PERPRES 90 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 merupakan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Perubahan ini diterbitkan untuk menanggapi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mensyaratkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dengan masuknya Kementerian Haji dan Umrah perlu dilakukan penyesuaian dalam susunan dan pengelompokan kementerian dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 agar organisasi kementerian negara konsisten dengan ketentuan perundang-undangan baru. Perubahan ini memuat penyesuaian daftar kementerian, pengelompokan kementerian, ketentuan struktur organisasi Kementerian Kelompok II, dan pengaturan struktur beberapa kementerian melalui Peraturan Presiden tersendiri.

Pokok Pengaturan

Penambahan Kementerian Haji dan Umrah dalam Daftar Kementerian

• Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 diubah untuk memuat penataan ulang daftar kementerian yang kini terdiri atas 49 entri; perubahan ini secara eksplisit menambahkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai angka 13 dalam daftar kementerian.
• Daftar tersebut mengelompokkan kementerian mulai dari Kementerian Koordinator hingga kementerian teknis lain, dan penambahan Kementerian Haji dan Umrah dimaksudkan untuk menindaklanjuti pembentukan kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Pengelompokan Kementerian Menjadi Kementerian Koordinator dan Kelompok I, II, III

• Pasal 3 diubah untuk menetapkan pengelompokan kementerian: angka 1 sampai 7 merupakan Kementerian Koordinator; angka 9 sampai 11 merupakan Kementerian Kelompok I yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; angka 12 sampai 37 merupakan Kementerian Kelompok II; dan angka 8 serta angka 38 sampai 49 merupakan Kementerian Kelompok III.
• Dengan pengelompokan baru ini Kementerian Haji dan Umrah yang terdaftar sebagai angka 13 termasuk dalam Kementerian Kelompok II, sehingga tunduk pada ketentuan pengelompokan dan pengaturan struktur yang berlaku untuk Kelompok II.

Susunan Organisasi Kementerian Kelompok II dan Unsur Pelaksana Di Daerah

• Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, dan unsur pendukung (a sampai e pada ayat (1)).
• Selain itu, Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Kementerian Keuangan selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah; sedangkan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pengaturan Struktur Organisasi Beberapa Kementerian Melalui Peraturan Presiden Tersendiri

• Pasal 94 ayat (1) diubah untuk menetapkan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri; kementerian yang disebutkan adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Keuangan.
• Pasal 94 ayat (2) menetapkan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara juga diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri, sehingga struktur kedua kelompok kementerian tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 yang telah diubah.

Lingkup Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024

• Pasal I Peraturan Presiden ini secara tertulis mencantumkan bahwa perubahan mencakup ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3 (ayat terkait pengelompokan), Pasal 8 (ayat terkait susunan organisasi Kementerian Kelompok II), dan Pasal 94 (ayat terkait pengaturan struktur melalui Peraturan Presiden tersendiri) dari Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024.
• Tujuan perubahan adalah menyesuaikan susunan organisasi kementerian dan pengaturan struktur untuk mengakomodasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta konsekuensi pengelompokan dan kewenangan pelaksanaan tugas pokok di daerah sesuai analisis organisasi dan beban kerja.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 8 September 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya