat pernyataan bermeterai, surat keterangan bekerja, surat keterangan kehilangan dari kepolisian bila hilang, scan KTP/KK/akte sesuai kebutuhan, swafoto, dan wawancara oleh Tim Penguji), prosedur pengisian dan wawancara via video conference, jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas lengkap diterima, biaya tidak dipungut, dan produk berupa surat keterangan pengganti/ralat serta rekam sertifikat di database.
• Pengelolaan internal Pusat Pembinaan meliputi dasar hukum (mis. PMK 124/2024, Peraturan Kepala BPPK terkait akreditasi dan pedoman sertifikasi), sarana seperti sistem informasi manajemen akreditasi dan fasilitas luring yang memperhatikan PUG, komposisi tim penilai/asesor (tim penilai akhir melibatkan Kepala BPPK sebagai ketua merangkap anggota, tim asesor ganjil maksimal 3 orang), mekanisme pengawasan, jaminan layanan bebas pungutan liar, dan evaluasi berbasis indikator triwulanan atau monitoring Tim Penguji.

Politeknik Keuangan Negara STAN

• Standar pelayanan untuk Politeknik Keuangan Negara STAN mencakup dua layanan seleksi: Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Menengah (SPMB-PM) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi (SPMB-PT); persyaratan peserta dicantumkan pada pengumuman setiap periode.
• Prosedur seleksi meliputi pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi (dasar atau calon mahasiswa), pengumuman hasil akhir, dan pendaftaran ulang; jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan SPMB masing-masing jenjang.
• Biaya: SPMB-PM mengikuti tarif layanan BLU Politeknik sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif layanan BLU; SPMB-PT tidak dipungut biaya; produk layanan adalah pengumuman akhir hasil seleksi dan pengaduan dilayani melalui email spmb@pknstan.ac.id (SPMB-PM) atau spmbpt@pknstan.ac.id (SPMB-PT) serta saluran resmi Kementerian Keuangan.
• Pengelolaan internal SPMB mencakup dasar hukum (mis. PMK 184/2018 beserta perubahan, PMK 129/2020, PMK 160/2020, Peraturan Direktur PKN STAN), sarana/prasarana sesuai pedoman pelaksanaan, panitia pusat/daerah, pengawasan oleh Satuan Pengawasan Intern PKN STAN, dan evaluasi berdasarkan hasil kegiatan seleksi.

Komponen Standar Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, dan Jaminan Kualitas

• Setiap layanan wajib mencantumkan komponen minimal: persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan/saran/masukan (dengan kanal Kemenkeu PRIME 134/kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, SP4N-LAPOR!, WiSe), serta jaminan pelayanan dan jaminan keamanan informasi.
• Pengaduan, saran, dan masukan umumnya dicatat, diverifikasi, dan diberikan respons awal dalam jangka waktu yang ditentukan pada masing-masing layanan (contoh: respons awal pengaduan pembelajaran dan e-learning maksimal 5 hari kerja; pengaduan ujian sertifikasi paling lambat 3 hari kerja), dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
• Unsur manufacturing pada semua layanan mencakup dasar hukum rujukan (beberapa PMK dan Keputusan Menteri/Keputusan Kepala BPPK yang tercantum), sarana/prasarana khusus tiap layanan (LMS/KMS, ruang/ studio, sistem informasi sertifikasi), kompetensi pelaksana (teknis/manajerial/sosial kultural), pengawasan internal berjenjang, serta penetapan jumlah pelaksana sesuai kompleksitas layanan.

Pencabutan, Kewajiban Pelaksanaan, dan Lampiran

• Lampiran Standar Pelayanan BPPK merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan seluruh unit organisasi di lingkungan BPPK wajib melaksanakan standar tersebut sebagai acuan penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawas, dan masyarakat.
• Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala BPPK Nomor 239 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPPK dan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-127/PP/2025 tentang Standar Pelayanan Bidang Manajemen Pengetahuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
• Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dan rujukan teknis mengacu pada peraturan menteri dan keputusan kepala badan yang disebut dalam dasar hukum masing-masing standar pelayanan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya