PERPRES 26 TAHUN 2013 - Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional. | JDIH Kementerian Keuangan

PERPRES 26 TAHUN 2013

  • Indonesia
  • 20 Mar 2013
  • Berlaku
Unduh
Kode
PERPRES 26 TAHUN 2013
Judul/Tentang
Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional.
Nomor
26
Tahun
2013
Jenis
Peraturan Presiden
Tajuk Entri Utama
Indonesia
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
HAK KEUANGAN DEWAN RISET NASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA
Penetapan
20 Mar 2013
Pengundangan
20 Mar 2013
Tgl. Berlaku
20 Mar 2013
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LN;54.2013, LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas PERPRES 26 TAHUN 2013 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

07 Des 2020

PERPRES 114 TAHUN 2020

Strategi Nasional Keuangan lnklusif

20 Feb 2013

Kpres 8 TAHUN 2013

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013.

23 Mei 2018

PP 19 TAHUN 2018

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

23 Mei 2018

54/PMK.05/2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjang...

22 Jun 2015

117/PMK.05/2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pens...

31 Okt 2009

PP 62 TAHUN 2009

Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya.