PMK 107 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2025 merupakan Peraturan Menteri yang menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2021 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional. Perubahan ini diterbitkan berdasarkan konsideran Menimbang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan jasa yang mendukung penjualan dan pembelian kembali SBSN Valas serta untuk memperkuat tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas mekanisme seleksi dan pengelolaan pihak-pihak yang berperan dalam transaksi SBSN Valas. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pasar SBSN dan menyesuaikan ketentuan teknis terkait pemilihan Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, serta pengaturan imbalan jasa dan evaluasi kinerja. Peraturan berlaku dalam konteks penjualan dan pembelian kembali SBSN dalam valuta asing di pasar internasional dan mengatur mekanisme pelaksanaan transaksi oleh Pemerintah melalui DJPPR dan unit terkait di Kementerian Keuangan.

Pokok Pengaturan

Perubahan Definisi dan Penambahan Istilah

• Pasal 1 direvisi dengan pengubahan beberapa angka istilah dan penambahan tiga angka baru yakni angka 31 Panel Calon Konsultan Hukum (Panel Konsultan Hukum), angka 32 Harga Perkiraan Sendiri (perkiraan harga jasa yang ditetapkan oleh PPK), dan angka 33 Kelompok Kerja Pemilihan (tim yang dibentuk oleh pimpinan unit pengelola SBSN untuk menyelenggarakan pemilihan Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen, dan Konsultan Hukum).
• Pengertian lain yang diatur secara jelas meliputi definisi Pihak, SBSN Valas, Pasar Internasional, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, Konsultan Hukum SBSN Valas, Aset SBSN, KPA, PPK, setelmen, dan Hari Kerja sebagaimana disesuaikan dalam Pasal 1.

Metode Penunjukan Agen pada Metode Bookbuilding dan Private Placement

• Untuk Penjualan SBSN Valas dengan metode Bookbuilding, Agen Penjual ditunjuk dari Panel berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban Panel.
• Pada metode Private Placement, jika inisiatif berasal dari anggota Panel penunjukan Agen Penjual dilakukan langsung terhadap anggota Panel yang mengajukan penawaran; jika inisiatif berasal dari Pemerintah, penunjukan dilakukan berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban Panel, dan Private Placement atas inisiatif Pemerintah hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah memiliki program penerbitan dengan metode tersebut.
• Ketentuan serupa berlaku untuk Penetapan Agen Pembeli/Penukar ketika Pembelian Kembali SBSN Valas menggunakan metode Bookbuilding, yakni penunjukan berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban Panel.

Pembentukan dan Tugas Kelompok Kerja Pemilihan

• Seleksi Panel, Panel Konsultan Hukum, Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan/atau Konsultan Hukum SBSN Valas dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang ditugaskan menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi.
• Tahapan seleksi meliputi penyampaian surat permintaan proposal, penerimaan proposal, evaluasi berdasarkan persyaratan, pemeringkatan untuk klarifikasi teknis, klarifikasi teknis, pemeringkatan hasil klarifikasi, negosiasi imbalan jasa, dan penyampaian rekomendasi hasil seleksi kepada KPA.

Persyaratan Lembaga Jasa Keuangan dan Konsultan Hukum Untuk Menjadi Panel

• Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan menjadi Panel harus memiliki izin operasional dari otoritas terkait untuk fungsi penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk beroperasi di Pasar Internasional; pengalaman sebagai agen dalam penjualan dan/atau pembelian kembali sukuk valas dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir; anggota tim yang berpengalaman; dan rencana kerja meliputi target waktu, strategi, jaringan distribusi, dan metodologi penjualan/pembelian kembali.
• Konsultan Hukum yang menjadi Panel Konsultan Hukum harus memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal khususnya transaksi sukuk baik di dalam negeri maupun pasar internasional, tim dengan keahlian yang relevan, serta rencana kerja yang mencakup target waktu dan strategi penyusunan dokumen hukum.

Ketentuan Jika Jumlah Proposal Kurang dari Batas Minimum

• Jika jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang menyerahkan proposal kurang dari 3 atau jumlah konsultan hukum kurang dari 2, Kelompok Kerja Pemilihan wajib menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada pihak yang belum mengajukan.
• Penyampaian kembali surat permintaan proposal tidak menggugurkan keikutsertaan pihak yang telah menyerahkan proposal dan jika setelah penyampaian kembali jumlah proposal tetap kurang dari ketentuan, seleksi tetap dilanjutkan terhadap pihak yang telah menyerahkan proposal.

Negosiasi Imbalan Jasa dan Harga Perkiraan Sendiri

• Negosiasi imbalan jasa dilakukan kepada Lembaga Jasa Keuangan atau konsultan hukum yang terpilih berdasarkan pemeringkatan hasil klarifikasi teknis dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK.
• Kriteria penyusunan HPS paling sedikit mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, imbalan jasa pada penerbitan sebelumnya, tingkat inflasi, dan/atau kebijakan pemerintah.

Penetapan Besaran Imbalan Jasa oleh KPA

• Besaran imbalan jasa Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan Konsultan Hukum SBSN Valas ditetapkan oleh KPA dan digunakan sebagai acuan untuk setiap Penjualan dan/atau Pembelian Kembali SBSN Valas; ketentuan ini berlaku bagi semua Panel atau Panel Konsultan Hukum.
• Perubahan besaran imbalan jasa dapat dilakukan oleh KPA berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja Pemilihan dengan mempertimbangkan penambahan/pengurangan ruang lingkup pekerjaan, efektivitas dan efisiensi penerbitan, biaya penerbitan SBSN Valas, atau kebutuhan penerbitan; perubahan disampaikan kepada Panel dan Panel Konsultan Hukum, dan anggota yang tidak setuju dapat mengajukan pengunduran diri.

Penetapan Panel dan Komposisi Panel Konsultan Hukum

• Penetapan Panel dan Panel Konsultan Hukum yang lulus seleksi dilakukan oleh KPA berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja Pemilihan, dengan jumlah anggota ditetapkan sesuai kebutuhan penerbitan SBSN.
• Panel Konsultan Hukum yang ditetapkan terdiri atas konsultan hukum domestik dan konsultan hukum internasional, serta penetapan Panel dapat dilakukan berdasarkan jenis transaksi, mata uang, pasar tujuan, dan hukum yang berlaku.

Kewajiban Panel dan Panel Konsultan Hukum

• Panel wajib menyampaikan informasi dan kondisi pasar terkait penerbitan dan/atau pembelian kembali obligasi internasional yang dapat mempengaruhi SBSN Valas, menyampaikan informasi mengenai kinerja dan dukungan dalam pengembangan pasar Surat Berharga Negara, melaporkan perkembangan izin operasional anggota Panel, dan menjaga hubungan kemitraan berdasarkan asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan negara.
• Panel Konsultan Hukum wajib menyampaikan kajian/analisis hukum terkait ketentuan yang relevan baik di Indonesia maupun pasar internasional, pengalaman anggota, memberi respons cepat dengan solusi/alternatif atas isu transaksi SBSN Valas, serta menjaga kemitraan sesuai asas profesionalitas dan integritas.

Periode Penyampaian Kewajiban dan Mekanisme Pelaporan

• Panel menyampaikan kewajiban terkait informasi pasar setiap bulan, sedangkan Panel Konsultan Hukum menyampaikan kewajiban untuk tahun berkenaan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berkenaan.
• Penyampaian kewajiban oleh Panel dan Panel Konsultan Hukum dilakukan melalui media elektronik.

Evaluasi Kinerja, Pemeringkatan, dan Frekuensi Evaluasi

• Kelompok Kerja Pemilihan melaksanakan evaluasi atas pemenuhan kewajiban Panel dan Panel Konsultan Hukum serta evaluasi kinerja tahunan; evaluasi kewajiban dilakukan setiap 3 bulan untuk Panel dan setiap 6 bulan untuk Panel Konsultan Hukum.
• Evaluasi kinerja tahunan dihitung selama 1 tahun kalender dan dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; hasil evaluasi disampaikan kepada KPA dan digunakan untuk pemeringkatan calon Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, dan Konsultan Hukum serta rekomendasi status keanggotaan Panel.

Masa Keanggotaan Panel dan Penyesuaian

• Panel dan Panel Konsultan Hukum berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dengan jangka waktu yang ditetapkan mengikuti berakhirnya jangka waktu Panel dan Panel Konsultan Hukum yang sedang berjalan.
• Jumlah Panel yang telah ditetapkan dapat disesuaikan berdasarkan keperluan penerbitan SBSN.

Pencabutan Keanggotaan Panel

• KPA berwenang mencabut keanggotaan Lembaga Jasa Keuangan sebagai Panel dan konsultan hukum sebagai Panel Konsultan Hukum dengan mempertimbangkan rekomendasi Kelompok Kerja Pemilihan.
• Alasan pencabutan meliputi tidak menjaga kemitraan berdasarkan asas profesionalitas/integritas, rekomendasi evaluasi kinerja tahunan, tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SBSN, pailit, pencabutan izin usaha, merger/akuisisi/reorganisasi yang mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban, atau pengunduran diri.

Tahapan Penetapan Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar per Transaksi

• Penetapan Agen Penjual dan Agen Pembeli/Penukar untuk transaksi (Private Placement dan/atau Bookbuilding) dilakukan berdasarkan pemeringkatan hasil evaluasi kewajiban Panel, dengan tahapan pemeringkatan, permintaan informasi tambahan jika diperlukan, penyusunan rekomendasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan, dan penetapan oleh KPA.
• Tahapan penetapan tersebut dilaksanakan untuk setiap transaksi Penjualan SBSN Valas atau Pembelian Kembali SBSN Valas; untuk penunjukan dilanjutkan dengan surat penunjukan oleh PPK dan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dan agen.

Penetapan Konsultan Hukum SBSN Valas untuk Transaksi

• Penetapan Konsultan Hukum SBSN Valas dilakukan melalui pemeringkatan anggota Panel Konsultan Hukum berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban, permintaan informasi tambahan bila perlu, rekomendasi Kelompok Kerja Pemilihan, dan penetapan oleh KPA.
• Penetapan untuk setiap transaksi dilakukan oleh KPA dengan surat penunjukan oleh PPK dan perjanjian kerja antara PPK dan Konsultan Hukum; penetapan awal pada awal periode Panel Konsultan Hukum didasarkan pada pemeringkatan hasil seleksi.

Dokumen Kesepakatan Transaksi dan Prosedur Penetapan Hasil

• Jika tercapai kesepakatan dalam pembahasan maka disusun dokumen kesepakatan yang memuat pokok-pokok hasil pembahasan, ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan Syariah dan wakil anggota Panel, dan direkomendasikan oleh Direktur Pembiayaan Syariah kepada KPA untuk penetapan Agen dan/atau Konsultan Hukum serta penandatanganan perjanjian kerja oleh PPK.
• Dokumen kesepakatan untuk Penjualan SBSN Valas paling sedikit memuat jenis SBSN, jenis imbalan, mata uang, sifat diperdagangkan atau tidak, nominal SBSN Valas, jatuh tempo, harga atau imbal hasil, besaran imbalan (jika ada), dan tanggal setelmen; untuk Pembelian Kembali paling sedikit memuat seri, nominal dan harga SBSN Valas yang dibeli kembali, seri/nominal/harga penukar bila penukaran, dan tanggal setelmen.

Kewajiban Minimum Agen Penunjuk dan Ketentuan Penukaran

• Agen Penjual dan/atau Agen Pembeli/Penukar yang ditunjuk paling sedikit wajib melakukan pengumpulan Penawaran Pembelian dari investor untuk Penjualan SBSN Valas, pengumpulan Penawaran Penjualan dari investor untuk Pembelian Kembali SBSN Valas, dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah serta pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi.
• Untuk pelaksanaan Pembelian Kembali SBSN Valas dengan cara Penukaran, Agen Pembeli/Penukar dapat menyediakan seri SBSN Valas penukar sebagai bagian dari penyelesaian transaksi.

Ketentuan Transisi Panel yang Telah Ditetapkan

• Panel yang telah ditetapkan oleh KPA sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sesuai ketentuan transisi yang diatur dalam Pasal II.
• Ketentuan transisi ini memastikan kontinuitas keanggotaan Panel sampai akhir tahun kalender 2025 sambil menerapkan mekanisme seleksi dan penetapan Panel baru sesuai ketentuan yang diubah.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya