PMK 10 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 dan menegaskan pengaturan teknis atas pengelolaan DBH Sawit. Penerbitan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan DBH Sawit yang akuntabel dan mendorong pemanfaatan oleh daerah secara optimal serta untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan tata kelola keuangan negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023. Peraturan memuat ketentuan mulai dari definisi dan ruang lingkup pengelolaan hingga mekanisme penganggaran, penyaluran, pemantauan, rekonsiliasi Sisa DBH, serta penanganan Kurang Bayar/Lebih Bayar.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah kunci terkait DBH Sawit termasuk DBH Sawit sebagai bagian dari TKD, Daerah Penghasil, RKP DBH Sawit, LRP DBH Sawit, BUN, KPA BUN, PPA BUN, DIPA BUN, RKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawit, RKUN, RKUD, Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Sisa DBH Sawit.
• Menetapkan ruang lingkup pengelolaan DBH Sawit yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi.

Sumber Dana dan Pagu Minimum

• Menetapkan bahwa DBH Sawit bersumber dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya sesuai peraturan tarif terkait.
• Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% (empat persen) dari penerimaan negara yang menjadi dasar DBH Sawit; Pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum DBH Sawit dan menggunakan sumber penerimaan lain melalui mekanisme APBN bila alokasi minimum ditetapkan.

Pejabat Perbendaharaan dan Penugasan

• Menteri sebagai PA BUN Pengelola TKD menetapkan struktur pengelolaan: Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, Dirjen Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, Dirjen Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; Kepala KPPN yang ditunjuk harus wilayah kerjanya meliputi daerah penerima alokasi.
• Mengatur mekanisme pengisian tugas bila pejabat berhalangan termasuk penunjukan Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan atau pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN, serta pengaturan usulan dan penggantian KPA BUN yang dilakukan dengan Keputusan Menteri; pejabat pelaksana tugas mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sama dengan KPA BUN.

Tugas dan Fungsi KPA/PPA/Koordinator Penyaluran

• KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum bertugas menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN TKD untuk DBH Sawit, RKA Satker BUN TKD, DIPA BUN TKD untuk DBH Sawit, menyampaikan dokumen untuk reviu Inspektorat Jenderal, dan memberikan rekomendasi penyaluran atau penghentian penyaluran kepada KPA BUN Penyaluran.
• Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan laporan realisasi penyaluran melalui aplikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menyusun proyeksi penyaluran sampai akhir tahun, dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan; KPA BUN Penyaluran menetapkan PPK dan penandatangan SPM, melakukan verifikasi rekomendasi penyaluran, menyalurkan/pemulihan penyaluran sesuai rekomendasi, dan melaporkan realisasi menggunakan aplikasi online monitoring.

Penganggaran dan Indikasi Kebutuhan

• KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD; Pemimpin PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan dan menyampaikannya kepada Dirjen Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
• Indikasi Kebutuhan disusun dengan memperhatikan minimal penerimaan bea keluar/pungutan ekspor tahun sebelumnya dan/atau Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH Sawit tahun-tahun sebelumnya, serta berpedoman pada peraturan menteri mengenai perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan.

Penyediaan Data Untuk Perhitungan Alokasi

• Dirjen Perimbangan Keuangan meminta data: realisasi bea keluar dari Dirjen Bea dan Cukai; realisasi pungutan ekspor dari Dirjen Anggaran; luas lahan dan produktivitas sawit per kabupaten/kota dan data tingkat kemiskinan dari lembaga statistik dan Kementerian Pertanian; daftar daerah dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dari kementerian ekonomi terkait; dan batas wilayah kabupaten/kota dari Kementerian Dalam Negeri.
• Data diminta disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya; jika belum tersedia, dapat digunakan perkiraan sampai akhir tahun (untuk penerimaan) atau data terakhir yang tersedia (untuk data luas/produktivitas).

Perhitungan Pagu dan Rincian Alokasi

• Data realisasi atau perkiraan penerimaan digunakan untuk menghitung pagu DBH Sawit yang dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota.
• Pagu DBH Sawit dibagi untuk perhitungan alokasi: 50% berdasarkan luas lahan perkebunan sawit secara proporsional nasional dan 50% berdasarkan produktivitas lahan sawit per kabupaten/kota dengan kategori produktivitas memberikan nilai produktivitas bertingkat: <1.000 kg/ha = 10%, 1.000-<2.000 = 15%, 2.000-<3.000 = 20%, 3.000-<4.000 = 25%, ?4.000 = 30%; jika data produktivitas kabupaten/kota tidak tersedia gunakan rata-rata provinsi, dan jika rata-rata provinsi tidak tersedia gunakan kategori sangat rendah.

Pembagian Menurut Tingkat Pemerintahan dan Eksternalitas

• Dari alokasi per daerah: 20% diberikan kepada provinsi, 60% kepada kabupaten/kota penghasil, dan 20% kepada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil; pembagian kepada kabupaten/kota berbatasan didasarkan pada tingkat eksternalitas negatif yang dialami masing-masing daerah.
• Perhitungan eksternalitas dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait; jika perhitungan belum tersedia, persentase alokasi untuk kabupaten/kota berbatasan dibagikan merata; jika kabupaten/kota penghasil tidak memiliki kabupaten/kota berbatasan, alokasi bagian berbatasan diberikan kembali kepada kabupaten/kota penghasil; apabila daerah merupakan penghasil dan berbatasan dengan penghasil lain, alokasinya merupakan gabungan alokasi penghasil (60%) dan akumulasi alokasi dari penghasil lain.

Alokasi Berdasarkan Kinerja

• Alokasi DBH Sawit dihitung berdasarkan dua komponen: 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah Penghasil, dan 10% berupa alokasi kinerja yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai tingkat kinerja tertentu.
• Alokasi kinerja dihitung berdasarkan indikator penurunan tingkat kemiskinan dan/atau ketersediaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan bobot dan kategori: bagi provinsi dan kabupaten/kota penghasil bobot penurunan kemiskinan 50% dan ketersediaan RAD 50%; bagi kabupaten/kota berbatasan hanya indikator penurunan kemiskinan; kategori penurunan kemiskinan dikelompokkan ke-5 (sangat rendah sampai sangat tinggi) dan setiap kategori memiliki persentase terhadap alokasi kinerja (mis. sangat rendah 10%/10%/20% untuk provinsi/kab penghasil/kab berbatasan hingga sangat tinggi 50%/50%/100%).
• Jika RAD tersedia untuk provinsi dan kabupaten/kota penghasil, alokasi kinerja dari indikator RAD dihitung 50% dari alokasi kinerja; jika tidak tersedia, diberi 0%; selisih lebih atas penghitungan alokasi kinerja dapat digunakan untuk perubahan alokasi DBH, penyelesaian Kurang Bayar, penetapan alokasi minimum, atau penggunaan lain yang diatur Menteri.

Perubahan Alokasi dan Penetapan Pagu DBH

• Perubahan alokasi DBH Sawit dapat dilakukan karena perubahan APBN atau perubahan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam tahun berjalan; Dirjen Perimbangan Keuangan menghitung perubahan alokasi secara proporsional menurut provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data alokasi dalam APBN berjalan.
• Hasil penghitungan dan pagu disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan/atau RUU APBN dengan DPR untuk disetujui menjadi pagu DBH Sawit; alokasi menurut daerah dicantumkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan diinformasikan melalui portal Dirjen Perimbangan Keuangan.

Penggunaan DBH Sawit: Kegiatan yang Dibiayai

• DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan utama: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan (di luar area perkebunan) yang mencakup rekonstruksi/peningkatan struktur, pemeliharaan berkala dan rutin, serta penanganan jembatan termasuk pemeliharaan berkala atau penggantian jembatan; serta kegiatan lainnya yang ditetapkan Menteri seperti pendataan pekebun rakyat, penilaian usaha perkebunan, penyusunan/sosialisasi/monitoring RAD KSB, pembinaan sertifikasi ISPO, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan sosial bagi penerima prioritas, dan koordinasi pengelolaan DBH Sawit.
• Kegiatan pendukung termasuk honorarium, penyewaan sarana/prasarana, perjalanan dinas, dan koordinasi; kegiatan pendukung dan koordinasi tidak digunakan untuk belanja modal dan harus mengikuti ketentuan teknis kementerian terkait.

Proporsi Penggunaan Berdasarkan Kondisi Jalan dan Batasan Alokasi

• Jika daerah memiliki kondisi jalan mantap <90%, proporsi penggunaan per daerah dialokasikan 80% untuk pembangunan/pemeliharaan jalan dan 20% untuk kegiatan lainnya; daerah dapat mengalihkan kelebihan sampai paling tinggi 5% dari alokasi untuk mendanai kegiatan jalan atau prioritas daerah yang mendukung prioritas nasional.
• Jika kondisi jalan mantap ?90%, proporsi adalah 60% untuk jalan dan 40% untuk kegiatan lainnya; jika ketersediaan anggaran kegiatan lainnya melebihi kebutuhan, daerah dapat mengalihkan kelebihan paling tinggi 25% dari alokasi untuk kegiatan jalan dan/atau kebutuhan prioritas daerah, dengan kegiatan prioritas daerah paling tinggi 10% dari alokasi.

Batasan Biaya Pendukung dan Koordinasi

• Kegiatan pendukung untuk pembangunan/pemeliharaan jalan dan kegiatan lainnya dibatasi paling tinggi 10% dari alokasi DBH Sawit untuk masing-masing kegiatan.
• Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengelolaan DBH Sawit dibatasi paling tinggi 3% dari total alokasi DBH Sawit dengan plafon paling banyak Rp300.000.000,00 untuk provinsi dan paling banyak Rp120.000.000,00 untuk kabupaten/kota.

Standar Biaya, Pengorganisasian Pelaksanaan dan Harmonisasi

• Besaran biaya kegiatan mengacu pada standar biaya daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
• Kepala Daerah menunjuk koordinator (organisasi perangkat daerah yang berfungsi koordinasi) untuk menyusun rencana pelaksanaan penggunaan DBH Sawit, melaksanakan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan, serta monitoring dan evaluasi; Gubernur melakukan harmonisasi penggunaan DBH Sawit di provinsinya.

Rancangan Kegiatan, Pembahasan dan Penetapan RKP DBH Sawit

• Daerah penerima alokasi menganggarkan DBH Sawit dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN; Kepala Daerah menyusun konsep RKP DBH Sawit minimal memuat pagu alokasi, rincian dan lokasi kegiatan, target output, rincian pendanaan, dan penganggaran kembali Sisa DBH Sawit jika ada.
• Konsep RKP DBH Sawit dibahas bersama kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya, dibahas oleh provinsi dengan kabupaten/kota terkait; hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar penetapan RKP oleh Kepala Daerah; Kepala Daerah bertanggung jawab formal dan materiil atas kegiatan dalam RKP.

Penyaluran DBH Sawit dan Tahapan Penyaluran

• Penyaluran dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan dilaksanakan berurutan dalam lima tahap: Tahap I 20% paling cepat Januari; Tahap II 15% paling cepat 30 hari setelah Tahap I; Tahap III 20% paling cepat pada bulan Maret; Tahap IV 15% paling cepat 30 hari setelah Tahap III; Tahap V 30% paling cepat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
• Penyaluran tahap I memerlukan dokumen: LRP DBH Sawit tahun sebelumnya dan RKP DBH Sawit yang memenuhi ketentuan Pasal 16 dan 17; tahap III memerlukan LRP periode I yang menunjukkan realisasi minimal 25% dari nilai RKP; tahap V memerlukan LRP periode II yang menunjukkan realisasi minimal 40% dari nilai RKP.

Penundaan, Penghentian Penyaluran dan Delegasi Wewenang

• Jika dokumen persyaratan penyaluran tidak diterima, terjadi penundaan penyaluran berjenjang (penundaan Tahap I & II, atau Tahap III & IV, atau Tahap V sesuai pasal terkait); jika sampai 15 November tahun anggaran berjalan persyaratan penyaluran belum dipenuhi, Menteri melakukan penghentian penyaluran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
• Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan penghentian penyaluran dan penetapan relaksasi dalam kondisi bencana/keadaan kahar kepada Dirjen Perimbangan Keuangan melalui mandat.

Pemantauan dan Evaluasi

• Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi alokasi, realisasi penggunaan anggaran DBH Sawit, serta pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota di wilayahnya, dan menyampaikan temuan serta rekomendasi tindak lanjut kepada Menteri dan kementerian teknis terkait.
• Penyampaian hasil pemantauan dilakukan dalam bentuk ADK dan PDF melalui aplikasi SIKD atau sarana elektronik yang ditentukan Dirjen Perimbangan Keuangan; kementerian terkait melakukan pemantauan berdasarkan RKP, LRP, dan/atau pengamatan lapangan sesuai tugas masing-masing.

Sisa DBH Sawit: Rekonsiliasi, Notifikasi, dan Penganggaran Kembali

• Rekonsiliasi perhitungan Sisa DBH Sawit antara Pemerintah Daerah dan Dirjen Perimbangan Keuangan dilaksanakan paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak.
• Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Sisa DBH Sawit berdasarkan hasil rekonsiliasi atau hasil pemantauan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya; berdasarkan surat pemberitahuan tersebut Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Sisa DBH Sawit pada tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya; pemutakhiran data dan penyesuaian nilai Sisa DBH dapat dilakukan atas rekomendasi pengawas internal/eksternal dengan pengajuan data dukung.

Perubahan RKP DBH Sawit

• Perubahan RKP DBH Sawit dapat dilakukan jika Pemerintah Daerah mengubah kegiatan yang telah ditetapkan atau menganggarkan kembali Sisa DBH Sawit; Kepala Daerah menyusun konsep perubahan RKP dan membahasnya paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan setelah surat pemberitahuan Sisa DBH diterbitkan, paling lambat bulan Oktober.
• Pembahasan perubahan dikordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait; hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar penetapan RKP perubahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala Daerah bertanggung jawab formal dan materiil atas perubahan tersebut.

Perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar

• Dirjen Perimbangan Keuangan menghitung alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH Sawit berdasarkan data realisasi penerimaan bea keluar, realisasi pungutan ekspor, dan realisasi penyaluran; persentase penghitungan mengikuti persentase yang digunakan untuk menghitung pagu DBH Sawit.
• Jika alokasi berdasarkan realisasi lebih besar dari yang telah disalurkan, Menteri menetapkan Kurang Bayar; jika lebih kecil, Menteri menetapkan Lebih Bayar; penetapan memperhatikan alokasi minimum, alokasi kinerja, dan penghentian salur; alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar menurut daerah ditetapkan dengan peraturan menteri, dan penyaluran Kurang Bayar ditetapkan dengan Keputusan Menteri mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta dapat memperhitungkan penyelesaian Lebih Bayar.

Kewajiban Pelaporan Data Penerimaan dan Penyetoran

• Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Anggaran wajib menyampaikan data realisasi penerimaan bea keluar dan pungutan ekspor kepada Dirjen Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan oleh BPK kepada Menteri.
• Badan Pengelola Dana Perkebunan wajib menyetorkan penerimaan negara yang berasal dari pungutan ekspor tahun anggaran sebelumnya ke RKUN melalui bank/pos persepsi paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan, dan tata cara penyetoran mengikuti peraturan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

• RKP DBH Sawit dan LRP DBH Sawit disusun dan disampaikan secara elektronik melalui SIKD atau sarana elektronik lain yang ditentukan Dirjen Perimbangan Keuangan; dokumen elektronik tersebut menjadi acuan dalam penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DBH Sawit.
• Lampiran Peraturan memuat format contoh RKP, LRP, berita acara pembahasan, dan format laporan realisasi yang wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Relaksasi Dalam Kondisi Bencana atau Keadaan Kahar

• Dalam hal terjadi bencana atau keadaan kahar, pemerintah dapat memberikan relaksasi terhadap ketentuan penggunaan DBH Sawit (proporsi penggunaan dalam Pasal 17) dan/atau ketentuan penyaluran (tahapan dan persyaratan), termasuk percepatan penyaluran, penyaluran sekaligus, atau penyaluran tanpa pemenuhan syarat salur.
• Relaksasi ditetapkan dalam keputusan Menteri dan pelimpahan wewenang penetapan relaksasi dapat dilimpahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

• Penghitungan alokasi DBH Sawit untuk tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini; RKP DBH Sawit tahun anggaran 2026 paling lambat ditetapkan 30 hari kerja setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (6 Maret 2026).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Maret 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya