PERPRES 206 TAHUN 2024

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan serta diundangkan pada 31 Desember 2024. Perubahan ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran DPR, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia terkait laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2024. Dalam ketentuan disebutkan perubahan memuat penggantian ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan rincian terbaru penerimaan, PNBP, belanja pusat pada bagian Bendahara Umum Negara, anggaran pendidikan, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Perpres ini mengubah ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sehingga setiap lampiran tersebut diganti dengan Lampiran pada Perpres ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perpres.
• Perubahan dimaksud mencakup rincian penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), rincian belanja pemerintah pusat pada bagian Bendahara Umum Negara, rincian anggaran pendidikan, serta rincian pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024.

Perubahan Rincian Penerimaan Pajak (Lampiran I)

• Lampiran I menetapkan Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 2.146.466.840.000 (dalam ribuan rupiah), yang mencakup Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1.057.524.871.000; PPh Nonmigas dan subposnya seperti PPh Pasal 21 sebesar 247.884.721.000; serta PPh Pasal 22, 23, 25/29 dan lain-lain sesuai rincian dalam lampiran.
• Lampiran I juga mengatur PPN dan PPnBM total tercatat 324.955.615.000; Cukai sebesar 224.523.740.000; serta kategori pajak lainnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10.318.653.000; seluruh angka dan nomenklatur akun pajak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Perubahan Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lampiran II)

• Lampiran II menetapkan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 549.137.450.331 (dalam ribuan rupiah) dan merinci penerimaan menurut sumber daya alam, layanan, dan pos lainnya.
• Rincian PNBP mencakup antara lain Pendapatan Minyak Bumi 89.248.050.000; Pendapatan Gas Bumi 32.240.760.000; Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 102.056.703.787 dengan subpos iuran tetap dan iuran produksi/royalty; Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN/KND 85.845.465.000; serta Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar 80.430.963.536, beserta rincian pos-pos PNBP lain sebagaimana tercantum lampiran.

Perubahan Rincian Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Bendahara Umum Negara (Lampiran IV)

• Lampiran IV menetapkan alokasi belanja pemerintah pusat pada bagian Bendahara Umum Negara menurut fungsi dan kelompok belanja; antara lain alokasi fungsi Pelayanan Umum sebesar 22.988.004.408 (dalam ribuan rupiah) dan fungsi Ekonomi sebesar 191.006.703.928.
• Lampiran IV juga mencantumkan alokasi untuk Ketertiban dan Keamanan sebesar 9.000.000.000, Kesehatan 2.570.660.000, Pendidikan 49.788.270.071, serta Perundangan Sosial sebesar 8.630.040.000; rincian alokasi per kelompok belanja dan unit organisasi tercantum secara detail dalam lampiran.

Perubahan Alokasi Anggaran Pendidikan (Lampiran VI)

• Lampiran VI menetapkan Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar 245.140.156.204 (dalam ribuan rupiah) dan memuat alokasi menurut kementerian/lembaga penerima anggaran pendidikan.
• Rincian alokasi termasuk antara lain untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar 98.987.006.108; Kementerian Agama sebesar 62.305.595.383; serta alokasi pada kementerian/lembaga lain yang tercantum secara terperinci, termasuk alokasi DAK fisik dan nonfiskal, Bantuan Operasional, tunjangan guru ASN daerah, dan dana abadi pendidikan serta penelitian.

Perubahan Rincian Pembiayaan Anggaran (Lampiran VII)

• Lampiran VII menetapkan rincian pembiayaan anggaran tahun 2024 termasuk Surat Berharga Negara (neto) sebesar 554.655.048.027 (dalam ribuan rupiah) dan Pinjaman (neto) sebesar 11.637.571.988, serta memuat penarikan pinjaman bruto dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
• Lampiran VII juga merinci investasi dan penyertaan modal negara serta investasi pemerintah nonpermanen seperti investasi kepada LMAN, LPDP (dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi), BPDLH, serta penyertaan modal/penugasan kepada BUMN dan program percepatan infrastruktur; jumlah dan nilai tiap instrumen serta pos cadangan pembiayaan tercantum dalam lampiran.

Ketentuan Penutup dan Lampiran

• Pasal I menyatakan bahwa lampiran-lampiran yang dirubah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini dan menggantikan lampiran yang bersangkutan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023.
• Perpres memuat lampiran-lampiran teknis (I, II, IV, VI, VII) yang berisi seluruh angka, akun, dan nomenklatur rincian pendapatan, PNBP, belanja, pendidikan, dan pembiayaan yang berlaku untuk pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya