PMK 105 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026 dan bukan merupakan perubahan atau pencabutan peraturan sebelumnya. Peraturan ini diterbitkan karena, antara lain, untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat serta menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial melalui pemberian fasilitas fiskal berupa insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sebagaimana dikemukakan dalam konsideran Menimbang huruf a sampai c. Peraturan ini mengatur kriteria pemberi kerja dan pegawai yang berhak, mekanisme pembayaran dan pelaporan, pengawasan, serta lampiran kode klasifikasi lapangan usaha dan contoh perhitungan untuk pelaksanaan stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi kunci termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemberi Kerja, Pegawai (tetap dan tidak tetap), Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, Masa Pajak, Tahun Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, dan Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Istilah penghasilan, bukti pemotongan, dan administrasi perpajakan dirujuk kepada ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang perpajakan. Pengaturan definisi ini menjadi dasar penerapan hak dan kewajiban pemotong dan penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Lingkup, Periode, dan Prinsip Pemberian Insentif

• Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Pegawai tertentu dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu diberikan sebagai insentif yang ditanggung pemerintah untuk seluruh penghasilan bruto dalam tahun 2026 bagi yang memenuhi syarat (Pasal 2 ayat (2)). Jangka waktu insentif berlaku untuk Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Masa Pajak Desember 2026 (Pasal 2 ayat (3)). Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja tetap berlaku; insentif DTP merupakan fasilitas yang dibayarkan tunai oleh Pemberi Kerja saat pembayaran penghasilan (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)).

Kriteria Pemberi Kerja

• Pemberi Kerja yang berhak memberikan insentif adalah yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri tertentu seperti alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata sesuai Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b). Kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang menjadi dasar adalah KLU utama yang tercantum pada basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Januari 2026 untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum 1 Januari 2026, atau pada tanggal Pemberi Kerja terdaftar untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2026 (Pasal 3 ayat (2)).

Kriteria Pegawai yang Berhak

• Pegawai tertentu meliputi Pegawai Tetap tertentu dan/atau Pegawai Tidak Tetap tertentu yang memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja berKLU sebagaimana dimaksud (Pasal 4 ayat (1)). Pegawai Tetap tertentu harus memiliki NPWP dan/atau NIK yang terintegrasi dengan administrasi DJP, menerima penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2026 (bagi yang sudah bekerja sebelum Januari 2026) atau pada bulan pertama bekerja (bagi yang mulai bekerja pada tahun 2026), serta tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya (Pasal 4 ayat (2)). Pegawai Tidak Tetap tertentu harus memiliki NPWP dan/atau NIK terintegrasi, menerima upah rata?rata per hari tidak lebih dari Rp500.000,00 untuk skema harian/borongan atau tidak lebih dari Rp10.000.000,00 jika dibayar secara bulanan, serta tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya (Pasal 4 ayat (3)).

Bentuk Penghasilan yang Dikecualikan dan Sifat Penghasilan

• Penghasilan bruto yang menjadi dasar pemberian insentif dapat berupa gaji, tunjangan atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan yang bersifat tetap dan teratur atau tidak tetap, namun penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan tersendiri tidak termasuk dalam insentif ini (Pasal 4 ayat (4)-(6)). Ketentuan mengenai apa yang dianggap penghasilan tetap dan teratur dirujuk kepada ketentuan perusahaan atau kontrak kerja (Pasal 4 ayat (4)-(5)).

Pembayaran Insentif, Bukti Pemotongan, dan Perlakuan Pajak

• Insentif PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai dan pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak bagi pegawai (Pasal 5 ayat (1)-(2)). Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan yang mencantumkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan tata cara pembuatan bukti pemotongan mengikuti ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang perpajakan (Pasal 5 ayat (3)-(4)).

Kelebihan Pembayaran, Ketentuan Tidak Dikembalikan, dan Kompensasi

• Jika jumlah PPh Pasal 21 DTP untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan dalam tahun kalender lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 Tahun Pajak, kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada pegawai (Pasal 5 ayat (5)). Jika Pemberi Kerja menyatakan kelebihan pembayaran pada Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan (Pasal 5 ayat (6)). Lampiran B memuat contoh perhitungan yang memperlihatkan penghitungan bulanan, penghitungan tahunan, besaran biaya jabatan 5% dengan batas maksimal yang dipakai dalam contoh, serta perhitungan pajak terutang dan jumlah DTP per bulan pada beberapa skenario.

Pelaporan, Pembetulan, Batas Waktu, dan Konsekuensi Keterlambatan

• Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026 dan dapat melakukan pembetulan melalui penyampaian pembetulan SPT Masa (Pasal 6 ayat (1)-(3)). Penyampaian atau pembetulan SPT Masa untuk Masa Pajak Januari-Desember 2026 dapat diperlakukan sebagai pelaporan pemanfaatan insentif sepanjang disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2027; penyampaian atau pembetulan melewati batas waktu tersebut tidak dianggap pelaporan pemanfaatan dan insentif tidak diberikan (Pasal 6 ayat (4)-(5)). Jika insentif tidak diberikan karena keterlambatan, Pemberi Kerja wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk Masa Pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan (Pasal 6 ayat (6)).

Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pelaksanaan Subsidi Pajak

• Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan dalam rangka pembinaan, penelitian, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif sebagaimana ketentuan perundang?undangan di bidang perpajakan (Pasal 7). Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan terkait, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (Pasal 8 dan pertimbangan Mengingat).

Lampiran KLU dan Contoh Perhitungan

• Lampiran huruf A memuat daftar kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemberi kerja yang mendapatkan insentif, mencakup sejumlah KLU rinci untuk sektor tekstil, pakaian, alas kaki, furnitur, kulit, pariwisata, perhotelan, restoran, jasa pariwisata dan rekreasi serta KLU terkait lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Lampiran huruf B memuat contoh perhitungan PPh Pasal 21 DTP untuk beberapa studi kasus (mis. Tuan A, B, C, E) yang menampilkan besaran tarif efektif bulanan, contoh angka DTP bulanan (seperti Rp120.000, Rp540.000, Rp900.000, Rp150.000, Rp360.000, Rp480.000, dan perhitungan harian 0,5% atas upah harian Rp500.000), penghitungan pajak tahunan, penerapan biaya jabatan 5% dengan pembatasan maksimal yang dipakai dalam contoh, serta catatan bahwa jumlah DTP adalah insentif yang harus dibayarkan tunai oleh Pemberi Kerja dan dicantumkan pada bukti pemotongan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya