PERPRES 79 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menetapkan pemutakhiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024. Pemutakhiran ini dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pertimbangan tersebut menjadi dasar materi 'Menimbang' dalam Peraturan Presiden ini dan konteksnya adalah penyelarasan dokumen perencanaan nasional dengan ketentuan APBN 2025.

Pokok Pengaturan

Status Dokumen Pemutakhiran

• Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 dan telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
• Pemutakhiran dimaksud tidak mencabut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 melainkan menjadi dokumen bagian yang diubah untuk menyesuaikan isi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.

Muatan Pemutakhiran

• Pemutakhiran memuat dua unsur utama yaitu pemutakhiran narasi dan pemutakhiran matriks pembangunan yang meliputi sasaran nasional Tahun 2025, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, alokasi serta instansi pelaksana.
• Rincian pemutakhiran harus memuat indikator dan target yang terkait dengan sasaran nasional 2025 serta alokasi dan penanggung jawab instansi pelaksana untuk setiap program, kegiatan, dan proyek prioritas.

Lampiran Pemutakhiran

• Pemutakhiran narasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
• Pemutakhiran matriks pembangunan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Penggunaan Oleh Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas

• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan dokumen pemutakhiran sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
• Sebagai instrumen pengendalian, dokumen pemutakhiran menjadi acuan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek prioritas dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi yang telah ditetapkan.

Penggunaan Oleh Menteri/Kepala Lembaga

• Menteri/kepala lembaga menggunakan dokumen pemutakhiran untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sesuai ruang lingkup program, kegiatan, dan proyek prioritas yang tercantum dalam pemutakhiran.
• Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Oleh Pemerintah Daerah

• Pemerintah daerah menggunakan dokumen pemutakhiran sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana daerah Tahun 2025 sehingga kegiatan daerah dapat diselaraskan dengan sasaran dan prioritas nasional yang dicantumkan dalam pemutakhiran.
• Sebagai pedoman, pemutakhiran menjadi acuan bagi perencanaan dan penganggaran daerah untuk menyesuaikan target dan alokasi sesuai prioritas nasional 2025.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

• Pemutakhiran dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang merujuk pada perluasan atau penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah.
• Setiap pelaksanaan perubahan dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan rencana daerah yang bersesuaian harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan dan penganggaran.

Pengundangan dan Penetapan

• Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan untuk menjadi bagian dari tata hukum nasional sebagai dasar pelaksanaan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
• Penetapan dan pengundangan dilakukan pada tanggal yang tertera dalam dokumen Peraturan Presiden ini sebagaimana tercantum pada bagian penetapan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Juni 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya