KMK 36/MK/EF.2/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/EF.2/2026 adalah keputusan menteri yang menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan untuk periode 5 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026. Keputusan ini bukan merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya melainkan penetapan nilai kurs periodik sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang bahwa nilai uang asing yang digunakan untuk pelunasan kewajiban bea dan pajak harus dinilai terlebih dahulu ke dalam Rupiah. Penetapan ini dibuat untuk memberikan acuan nilai tukar yang berlaku dalam pelunasan kewajiban perpajakan dan kepabeanan pada periode yang ditentukan. Keputusan ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang?undangan yang relevan dan kebutuhan operasional instansi terkait.

Pokok Pengaturan

Nilai Kurs Untuk Mata Uang Tertentu

• Menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026 sebagai berikut: USD 1 = Rp 18.062,00; AUD 1 = Rp 12.631,64; CAD 1 = Rp 12.843,61; DKK 1 = Rp 2.767,67; HKD 1 = Rp 2.303,10; MYR 1 = Rp 4.417,67; NZD 1 = Rp 10.515,95; NOK 1 = Rp 1.883,10; GBP 1 = Rp 24.164,80; SGD 1 = Rp 14.030,08; SEK 1 = Rp 1.876,31; CHF 1 = Rp 22.219,32; JPY 100 = Rp 11.177,32; MMK 1 = Rp 8,59; INR 1 = Rp 188,74; KWD 1 = Rp 58.199,06; PKR 1 = Rp 64,97; PHP 1 = Rp 293,67; SAR 1 = Rp 4.810,47; LKR 1 = Rp 53,79; THB 1 = Rp 539,58; BND 1 = Rp 14.029,35; EUR 1 = Rp 20.690,19; CNY 1 = Rp 2.671,97; KRW 1 = Rp 12,50.
• Nilai kurs yang ditetapkan pada diktum ini berlaku sebagai nilai acuan tunggal untuk penghitungan dan pelunasan kewajiban bea dan pajak yang disebutkan selama periode 5 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026.

Penentuan Kurs Untuk Valuta Asing Lain

• Untuk valuta asing yang tidak tercantum dalam diktum penetapan nilai kurs, nilai kurs yang digunakan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya di pasar internasional dikalikan dengan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
• Ketentuan ini mengatur mekanisme perhitungan untuk mata uang lain sehingga penggunaan kurs mengikuti nilai pasar internasional terhadap USD pada penutupan hari kerja sebelumnya dan konversi ke Rupiah menggunakan kurs USD yang tercantum dalam keputusan ini.

Dasar Hukum

• Keputusan ini didasarkan pada sejumlah ketentuan perundang?undangan yang dicantumkan dalam bagian Mengingat, antara lain: Undang?Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang?Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang?Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang?Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang?Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang?Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan Undang?Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Undang?Undang Nomor 7 Tahun 2021.
• Selain undang?undang, dasar hukum administratif yang menjadi rujukan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan.

Pemberlakuan

• Keputusan Menteri ini diberlakukan untuk jangka waktu yang eksplisit, yaitu mulai tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026 sebagaimana disebutkan dalam diktum KETIGA.
• Selama jangka waktu tersebut, nilai kurs yang tercantum menjadi acuan pelunasan kewajiban perpajakan dan kepabeanan yang disebutkan dalam keputusan.

Penyampaian Dan Penandatanganan

• Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebagaimana tercantum pada bagian akhir keputusan.
• Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Noor Faisal Achmad selaku Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN; keterangan penandatanganan elektronik dan verifikasi tersedia melalui laman yang dicantumkan dalam dokumen.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya