KEP-77/PP/2025

Pendahuluan

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-77/PP/2025 tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menetapkan pedoman pemberian kompensasi bagi penerima layanan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan. Keputusan ini merupakan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan konsideran Menimbang bahwa perlu memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan sesuai standar yang berlaku dan memberikan acuan pemberian kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai standar. Keputusan ini diterbitkan dalam konteks pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan mengacu pada peraturan organisasi serta pedoman standar pelayanan Kementerian Keuangan dan ketentuan internal Badan sebagaimana tercantum dalam bagian Mengingat.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Pemberian Kompensasi

• Pemberian kompensasi ditetapkan untuk penerima layanan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang menerima layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diatur dalam ketentuan mengenai standar pelayanan Badan.

Pelaksana dan Saluran Pengaduan

• Pelaksanaan pemberian kompensasi menjadi tanggung jawab seluruh unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan dilaksanakan apabila terdapat pengaduan dari penerima layanan melalui saluran pengaduan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kewajiban Pimpinan Unit Saat Pelayanan Tidak Sesuai

• Pimpinan unit wajib melakukan evaluasi proses pemberian layanan untuk menentukan: (1) perolehan hak penerima layanan atas kompensasi; dan (2) bentuk kompensasi yang harus diberikan kepada penerima layanan apabila berhak mendapatkan kompensasi.
• Pimpinan unit wajib memberikan kompensasi kepada penerima layanan yang berhak, serta melakukan evaluasi kinerja pegawai, pembinaan pegawai, dan langkah antisipatif lain untuk mencegah terulangnya pemberian layanan yang tidak sesuai standar pada kesempatan berikutnya.

Bentuk Kompensasi

• Bentuk kompensasi yang dapat diberikan mencakup penyampaian permohonan maaf kepada penerima layanan.
• Bentuk lain termasuk penggantian layanan sesuai standar pelayanan yang seharusnya disediakan dan/atau pemberian layanan prioritas pada proses atau periode pelayanan berikutnya.

Penggunaan Hasil Implementasi dalam Penilaian dan Rekomendasi

• Hasil implementasi pemberian kompensasi oleh unit, termasuk evaluasi proses pemberian layanan dan pelaksanaan kompensasi, menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan unit.
• Hasil tersebut juga digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pemberlakuan dan Diseminasi Keputusan

• Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; para Kepala Pusat di lingkungan Badan; Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk dilaksanakan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 30 Juli 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya