PER-1/PP/2026

Pendahuluan

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2026 mengatur tata kelola kurasi aset intelektual di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini disusun bukan sebagai perubahan atas peraturan sebelumnya, melainkan untuk menetapkan pedoman kurasi guna meningkatkan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan aset intelektual sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang. Penerbitan peraturan juga dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan bagi seluruh pelaku manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan dan merupakan bagian dari Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025. Peraturan ini menjadi acuan operasional bagi unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah kunci termasuk Aset Intelektual sebagai pengetahuan terdokumentasi yang berguna bagi pegawai dan organisasi, Manajemen Pengetahuan sebagai proses identifikasi hingga penerapan pengetahuan, serta Kurasi Aset Intelektual sebagai rangkaian proses sistematis untuk menilai, memilih, dan memperbarui Aset Intelektual dalam Software KMS.
• Menetapkan pelaku terkait yaitu Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Kementerian dan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Panitia Penjaminan Mutu, Komite Kurasi Aset Intelektual, dan Software KMS sebagai sistem daring untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan.

Ruang Lingkup

• Peraturan mencakup tujuan Kurasi Aset Intelektual, pembentukan dan tugas komite Kurasi Aset Intelektual, pelaksanaan kurasi, pelaporan hasil kurasi, serta pemantauan tindak lanjut kurasi aset intelektual.

Tujuan Kurasi Aset Intelektual

• Memastikan relevansi substansi Aset Intelektual di Software KMS terhadap peraturan, proses bisnis, dan isu terkini.
• Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Intelektual, meningkatkan standar mutu teknis penyajian, menyesuaikan level akses, dan menjaga akurasi hasil Software KMS Chat yang bersumber dari Aset Intelektual.

Struktur dan Tugas Komite Kurasi

• Membagi Komite Kurasi Aset Intelektual menjadi Komite Kementerian dan Komite Unit; Komite Kementerian terdiri atas Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Kementerian, Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Panitia Penjaminan Mutu.
• Komite Kementerian bertugas mengoordinasikan kebijakan kurasi dan melakukan pertemuan pembahasan kondisi aktual sebagai bahan awal kebijakan, sementara Komite Unit bertugas melaksanakan kurasi di masing-masing unit berdasarkan kebijakan Komite Kementerian; penetapan anggota dilakukan oleh pimpinan masing-masing Pelaku Manajemen Pengetahuan.

Tahapan dan Cakupan Pelaksanaan Kurasi

• Pelaksanaan kurasi dilakukan melalui tiga tahapan: penentuan kebijakan Kurasi Aset Intelektual, pembagian tugas Komite Kurasi Aset Intelektual, dan penyelenggaraan kurasi.
• Kurasi dapat berfokus pada salah satu atau seluruh proses Manajemen Pengetahuan yaitu pengorganisasian, penyebarluasan, dan/atau pemantauan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan relevansi Aset Intelektual, kesesuaian level akses, serta jumlah view khususnya untuk Aset Intelektual yang telah disebarluaskan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Peran Software KMS dan Automasi

• Pelaksanaan kurasi didukung proses automasi melalui Software KMS untuk memfasilitasi penilaian, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan hasil kurasi.
• Software KMS menjadi sumber data teknis seperti jumlah view dan rating yang harus dimasukkan dalam kertas kerja kurasi untuk penentuan nilai dan prioritas penyebarluasan.

Pembagian Tugas Komite Berdasarkan Proses

• Pada proses pengorganisasian, Komite Kementerian menindaklanjuti penyesuaian untuk Aset Intelektual berlevel akses Level 3 (shareable) dan Level 4 (public) serta hasil reviu katalog; Komite Unit mereviu bidang keilmuan (kategori), katalog jabatan, melakukan penyesuaian untuk Level 1 (secret) dan Level 2 (confidential), dan menyampaikan hasil reviu untuk Level 3/4 kepada Komite Kementerian; Panitia Penjaminan Mutu berkontribusi dalam reviu kategori.
• Pada proses penyebarluasan, Komite Kementerian melakukan penyebarluasan Aset Intelektual unggulan berdasarkan rekomendasi unit, sedangkan Komite Unit memilih Aset Intelektual unggulan dan menyampaikan daftar rekomendasi.
• Pada proses pemantauan, Komite Kementerian menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pemantauan Komite Unit, dan Komite Unit melakukan reviu berdasarkan kertas kerja pemantauan serta menyampaikan hasil reviu kepada Komite Kementerian.

Kertas Kerja Kurasi: Format dan Instruksi

• Kertas kerja untuk pengorganisasian memuat Identitas Aset Intelektual (Judul, Akun Pengunggah, Bentuk, Tahun Publikasi), Level Akses, Jumlah View, Kategori saat ini, rekomendasi penyesuaian katalog jabatan dan level akses, serta kolom keterangan tambahan sesuai format yang tercantum lampiran.
• Kertas kerja penyebarluasan memuat Identitas AI, Kebutuhan, Urgensi, Kepentingan, Jumlah View, Rating, Nilai (dihitung secara otomatis berdasarkan parameter), dan Prioritas; prioritas ditetapkan dalam urutan angka mulai dari 1 sebagai prioritas tertinggi dan dapat dibedakan antara kurasi reguler (periodik) dan insidental (sewaktu-waktu) sesuai arahan Pimpinan UE1.
• Kertas kerja pemantauan memuat Identitas AI, parameter relevansi terhadap peraturan terbaru, proses bisnis saat ini, dan judul, serta rencana tindak lanjut yang terdiri atas: masih relevan (tanpa tindak lanjut), artefak (diberi label artefak), atau hapus (dihapus dari Software KMS jika berpotensi menimbulkan kekeliruan).

Kriteria Penilaian dan Prioritas

• Kriteria penilaian kurasi mencakup relevansi substansi (keterkaitan dengan peraturan, proses bisnis, isu terkini), kesesuaian level akses, dan jumlah view; khususnya Aset Intelektual yang berusia lebih dari 3 (tiga) tahun menjadi perhatian untuk pemantauan.
• Penentuan prioritas tindak lanjut didasarkan pada kombinasi Nilai (formula kertas kerja), Jumlah View, Rating, dan/atau arahan pimpinan; untuk kurasi reguler, Aset Intelektual dengan view rendah tetapi rating dan nilai tinggi dapat memperoleh prioritas lebih tinggi, sedangkan untuk kurasi insidental Aset Intelektual dengan view, rating, dan nilai tinggi dapat diprioritaskan.

Pelaporan Hasil Kurasi

• Laporan hasil kurasi harus memuat paling kurang ringkasan jumlah Aset Intelektual yang dikurasi, rekomendasi hasil kurasi, dan catatan tindak lanjut.
• Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Komite Kurasi Aset Intelektual Unit kepada Komite Kurasi Aset Intelektual Kementerian, yang kemudian melakukan konfirmasi dan penyusunan laporan Kementerian sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Wakil Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pemantauan Tindak Lanjut

• Pemantauan implementasi hasil kurasi merupakan tugas Komite Kurasi Aset Intelektual Kementerian yang difokuskan pada catatan tindak lanjut yang telah dilaporkan oleh Komite Unit.
• Pemantauan dilakukan paling kurang melalui forum Manajemen Pengetahuan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi diimplementasikan.

Lampiran Sebagai Bagian Integral

• Ketentuan pelaksanaan teknis Kurasi Aset Intelektual, termasuk format kertas kerja, instruksi pengisian, dan parameter penilaian, diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
• Komite Kurasi Aset Intelektual Unit dapat melakukan penyesuaian terhadap kertas kerja yang telah disusun setelah berkoordinasi dengan Komite Kurasi Aset Intelektual Kementerian.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya