Nomor 16/MK/EF.2/2026

Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/MK/EF.2/2026 menetapkan nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk periode 15 April 2026 sampai dengan 21 April 2026. Keputusan ini diterbitkan karena utang atau penerimaan yang berkaitan dengan pajak dan bea dalam valuta asing harus terlebih dahulu dinilai ke dalam Rupiah sebelum pelunasan. Ketentuan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan norma-norma dalam undang-undang perpajakan, kepabeanan, dan cukai serta peraturan teknis tentang nilai tukar. Keputusan ini merupakan pengaturan teknis operasional untuk memberikan dasar penghitungan dan pelunasan kewajiban tersebut selama periode yang ditetapkan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Dasar Hukum

• Keputusan ini berlaku sebagai dasar penilaian dalam pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang serta utang pajak yang berkaitan dengan PPn dan PPnBM.
• Keputusan disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn dan PPnBM sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang pelimpahan kewenangan.

Nilai Kurs Untuk Mata Uang Tertentu

• Rp 17.067,00 untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-.
• Rp 11.974,47 untuk dolar Australia (AUD) 1,-.
• Rp 12.313,24 untuk dolar Kanada (CAD) 1,-.
• Rp 2.659,28 untuk kroner Denmark (DKK) 1,-.
• Rp 2.178,41 untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-.
• Rp 4.270,34 untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-.
• Rp 9.884,52 untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-.
• Rp 1.779,51 untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-.
• Rp 22.806,85 untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-.
• Rp 13.357,75 untuk dolar Singapura (SGD) 1,-.
• Rp 1.824,94 untuk kroner Swedia (SEK) 1,-.
• Rp 21.512,63 untuk franc Swiss (CHF) 1,-.
• Rp 10.718,75 untuk yen Jepang (JPY) 100,-.
• Rp 8,12 untuk kyat Myanmar (MMK) 1,-.
• Rp 183,89 untuk rupee India (INR) 1,-.
• Rp 55.185,07 untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-.
• Rp 60,96 untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-.
• Rp 284,23 untuk peso Filipina (PHP) 1,-.
• Rp 4.546,75 untuk riyal Arab Saudi (SAR) 1,-.
• Rp 54,17 untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-.
• Rp 530,07 untuk baht Thailand (THB) 1,-.
• Rp 13.361,78 untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-.
• Rp 19.872,46 untuk euro (EUR) 1,-.
• Rp 2.493,85 untuk renminbi Tiongkok (CNY) 1,-.
• Rp 11,46 untuk won Korea (KRW) 1,-.

Ketentuan Untuk Mata Uang Lain

• Jika kurs valuta asing lain tidak tercantum dalam daftar nilai kurs pada keputusan ini, maka yang digunakan adalah kurs spot harian mata uang tersebut terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan hari kerja sebelumnya di pasar internasional dikalikan dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Masa Berlaku Dan Pelaksanaan

• Keputusan ini berlaku untuk periode 15 April 2026 sampai dengan 21 April 2026 dan merupakan dasar penghitungan dan pelunasan kewajiban dalam periode tersebut.
• Ketentuan pelaksanaan nilai kurs untuk mata uang yang tidak tercantum mengikuti mekanisme spot harian terhadap USD seperti diatur dalam bagian ketentuan untuk mata uang lain.

Penetapan, Penandatanganan, Dan Penerima Keputusan

• Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026 sebagai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/MK/EF.2/2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Noor Faisal Achmad atas nama Menteri Keuangan.
• Salinan keputusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2026 sampai dengan 21 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya