KMK 22/MK/EF.2/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/MK/EF.2/2026 menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan untuk periode 20 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026. Keputusan ini tidak merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya, melainkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk keperluan pelunasan kewajiban perpajakan dan kepabeanan serta utang pajak yang berhubungan dengan impor dan penerimaan dalam valuta asing, nilai tersebut harus dinilai terlebih dahulu ke dalam Rupiah. Penerbitan keputusan ini dimaksudkan memberikan kepastian nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan dan pelunasan kewajiban tersebut selama periode yang ditetapkan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Tujuan

• Keputusan ini berlaku sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang serta penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing; berlaku untuk tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026. Tujuan penetapan adalah untuk memastikan semua kewajiban tersebut dinilai terlebih dahulu ke dalam Rupiah sebelum dilunasi, sesuai pertimbangan Menimbang huruf a dan b.

Daftar Nilai Kurs Resmi

• Nilai kurs yang ditetapkan untuk periode 20 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026 adalah sebagai berikut: Rp 17.475,00 untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-; Rp 12.623,24 untuk dolar Australia (AUD) 1,-; Rp 12.745,98 untuk dolar Kanada (CAD) 1,-; Rp 2.737,37 untuk kroner Denmark (DKK) 1,-; Rp 2.231,75 untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-; Rp 4.440,31 untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-; Rp 10.346,60 untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-; Rp 1.895,83 untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-; Rp 23.557,00 untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-; Rp 13.717,72 untuk dolar Singapura (SGD) 1,-; Rp 1.873,04 untuk kroner Swedia (SEK) 1,-; Rp 22.339,69 untuk franc Swiss (CHF) 1,-; Rp 11.063,07 untuk yen Jepang (JPY) 100; Rp 8,31 untuk kyat Myanmar (MMK) 1,-; Rp 182,64 untuk rupee India (INR) 1,-; Rp 56.814,40 untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-; Rp 62,56 untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-; Rp 284,26 untuk peso Filipina (PHP) 1,-; Rp 4.657,14 untuk riyal Arab Saudi (SAR) 1,-; Rp 53,90 untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-; Rp 538,80 untuk baht Thailand (THB) 1,-; Rp 13.743,42 untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-; Rp 20.455,19 untuk euro (EUR) 1,-; Rp 2.572,07 untuk renminbi Tiongkok (CNY) 1,-; dan Rp 11,74 untuk won Korea (KRW) 1,-.

Ketentuan Untuk Valuta Asing Lainnya

• Untuk valuta asing yang tidak tercantum dalam daftar nilai kurs pada Diktum KESATU, nilai kurs yang digunakan adalah kurs spot harian valuta asing tersebut terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan hari kerja sebelumnya di pasar internasional, dikalikan dengan kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. Ketentuan ini mengatur mekanisme penentuan kurs untuk mata uang selain yang secara eksplisit dicantumkan agar dapat digunakan dalam pelunasan kewajiban.

Penilaian Dalam Rupiah Sebelum Pelunasan

• Sebelum dilakukan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan atas pemasukan barang dan penghasilan dalam valuta asing, seluruh nilai yang terkait harus terlebih dahulu dinilai ke dalam Rupiah menggunakan nilai kurs yang ditetapkan dalam Keputusan ini; ketentuan ini mencakup juga utang pajak yang berhubungan dengan PPn, PPnBM, dan Bea Keluar. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi perhitungan dan pelunasan kewajiban fiskal dan kepabeanan sepanjang periode berlaku.

Dasar Hukum, Penandatanganan, Dan Penyampaian

• Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn dan PPnBM sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 19 Mei 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi atas nama Menteri Keuangan, serta disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya