KMK 38/MK/EF.2/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/EF.2/2026 menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan untuk periode 19 Agustus 2026 sampai dengan 25 Agustus 2026; keputusan ini bukan merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya. Penerbitan keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa utang pajak dan bea dalam bentuk atau terkait dengan valuta asing harus dinilai terlebih dahulu ke dalam uang Rupiah untuk keperluan pelunasan. Keputusan ini diterbitkan dalam konteks pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai serta untuk memberikan acuan kurs yang baku selama minggu tersebut. Dasar hukum ditelusuri antara lain pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan organisasional terkait Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Penggunaan Kurs

• Nilai kurs yang ditetapkan dalam keputusan ini digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang serta utang pajak dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing.
• Kurs ini berlaku untuk penghitungan dan pembayaran kewajiban tersebut pada tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 25 Agustus 2026 sebagaimana dinyatakan dalam keputusan.

Nilai Kurs Yang Ditetapkan

• Rp 17.843,00 untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-.
• Rp 12.604,73 untuk dolar Australia (AUD) 1,-.
• Rp 12.815,93 untuk dolar Kanada (CAD) 1,-.
• Rp 2.754,75 untuk kroner Denmark (DKK) 1,-.
• Rp 2.273,92 untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-.
• Rp 4.364,39 untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-.
• Rp 10.478,60 untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-.
• Rp 1.880,45 untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-.
• Rp 24.099,64 untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-.
• Rp 13.940,18 untuk dolar Singapura (SGD) 1,-.
• Rp 1.870,40 untuk kroner Swedia (SEK) 1,-.
• Rp 21.962,83 untuk franc Swiss (CHF) 1,-.
• Rp 11.196,27 untuk yen Jepang (JPY) 100.
• Rp 8,49 untuk kyat Myanmar (MMK) 1,-.
• Rp 187,05 untuk rupee India (INR) 1,-.
• Rp 57.753,13 untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-.
• Rp 64,21 untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-.
• Rp 291,56 untuk peso Filipina (PHP) 1,-.
• Rp 4.752,27 untuk riyal Arab Saudi (SAR) 1,-.
• Rp 53,43 untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-.
• Rp 538,96 untuk baht Thailand (THB) 1,-.
• Rp 13.936,45 untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-.
• Rp 20.593,57 untuk euro (EUR) 1,-.
• Rp 2.645,08 untuk renminbi Tiongkok (CNY) 1,-.
• Rp 12,59 untuk won Korea (KRW) 1,-.

Ketentuan Untuk Mata Uang Lain

• Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam daftar nilai kurs pada Diktum KESATU, nilai kurs yang digunakan adalah kurs spot harian mata uang yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan hari kerja sebelumnya di pasar internasional.
• Nilai kurs tersebut selanjutnya dikalikan dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini untuk memperoleh dasar pelunasan dalam Rupiah.

Dasar Hukum Penetapan

• Penetapan kurs didasarkan pada ketentuan perundang-undangan terkait termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah.
• Selain itu, penetapan memperhatikan peraturan teknis sebelumnya seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang nilai tukar yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Masuk, serta ketentuan organisasi dan pelimpahan kewenangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penetapan, Penyampaian, dan Penandatanganan Administratif

• Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2026 dan mulai berlaku pada rentang 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2026 serta ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi atas nama Menteri Keuangan.
• Keputusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebagaimana tercantum dalam teks keputusan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya