KMK 330 Tahun 2025

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025 menetapkan pengalokasian, persyaratan penyaluran, serta rincian alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting menurut provinsi/kabupaten/kota. Penetapan ini dilatarbelakangi perlunya pemberian insentif daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 serta kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024. Keputusan ini memuat variabel kinerja, bobot, periode dan sumber data; jumlah daerah peringkat terbaik; formula penghitungan alokasi; rincian jenis belanja penandaan stunting beserta bobotnya; dokumen dan batas waktu syarat salur; serta lampiran rincian alokasi per daerah.

Pokok Pengaturan

Variabel Kinerja, Bobot, Periode Data, Dan Sumber Data

• Variabel kinerja dikelompokkan per tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam dimensi input, proses, dan output dengan bobot masing-masing untuk kabupaten/kota: input 15%, proses 45%, output 40% dan untuk provinsi: input 20%, proses 48%, output 32%.
• Per variabel dan subvariabel ditetapkan bobot terperinci (mis. pada kabupaten/kota dimensi proses terdiri dari: capaian aksi konvergensi 11,25; registrasi keluarga sasaran di Elsimil 11,25; balita yang dipantau 11,25; realisasi tertimbang belanja penandaan stunting 11,25; contoh bobot output: pemeriksaan kehamilan 6 kali 13?%).
• Periode data untuk seluruh variabel adalah Semester I 2025 dan sumber data ditetapkan per variabel, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Kementerian Keuangan; apabila data tidak tersedia, variabel tersebut tidak digunakan atau dinilai 0.

Jumlah Daerah Peringkat Terbaik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

• Menetapkan jumlah daerah peringkat terbaik yang menjadi dasar alokasi: Provinsi 3 (tiga), Kabupaten 38 (tiga puluh delapan), dan Kota 9 (sembilan).
• Jumlah peringkat terbaik tersebut menjadi input pada rumus penghitungan pagu per daerah dan penentuan daftar daerah penerima alokasi.

Formula Penghitungan Pagu, Nilai Kinerja, Standardisasi, Dan Alokasi

• Pagu per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung menurut rumus: Pagu per Daerah = (jumlah Daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota × pagu Dana Insentif Fiskal) ÷ (jumlah Daerah terbaik provinsi + jumlah Daerah terbaik kabupaten + jumlah Daerah terbaik kota).
• Persentase realisasi belanja penandaan stunting (Pi) dihitung sebagai Pi = (realisasi tertimbang belanja penandaan stunting Daerah (i) × 100) ÷ anggaran belanja Daerah (i), dengan data anggaran menggunakan data terbaru/termutakhir.
• Standardisasi nilai variabel yang belum mencapai nilai maksimal 100 dilakukan dengan PSi = (Pi × 100) ÷ Pmaks, sedangkan nilai kinerja kabupaten/kota dan provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dimensi (contoh kabupaten/kota: Xi = rata?rata input×15% + rata?rata proses×45% + rata?rata output×40% atau alternatif ? nilai variabel×bobot).
• Nilai kinerja terbaik distandarisasi untuk menentukan XSi menurut rumus: XSi = (Xi - Xmin) ÷ (Xmaks - Xmin) × 0,3 + 1; Alokasi Daerah(i) = (XSi ÷ nilai total XS) × pagu per Daerah.

Ketentuan Pembulatan Dan Pengelolaan Selisih

• Alokasi per daerah dibulatkan menurut mekanisme: (i) dibulatkan kepada ribuan terdekat; (ii) jika total hasil pembulatan lebih kecil dari pagu DIF, selisih dialokasikan kepada daerah dengan alokasi terendah; (iii) jika total hasil pembulatan lebih besar dari pagu DIF, selisih dikurangkan dari daerah dengan alokasi tertinggi.
• Ketentuan pembulatan dan alokasi selisih berlaku untuk memastikan total alokasi sesuai pagu yang ditetapkan.

Rincian Jenis Belanja Penandaan Stunting Dan Bobot Belanja

• Lampiran memuat rincian jenis belanja penandaan stunting berupa daftar program, kegiatan, dan subkegiatan beserta bobot numerik untuk tiap entri; dokumen menunjukkan penomoran hingga item 272 dan bobot beragam seperti 1; 0,8; 0,5; 0,378; 0,308; 0,25; 0,2; 0,1; serta nilai kecil lainnya (contoh pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil 1, pengadaan alat kesehatan 0,25, promosi kesehatan 0,2).
• Rincian ini mengikat sebagai komponen perhitungan realisasi tertimbang belanja penandaan stunting yang menjadi salah satu variabel proses dan sumber bagi perhitungan Pi dan PSi.

Dokumen Syarat Salur Dan Batas Waktu Penyampaian

• Dokumen syarat salur tahap I dan tahap II mencakup antara lain: Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, rencana penggunaan Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan, serta untuk daerah penerima DIF 2024 harus melampirkan laporan realisasi penyerapan DIF tahun anggaran 2024.
• Batas waktu penyampaian dokumen: Tahap I paling lambat tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan Tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; apabila tanggal tersebut merupakan hari libur nasional atau diliburkan secara nasional, batas waktu dipindahkan ke hari kerja berikutnya.

Penghentian Penyaluran

• Dana Insentif Fiskal tidak disalurkan apabila persyaratan penyaluran Tahap I dan/atau Tahap II belum diterima secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
• Ketentuan penghentian penyaluran mengikat bagi seluruh pemerintah daerah penerima alokasi.

Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Per Daerah Dan Total Pagu

• Menetapkan pagu alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk kategori penurunan stunting sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
• Rincian alokasi per provinsi/kabupaten/kota disajikan dalam Lampiran dalam satuan 'dalam ribuan rupiah' untuk setiap pemerintah daerah (contoh beberapa entri: Provinsi Sumatera Utara 5.358.460; Kab. Deli Serdang 5.611.684; Kota Tebing Tinggi 5.461.683; dst.), dengan jumlah total per kelompok: Jumlah Provinsi 18.000.000 (ribuan rupiah), Jumlah Kabupaten/Kota 282.000.000 (ribuan rupiah), dan Jumlah Nasional 300.000.000 (ribuan rupiah).

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya