Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PERPRES 46 TAHUN 2013 - Badan Tenaga Nuklir Nasional. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PERPRES 46 TAHUN 2013

PERPRES 46 TAHUN 2013

Indonesia
10 Jul 2013
Berlaku

Fulltext (118 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PERPRES 46 TAHUN 2013

Judul

Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Nomor

46

Tahun

2013

Jenis Peraturan

Peraturan Presiden

Singkatan Jenis

PERPRES

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Tanggal Penetapan

10 Jul 2013

Tanggal Pengundangan

10 Jul 2013

Tanggal Berlaku

10 Jul 2013 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN;113.2013, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

10 Jul 2013
Mencabut PERPRES 4 TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
10 Jul 2013
Mencabut Kpres 103 TAHUN 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PERPRES 111 TAHUN 2012

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

PP 8 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

PERPRES 78 TAHUN 2021

Badan Riset dan Inovasi Nasional

UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025