PERPRES 80 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga menetapkan pedoman penyusunan, penelaahan, penetapan, dan perubahan Renstra-KL serta Renja-KL. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Peraturan mengatur muatan dokumen Renstra-KL dan Renja-KL, tahapan teknokratik dan penelaahan antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, serta pemanfaatan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran nasional. Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup dan Pihak Yang Diatur

• Peraturan ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan mengubah Renstra-KL dan Renja-KL, bagi Kementerian Perencanaan dalam penelaahan dan persetujuan rancangan Renstra-KL dan Renja-KL, serta bagi Kementerian Keuangan dalam penelaahan Renja-KL dan persetujuan rancangan Renja-KL beserta usulan perubahannya.
• Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL berpedoman pada RPJM Nasional; Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memiliki peran koordinatif, penelaahan, dan persetujuan sepanjang tahapan perencanaan.

Muatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)

• Renstra-KL wajib memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; selain itu memuat Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan kerangka pendanaan.
• Indikator Kinerja mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Keluaran; apabila Kementerian/Lembaga mengampu indikator Prioritas Pembangunan dalam RPJM Nasional, nomenklatur indikator tersebut harus menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.
• Kerangka pendanaan Renstra-KL dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan disusun dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah.

Bentuk Dokumen dan Sistem Informasi

• Renstra-KL disusun dalam bentuk dokumen dan data/informasi; data dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
• Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra-KL diatur dalam Lampiran I, sedangkan ketentuan penelaahan, penyesuaian, persetujuan, format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, serta tata cara perubahan dirinci dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Manajemen Kinerja Dalam Renstra-KL

• Penyusunan Renstra-KL menerapkan cakupan manajemen kinerja meliputi perencanaan strategis (perencanaan kinerja dan perencanaan pengelolaan sumber daya) serta pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.
• Perencanaan kinerja memuat struktur kinerja (Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target) yang harus mencakup arahan Presiden, pemenuhan standar pelaksanaan tugas dan fungsi, dan/atau penugasan pembangunan kewilayahan seperti tercantum dalam RPJM Nasional.
• Perencanaan pengelolaan sumber daya harus mencakup pencantuman Indikator Kinerja atas Prioritas Pembangunan RPJM Nasional, peningkatan kualitas desain pelaksanaan program, identifikasi risiko pencapaian Sasaran Strategis, kesesuaian target dengan ketersediaan anggaran, serta pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia.

Tahapan Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL

• Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra-KL untuk sektor tugasnya berdasarkan konsep Rancangan Teknokratik RPJM Nasional; penyusunan dapat dimulai pada bulan November dua tahun sebelum tahun pertama periode Renstra-KL yang bersangkutan.
• Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik, Kementerian/Lembaga menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sektor terkait dan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, media, atau metode penjaringan aspirasi lainnya; koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk pembagian tugas pencapaian sasaran nasional.

Tahapan Penyusunan Rancangan dan Penelaahan Renstra-KL

• Kementerian Perencanaan menyampaikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman pemutakhiran paling lambat pada bulan Januari sebelum tahun pertama periode Renstra-KL; rancangan awal RPJM Nasional disampaikan paling lambat akhir Oktober sebelum tahun pertama periode Renstra-KL.
• Proses penelaahan Renstra-KL dilaksanakan melalui Pertemuan Dua Pihak yang dikoordinasikan Kementerian Perencanaan untuk memastikan keselarasan muatan (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan, indikator, kerangka pendanaan) dengan rancangan awal RPJM Nasional; hasil penelaahan dituangkan dalam berita acara Pertemuan Dua Pihak.

Forum Penyesuaian dan Persetujuan Renstra-KL

• Sebelum ditetapkan, rancangan Renstra-KL disesuaikan melalui Forum Penyesuaian yang dikoordinasikan Kementerian Perencanaan untuk menjaga keselarasan dengan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional; Forum Penyesuaian dapat dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden RPJM Nasional sampai paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun pertama periode Renstra-KL.
• Persetujuan muatan rancangan Renstra-KL diberikan oleh Kementerian Perencanaan melalui Forum Penyesuaian dan/atau Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dituangkan secara tertulis melalui surat yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun pertama periode Renstra-KL.

Penetapan Renstra-KL dan Kewajiban Administratif

• Kementerian/Lembaga menetapkan Renstra-KL yang telah mendapat persetujuan Kementerian Perencanaan menjadi Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga paling lambat 8 (delapan) bulan setelah RPJM Nasional diundangkan; format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tercantum dalam Lampiran III.
• Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL melalui surat Menteri/Kepala dan mengunggahnya ke Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diundangkan dalam Berita Negara.

Perubahan Renstra-KL: Alasan, Muatan, dan Prosedur

• Perubahan Renstra-KL dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan pemerintah dalam UU/Peraturan Pemerintah/Perpres yang berdampak signifikan pada tugas dan fungsi atau pada Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja; juga dapat didorong oleh kebijakan nasional perencanaan dan penganggaran atau hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-KL.
• Muatan yang dapat diubah meliputi Sasaran Strategis beserta Indikator dan Target, Program dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Referensi Unit Kerja Eselon I/II, unit pelaksana/koordinator Program/Kegiatan, serta Indikasi Keluaran Kegiatan; perubahan yang tidak sesuai untuk penilaian kinerja dituangkan dalam Renja-KL.
• Prosedur perubahan: Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan ke Kementerian Perencanaan yang menelaah dan menerima atau menolak; jika diterima dilakukan Pertemuan Dua Pihak untuk pembahasan, dan bila perubahan berdampak pada pendanaan melibatkan Kementerian Keuangan; hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara dan bila disepakati Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan dan menetapkan perubahan setelah persetujuan Kementerian Perencanaan.

Muatan Minimum dan Struktur Rencana Kerja (Renja-KL)

• Renja-KL disusun mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dan ketersediaan anggaran serta paling sedikit memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan/atau mendorong partisipasi masyarakat.
• Struktur data perencanaan Renja-KL sekurang-kurangnya terdiri atas Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi alokasi dan sumber pendanaan; ketentuan teknis struktur data diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perencanaan.

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renja-KL

• Rancangan awal Renja-KL dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan dan merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
• Rancangan Renja-KL final disusun setelah diterimanya rancangan awal RKP dan surat bersama tentang Pagu Indikatif, disusun berdasarkan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL dan rancangan awal RKP, dan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Pemutakhiran Renja-KL dan Pemanfaatan Pagu Anggaran

• Pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran, dan pemutakhiran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden tentang RKP serta mengacu pada surat bersama tentang Pagu Anggaran.
• Muatan data dan informasi yang telah disetujui pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran untuk tahun anggaran kedua periode Renstra-KL.

Pertemuan Tiga Pihak: Penelaahan Renja-KL

• Penelaahan rancangan Renja-KL dilaksanakan melalui Pertemuan Tiga Pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga; Pertemuan Tiga Pihak terdiri atas Pertemuan I untuk penelaahan rancangan Renja-KL dan Pertemuan II untuk pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL.
• Kementerian Perencanaan memfokuskan penelaahan pada ketepatan penuangan Prioritas Pembangunan dan konsistensi sasaran/indikator, sedangkan Kementerian Keuangan fokus pada kesesuaian rancangan Renja-KL dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara; hasil Pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan hasil dan menjadi dasar persetujuan yang menjadi dasar penyusunan RKA-K/L dan perjanjian kinerja.

Perubahan Renja-KL Pada Perencanaan dan Pelaksanaan

• Perubahan Renja-KL dapat dilakukan pada periode perencanaan (setelah pemutakhiran hingga akhir tahun perencanaan) dan pada periode pelaksanaan (sejak awal hingga akhir tahun pelaksanaan) untuk menyesuaikan dengan perubahan Renstra-KL, struktur organisasi, hasil penelaahan RKA-K/L, kebijakan Presiden, alokasi anggaran hasil pembahasan DPR, APBN Perubahan, atau informasi dokumen lain.
• Perubahan Renja-KL dibahas dan disetujui melalui Pertemuan Tiga Pihak; Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan terhadap perubahan tersebut, dan ketentuan tata cara perubahan diatur mutatis mutandis dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan.

Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi

• Pimpinan Kementerian/Lembaga bertanggung jawab melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL dan Renja-KL untuk menjamin pencapaian sasaran, indikator, dan target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program dan penerapan manajemen risiko Pembangunan Nasional.
• Evaluasi pelaksanaan Renstra-KL dilakukan pada tahun ke-3 dan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra-KL; pemantauan Renja-KL dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan, evaluasi Renja-KL dilakukan pada triwulan III tahun pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pada bulan Februari setelah berakhirnya periode pelaksanaan.

Sistem Informasi KRISNA: KRISNA-RENSTRAKL dan KRISNA-RENJAKL

• Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL digunakan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renstra-KL; muatan yang telah ditetapkan dalam KRISNA-RENSTRAKL menjadi dasar dalam penyusunan dan/atau perubahan Renja-KL serta bahan penyusunan Pagu Anggaran tahun kedua periode Renstra-KL.
• Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL digunakan oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga untuk penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja-KL; Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melakukan interoperabilitas data perencanaan dan penganggaran, dan Kementerian Perencanaan dapat memfasilitasi layanan pakai data dengan sistem aplikasi Kementerian/Lembaga.

Ketentuan Peralihan

• Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, materi muatan rancangan Renstra-KL Tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
• Proses penyesuaian dan persetujuan Rancangan Renstra-KL 2025-2029 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelumnya tetap berlaku sampai disesuaikan, proses penyusunan dan penelaahan Renja-KL Tahun Anggaran 2026 yang telah dilaksanakan sebelum pengundangan dinyatakan tetap berlaku, dan tahapan yang belum selesai diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Rujukan Pelaksanaan Teknis

• Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sistematika penulisan Renstra-KL, penelaahan dan persetujuan rancangan, format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, serta tata cara perubahan diatur dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV serta Peraturan Menteri Perencanaan sebagaimana disebutkan di dalam badan peraturan.
• Ketentuan teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra-KL dan Renja-KL diserahkan kepada Peraturan Menteri Perencanaan, sementara penggunaan dan pengembangan Sistem Informasi KRISNA diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perencanaan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Juni 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya