PMK 11 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan peraturan baru yang mengatur mekanisme pemberian pembiayaan kepada pemerintah daerah melalui lembaga keuangan bank atau bukan bank. Peraturan ini diterbitkan untuk menjawab kebutuhan alternatif pembiayaan daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mengatur kriteria lembaga pelaksana, tata cara penugasan, dan mekanisme pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Menimbang. Penerbitan Peraturan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan menempatkan pemberian Pinjaman Daerah dalam kerangka Kebijakan Fiskal Nasional (KFN).

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah kunci termasuk Pemerintah Pusat, Menteri, Daerah, Pemda, Kepala Daerah, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pinjaman Daerah, Pinjaman Kegiatan, Pinjaman Tunai, Kebijakan Fiskal Nasional (KFN), APBD, DAU, DBH, Infrastruktur, PPK, PPSPM, KPA BUN, KPPN, Perjanjian, Kapasitas Fiskal Daerah, Jangka Waktu Pemulihan, Prinsip Syariah, dan BUMD sebagaimana digunakan sepanjang Peraturan ini.
• Menetapkan bahwa Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang yang diikat perjanjian (bukan surat berharga) dan dapat berbentuk konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah serta dapat digunakan untuk Pinjaman Kegiatan (berbasis proyek) atau Pinjaman Tunai (berbasis program).

Ruang Lingkup dan Bentuk Pinjaman

• Pemerintah dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka KFN yang bersumber dari dana LKB atau LKBB yang mendapat penugasan, yang ditujukan untuk mendanai pembangunan Infrastruktur milik Pemda dan diarahkan pada sektor prioritas Pemerintah.
• Pinjaman Daerah dapat berupa Pinjaman Kegiatan untuk membiayai sarana/prasarana dengan pencairan sesuai kemajuan kegiatan atau Pinjaman Tunai untuk mendukung pembiayaan APBD dengan penarikan mensyaratkan terpenuhinya kondisi tertentu yang disepakati antara LKB/LKBB dan Pemda.

Kriteria Pemerintah Daerah yang Dapat Mengajukan

• Pemda harus memenuhi persyaratan teknis administrasi, keuangan, dan kelayakan program/kegiatan; persyaratan administrasi mencakup dokumen seperti salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah, kerangka acuan kegiatan yang direviu aparat pengawas intern, RPJMD, rencana kerja Pemda, laporan keuangan diaudit 3 tahun terakhir, Perda/APBD terkait, studi kelayakan (untuk Pinjaman Kegiatan) atau proposal berbasis hasil (untuk Pinjaman Tunai), pernyataan prioritas pemotongan DBH/DAU, dan persetujuan DPRD atas nilai bersih maksimal pembiayaan utang Daerah.
• Persyaratan keuangan menetapkan batas maksimal pembiayaan utang Daerah yakni sisa pembiayaan utang ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya; rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pembiayaan ditetapkan paling rendah 2,5; serta batas maksimal defisit APBD mengacu pada Peraturan Menteri tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD.
• Kelayakan kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan harus tercantum dalam RPJMD/Rencana Kerja dan studi kelayakan menunjukkan bahwa infrastruktur menghasilkan penerimaan langsung bagi APBD, penghematan belanja, dan/atau manfaat ekonomi/sosial; untuk Pinjaman Tunai proposal harus menunjukkan kontribusi pada target prioritas Pemda dan peningkatan reformasi kelembagaan, teknis, transparansi, dan akuntabilitas.
• Rencana Pinjaman Daerah yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah harus mendapat pertimbangan Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan/Pembangunan Nasional dengan pengajuan dokumen tertentu; apabila dokumen sudah tersedia pada platform digital sinergi KFN, lampiran tidak lagi diperlukan.

Kriteria Lembaga Keuangan Pelaksana

• LKB atau LKBB yang dapat mengajukan penugasan harus berbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemda, memiliki kecukupan modal, pengalaman pemberian pinjaman infrastruktur kepada Pemda, serta memiliki unit khusus pengelolaan pembiayaan publik.
• Institusi pelaksana harus memiliki peringkat kredit nasional paling rendah AA dari lembaga pemeringkat yang diakui, menerapkan prinsip ESG yang baik, dan memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan 3 tahun terakhir.

Proses Penetapan Lembaga Pelaksana

• Direktur Utama atau pejabat yang dikuasakan dari LKB/LKBB yang memenuhi kriteria dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan; permohonan harus dilampiri dokumen seperti akta pendirian, perhitungan rasio kecukupan modal, bukti pengalaman pemberian pinjaman, portofolio, rating terkini, struktur organisasi, bukti praktik ESG, dan laporan keuangan diaudit 3 tahun terakhir.
• Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penilaian bersama unit terkait dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Menteri; penetapan LKB/LKBB sebagai pelaksana dituangkan dalam Keputusan Menteri dan penolakan disampaikan secara resmi oleh Dirjen atas nama Menteri.

Prosedur Persetujuan Permohonan Pinjaman dan Penandatanganan Perjanjian

• Kepala Daerah menyampaikan rencana Pinjaman Daerah beserta dokumen kepada Direktur Utama LKB/LKBB; LKB/LKBB dapat meminta tambahan informasi dan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 15 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima.
• Jika disetujui, Direktur Utama LKB atau pejabat yang dikuasakan bersama Kepala Daerah menyusun dan menandatangani Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pinjaman, jangka waktu, masa penarikan (availability period), suku bunga/imbal hasil, syarat efektif, persyaratan pencairan, jadwal pembayaran kembali, klausul pemotongan DBH/DAU jika gagal bayar, covenants, ketentuan cidera janji beserta Jangka Waktu Pemulihan, sanksi/penalti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan addendum.
• Perjanjian Pinjaman Syariah dapat diberi nama lain sesuai skema syariah dan harus memuat hal-hal minimum pada Perjanjian konvensional ditambah dokumen pendukung pembiayaan syariah; setelah Perjanjian efektif, LKB/LKBB melakukan pemindahbukuan dana ke rekening kas umum daerah.

Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Pinjaman

• LKB/LKBB mengusulkan suku bunga Pinjaman Daerah kepada Menteri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dengan merujuk pada besaran maksimal setara imbal hasil Surat Berharga Negara seri acuan ber tenor sesuai serta mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan indikator terkait.
• Untuk daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal atau kondisi tertentu, LKB/LKBB dapat mengusulkan suku bunga bersifat konsesional kepada Menteri; Menteri menetapkan suku bunga dan/atau jangka waktu berdasarkan usulan tersebut.

Tanggung Jawab Pelaksana dan Penggunaan Pinjaman

• LKB/LKBB dan Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas pelaksanaan pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka KFN, sedangkan Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan Pinjaman Daerah.
• Kewajiban dan jangka waktu pembayaran kewajiban diatur dalam Perjanjian dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemda dengan sumber pendanaan dari APBD.

Pemberian Subsidi Bunga

• Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga untuk Pinjaman Daerah yang bersifat konsesional; subsidi diusulkan oleh LKB/LKBB kepada Menteri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dan penetapan penerima oleh Menteri memperhatikan kategori Kapasitas Fiskal Daerah, kemampuan keuangan negara, dan indikator lainnya.
• Perubahan besaran subsidi dapat dilakukan jika terjadi perubahan Kapasitas Fiskal Daerah; ketentuan teknis pemberian subsidi mengikuti mekanisme penganggaran dan pengelolaan yang diatur dalam Bab terkait.

Penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk Pengelolaan Subsidi

• Menteri sebagai Pengguna Anggaran BUN menetapkan Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sebagai KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga dan Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Pembayaran Subsidi Bunga; Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan ditunjuk sebagai pelaksana tugas apabila posisi tersebut berhalangan.
• Kedua KPA BUN tersebut bertugas antara lain menyusun rincian anggaran, indikasi kebutuhan dana, rencana penarikan, menilai tagihan subsidi dari LKB/LKBB, menyusun rekomendasi pembayaran, menetapkan staf pengelola keuangan, dan mengawasi penatausahaan serta pelaporan realisasi subsidi bunga.

Penganggaran, Penagihan, dan Pembayaran Subsidi Bunga

• KPA BUN Pengelolaan menyusun indikasi kebutuhan dana BUN untuk subsidi bunga dan menyampaikannya sesuai ketentuan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan; pembayaran subsidi dilakukan triwulanan berdasarkan tagihan LKB/LKBB.
• Jadwal penagihan triwulanan adalah: April untuk Jan-Mar, Juli untuk Apr-Jun, Oktober untuk Jul-Sep, dan paling lambat 10 Desember untuk Okt-Des; tagihan dilampiri nomor rekening, rincian perhitungan subsidi, bukti pencairan pinjaman, dan dokumen pendukung lain dan diproses melalui mekanisme SPP ? SPM ? SP2D sesuai tata cara pencairan BUN pada KPPN.

Pembayaran Kewajiban Pemda dan Sumber Pembayaran

• Kewajiban Pemda meliputi pembayaran pokok Pinjaman Daerah, bunga/imbal hasil, denda keterlambatan jika ada, dan biaya/kewajiban lain sesuai Perjanjian; pelaksanaan pembayaran dibebankan pada APBD dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening LKB/LKBB.
• Ketentuan dan jangka waktu pembayaran kewajiban diatur dalam Perjanjian antara LKB/LKBB dan Pemda.

Pemotongan DBH dan/atau DAU jika Pemda Wanprestasi

• Apabila Pemda tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, Menteri melakukan pemotongan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; Direktur Utama LKB/LKBB wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri melalui Dirjen Perimbangan Keuangan paling lama 1 hari kerja setelah jatuh tempo.
• Direktur Utama LKB/LKBB dan Kepala Daerah wajib rekonsiliasi untuk menentukan besaran pemotongan dalam 10 hari kerja setelah jatuh tempo dan membuat berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani; jika Kepala Daerah tidak menandatangani sampai batas waktu, jumlah nominal dalam berita acara dianggap disetujui.

Prosedur Permohonan Pemotongan dan Penyaluran Hasil Pemotongan

• Berdasarkan permohonan yang dilampiri berita acara rekonsiliasi, Perjanjian, dan nomor rekening LKB/LKBB, Dirjen Perimbangan Keuangan memproses pemotongan DBH/DAU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan menetapkan pemotongan melalui Keputusan Menteri yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri.
• KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melakukan pemotongan, menyalurkan dana hasil pemotongan ke rekening LKB/LKBB, mencatatnya dalam akun penerimaan transito, serta mengirimkan surat pemberitahuan; dana hasil pemotongan harus diterima LKB/LKBB paling lama 60 hari kalender setelah kewajiban jatuh tempo.

Dukungan Pemerintah Jika Pemotongan Tidak Dapat Dilaksanakan

• Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa dana untuk membayar kewajiban Pinjaman Daerah yang telah melewati masa jatuh tempo apabila pemotongan DBH/DAU belum dapat dilakukan sampai hari ke-61 atau pemotongan tidak dapat menutupi seluruh tunggakan; ketentuan pelaksanaan dukungan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

• Menteri berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKB/LKBB pelaksana (wewenang dapat didelegasikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan) secara periodik setiap semester atau sesuai kebutuhan, dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan penugasan.
• Direktur Utama LKB/LKBB melakukan pemantauan pelaksanaan pinjaman setiap semester terhadap kesesuaian sasaran, penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali; LKB/LKBB wajib menyampaikan hasilnya kepada Menteri dengan tembusan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
• Pemda wajib melaporkan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali setiap semester menggunakan format lampiran; batas waktu penyampaian adalah 31 Juli untuk semester I dan 31 Januari untuk semester II, serta keterlambatan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH.

Ketentuan Pelaporan Keuangan

• Pejabat perbendaharaan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; LKB/LKBB menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku bagi mereka dan menyusun laporan pelaksanaan pemberian Pinjaman Daerah.
• Laporan pelaksanaan oleh Direktur Utama LKB/LKBB disampaikan kepada Menteri paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya dan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan KFN.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 16 Maret 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya