Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

Kpres 13 TAHUN 1974 - Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
Kpres 13 TAHUN 1974

Kpres 13 TAHUN 1974

Lainnya
Dicabut

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

Kpres 13 TAHUN 1974

Judul

Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

Nomor

13

Tahun

1974

Jenis Peraturan

Lainnya

Singkatan Jenis

LAIN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Lainnya

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

RUMAH NEGERI PENETAPAN STATUS

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

- s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

26 Feb 2008
Dicabut dengan PERPRES 11 TAHUN 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
Diubah dengan Kpres 81 TAHUN 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 129 TAHUN 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

PMK 53 TAHUN 2023

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan