PMK 104 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan yang menetapkan mekanisme penyaluran dana atas pengeluaran negara setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan pada akhir tahun anggaran. Peraturan ini diterbitkan untuk memitigasi risiko penyaluran dana di luar batas waktu operasional perbankan pada hari kerja terakhir tahun anggaran dan menindaklanjuti kewenangan Menteri sebagai Bendahara Umum Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemikiran penerbitan berasal dari konsideran yang menyatakan perlunya mekanisme penyelesaian penyaluran dana setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran di Bank Sentral dan bank operasional. Peraturan ini diberlakukan dalam konteks penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian anggaran pada akhir tahun anggaran serta pengaturan teknis terkait rekening dan pemindahbukuan oleh Kuasa BUN Pusat, KPPN, dan bank operasional.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Ruang Lingkup

• Memuat definisi istilah kunci termasuk Menteri (Menteri Keuangan), Bendahara Umum Negara (BUN) yang disingkat BUN, Kuasa BUN dan Kuasa BUN Pusat (Direktur Jenderal Perbendaharaan), KPA, Bank Sentral, Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN), Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan (meliputi layanan BI RTGS, kliring nasional BI, overbooking, dan sistem pembayaran lainnya), RPgL In Transit, SPM, KPPN, SP2D, BO, RPKBUNP SPAN, dan SPT untuk menjelaskan ruang lingkup penerapan mekanisme pada hari kerja terakhir tahun anggaran.
• Menegaskan bahwa mekanisme yang diatur hanya berlaku untuk penyaluran dana atas pengeluaran negara yang berkaitan dengan situasi setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan pada hari kerja terakhir tahun anggaran dan pengaturan teknis terkait pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening milik BUN.

Mekanisme Penyaluran Melalui RPgL In Transit

• Menetapkan bahwa penyaluran dana atas pengeluaran negara pada hari kerja terakhir tahun anggaran setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan dilaksanakan melalui Rekening Pengeluaran Lainnya In Transit (RPgL In Transit).
• Menetapkan rangkaian tahapan pemindahbukuan yang harus dilaksanakan: (a) pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke RPKBUNP SPAN; (b) pemindahbukuan dari RPKBUNP SPAN ke RPgL In Transit; dan (c) pemindahbukuan dari RPgL In Transit kembali ke RPKBUNP SPAN untuk keperluan penyaluran SP2D.

Syarat SPM Yang Dapat Disalurkan Melalui RPgL In Transit

• SPM yang dapat menggunakan mekanisme RPgL In Transit harus dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
• Penggunaan mekanisme juga dibatasi pada tiga kondisi operasional: SPM yang disetujui KPPN namun SP2D diterbitkan setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran; SPM yang disetujui KPPN tetapi SP2D belum diterbitkan sampai tahun anggaran berakhir; dan SPM yang belum diterima KPPN setelah berakhirnya waktu operasional namun telah memperoleh persetujuan untuk diajukan di luar batas waktu pada hari kerja terakhir.

Pengecualian Pemakaian RPgL In Transit

• RPgL In Transit tidak dapat digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan melalui rekening penampungan.
• Dilarang pula digunakan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI yang diatur secara khusus dalam peraturan terkait Kementerian Pertahanan dan TNI, serta untuk pekerjaan yang dananya bersumber dari pinjaman, hibah, atau surat berharga negara.

Pembukaan, Pengoperasian, Dan Ketentuan Rekening

• Pembukaan RPgL In Transit dilakukan pada masing-masing bank operasional (BO) oleh Kuasa BUN Pusat berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kuasa BUN Pusat dan BO, dan tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan mengikuti ketentuan PMK tentang pengelolaan rekening milik BUN.
• Bunga, jasa giro, bagi hasil, sanksi, dan/atau denda atas RPgL In Transit diatur sesuai perjanjian kerja sama antara Kuasa BUN Pusat dan BO, sehingga implikasi biaya/pendapatan ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Permohonan Persetujuan Dan Dokumen Pendukung

• Persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penggunaan mekanisme didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pejabat eselon I penanggung jawab program kementerian/lembaga atau kepala pembina keuangan unit organisasi TNI/Polri kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
• Permohonan harus sekurang-kurangnya memuat daftar SPM yang dimintakan persetujuan, alasan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN, nominal kebutuhan dana, dan nama bank penerima, serta dilampiri surat pernyataan mengenai keterlambatan yang ditandatangani pejabat eselon I atau kepala pembina keuangan.

Proses Persetujuan, Penolakan, Dan Komunikasi Resmi

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau menolak permohonan; jika memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 maka diterbitkan naskah dinas persetujuan, jika tidak maka diterbitkan naskah dinas penolakan.
• Naskah dinas persetujuan atau penolakan disampaikan kepada pejabat eselon I atau kepala pembina keuangan pemohon dengan tembusan kepada Menteri, pimpinan APIP kementerian/instansi, Direktur Pengelolaan Kas Negara, kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan mitra, kepala KPPN mitra, dan KPA satuan kerja terkait untuk memastikan koordinasi dan pengawasan.

Tahapan Pemindahbukuan Dan Rekonsiliasi Teknis

• Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke RPKBUNP SPAN dilaksanakan senilai ikhtisar kebutuhan dana atau perintah Kuasa BUN Pusat, dimana ikhtisar kebutuhan dana merupakan akumulasi nilai SP2D dan perintah Kuasa BUN Pusat dituangkan dalam nota dinas yang ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan.
• Pemindahbukuan dari RPKBUNP SPAN ke RPgL In Transit dilaksanakan setelah berakhirnya jam layanan Bank Sentral; Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi dengan BO atas dana yang belum disalurkan sampai sebelum berakhirnya jam layanan BO, menyusun kertas kerja hasil rekonsiliasi beserta rekening koran, menerbitkan SPT untuk pemindahbukuan, dan BO kemudian memindahbukukan dana sesuai SPT.

Penerbitan SP2D, Perbaikan SPM, Dan Penyaluran Pada Tahun Berikutnya

• SPM yang menggunakan mekanisme harus diterbitkan SP2D sesuai PMK yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan; jika SP2D atas SPM huruf b dan c Pasal 2 belum dapat diterbitkan sampai tahun anggaran berakhir, KPPN menolak SPM untuk perbaikan.
• Perbaikan dilakukan dengan penerbitan SPM pengesahan menggunakan akun belanja/pembiayaan sisi pengeluaran dan dipotong penuh menggunakan akun penerimaan nonanggaran, SPM pengesahan diberi tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, disampaikan oleh KPA kepada KPPN pada hari kerja pertama tahun berikutnya dilampiri bukti penolakan, dan KPPN menerbitkan SP2D pada hari kerja pertama dengan jenis SP2D pengesahan yang diberi tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan; penyaluran SP2D disalurkan paling lambat pada hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan Sisa Dan Kekurangan Dana

• Jika terdapat sisa dana setelah penyaluran SP2D, BO melakukan penihilan dengan memindahbukukan seluruh sisa dana dari RPKBUNP SPAN kembali ke Rekening KUN.
• Jika terdapat kekurangan dana pada saat penyaluran, dilakukan pemindahbukuan atas kekurangan tersebut dari Rekening KUN ke RPKBUNP SPAN; pemindahbukuan pada Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara dan penyelesaian sisa/kurang dana mengikuti ketentuan PMK mengenai tata cara penyaluran melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Perlakuan Akuntansi, Pelaporan, Dan Rekonsiliasi

• Perlakuan akuntansi pada hari kerja terakhir: pengeluaran dana dari RPKBUNP SPAN dicatat sebagai realisasi anggaran berdasarkan SP2D dan penerimaan dana di RPgL In Transit dicatat sebagai penerimaan transitoris (nonanggaran).
• Perlakuan akuntansi pada hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya: pemindahan dana dari RPgL In Transit ke RPKBUNP SPAN dicatat sebagai kiriman uang antar rekening dan pengeluaran dari RPKBUNP SPAN kepada penerima dicatat sebagai pengeluaran transitoris (nonanggaran); seluruh transaksi dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Kuasa BUN Pusat dan rekonsiliasi dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, Bank Sentral, dan BO untuk meyakinkan keandalan data.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya