PMK 111 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memperkuat penerapan sistem self-assessment. Peraturan ini tidak mencantumkan relasi perubahan atau pencabutan sehingga merupakan pengaturan baru yang menetapkan ketentuan operasional, peran, dan tata cara pengawasan berdasarkan konsideran Menimbang tentang kebutuhan pembinaan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan unit pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang?undangan perpajakan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah-istilah utama seperti Wajib Pajak (orang pribadi atau badan termasuk pembayar/pemotong/pemungut pajak), Pengawasan (kegiatan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan), Nomor Pokok Wajib Pajak, Akun Wajib Pajak, Kunjungan, Kantor Pelayanan Pajak, Account Representative, serta menyebut jenis pajak yang diadministrasikan seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lain yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
• Menetapkan bahwa pengertian dan penggunaan istilah merujuk kepada undang?undang dan peraturan terkait yang disebutkan dalam konsideran, serta bahwa Akun Wajib Pajak adalah saluran pencatatan dan penyampaian dokumen dan informasi yang diidentifikasi dengan NPWP.

Kewenangan dan Tujuan Pengawasan

• Menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pengawasan untuk mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan dan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
• Tujuan Pengawasan adalah mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan dan memberikan dasar bagi tindakan selanjutnya sesuai hasil penelitian data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang Lingkup Pengawasan

• Membedakan Pengawasan atas Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan wilayah, yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan penelitian atas data dan/atau informasi Direktorat Jenderal Pajak.
• Menetapkan jenis pajak yang menjadi objek pengawasan secara eksplisit: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, Pajak Karbon, dan pajak lain yang diadministrasikan oleh DJP, serta rincian kewajiban yang diawasi pada Wajib Pajak terdaftar meliputi pendaftaran tempat kegiatan usaha, pengukuhan PKP, pendaftaran/ pelaporan objek PBB tertentu, pelaporan Surat Pemberitahuan, pembayaran/penyetoran, pemotongan/pemungutan, pembukuan/pencatatan, dan kewajiban perpajakan lainnya.

Bentuk Kegiatan Pengawasan

• Mengatur bentuk kegiatan operasional pengawasan yang dapat dilakukan oleh DJP, yaitu meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, pembahasan, mengundang Wajib Pajak (luring atau daring), melakukan Kunjungan, menyampaikan imbauan, memberikan teguran, meminta dokumen penentuan harga transfer, mengumpulkan data ekonomi wilayah, menerbitkan surat dalam rangka Pengawasan, serta melaksanakan kegiatan pendukung sesuai peraturan.
• Menyatakan kegiatan pendukung meliputi pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan, pembahasan internal bersama Wajib Pajak, permintaan data kepada pihak ketiga, dan kegiatan lain yang terkait dengan penugasan; permintaan dokumen penentuan harga transfer dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Tata Cara Permintaan Penjelasan dan Tanggapan (Wajib Pajak Terdaftar)

• Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan diterbitkan oleh DJP dan dapat disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, pos elektronik yang terdaftar, faksimile (dengan bukti pengiriman), pos/jasa ekspedisi/kurir (dengan bukti pengiriman), atau diserahkan secara langsung (dengan berita acara penyampaian).
• Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan berupa pemenuhan kewajiban dan/atau penjelasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal yang lebih dahulu antara penerbitan surat di Akun Wajib Pajak, pengiriman pos elektronik, bukti pengiriman faksimile, bukti pengiriman pos/ekspedisi/kurir, atau tanggal penyampaian langsung; Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis.
• Penjelasan dapat disampaikan melalui Akun Wajib Pajak (jika aktif), pos/ekspedisi/kurir ke Kantor Pelayanan Pajak penerbit, secara langsung saat Kunjungan, secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan terkait, atau melalui media daring dengan video conference; Wajib Pajak yang tidak setuju harus melampirkan bukti dan/atau dokumen pendukung.
• Setiap tanggapan yang diterima akan diteliti oleh DJP; jika tanggapan sesuai, dibuat berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan; jika tidak sesuai, terdapat kemungkinan pembahasan (undangan) dan/atau Kunjungan; DJP dapat menindaklanjuti hasil permintaan penjelasan dengan usulan tindakan administratif atau pemeriksaan sebagaimana terinci dalam hasil kegiatan.

Hasil Kegiatan Permintaan Penjelasan (Outcome) untuk Wajib Pajak Terdaftar

• Hasil kegiatan permintaan penjelasan dapat berupa usulan tindakan antara lain: penutupan kegiatan permintaan penjelasan; perubahan data secara jabatan; penghapusan NPWP secara jabatan; pengukuhan atau pencabutan PKP secara jabatan; pendaftaran, perubahan, atau pencabutan pendaftaran objek PBB secara jabatan; perubahan status secara jabatan; perubahan administrasi layanan/fasilitas perpajakan; pencabutan pemungut Bea Meterai; pembetulan atau pembatalan produk hukum sesuai UU KUP; pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu; penilaian untuk tujuan perpajakan; pelaksanaan kegiatan pengamatan/intelijen; pemeriksaan; atau pemeriksaan bukti permulaan.
• Dalam hal penutupan kegiatan, DJP menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan dan surat tersebut disampaikan kepada Wajib Pajak melalui saluran yang sama seperti penyampaian awal.

Penyampaian Imbauan dan Tindak Lanjut

• DJP dapat menerbitkan surat imbauan terkait kewajiban seperti pengukuhan PKP, pembayaran/penyetoran pajak, pelaporan pajak, angsuran pajak dalam tahun berjalan, layanan/fasilitas perpajakan yang diterima atau kewajiban formal lainnya; surat imbauan disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, pos elektronik, faksimile, pos/ekspedisi/kurir, atau secara langsung dengan berita acara.
• Wajib Pajak diberi jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menanggapi imbauan dengan memenuhi kewajiban dan/atau memberikan penjelasan; DJP meneliti tanggapan dan jika diperlukan dapat melakukan pembahasan, Kunjungan, atau kegiatan lain sesuai ketentuan, serta mengeluarkan usulan hasil sebagaimana tercantum pada ketentuan hasil permintaan penjelasan (mis. penetapan angsuran, perubahan data, pendaftaran objek PBB, pembatasan layanan).

Pemberian Teguran

• DJP dapat menerbitkan surat teguran dalam hal Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau terdapat pelanggaran pelaksanaan ketentuan perpajakan; surat teguran disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, pos elektronik, faksimile, pos/ekspedisi/kurir, atau secara langsung (dengan berita acara).
• Surat teguran dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan, Kunjungan, atau kegiatan lain sesuai peraturan, dan contoh format dalam lampiran menunjukkan permintaan agar Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Teguran sebagai salah satu tindakan operasional.

Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar

• Pengawasan terhadap Wajib Pajak belum terdaftar dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban sejak timbulnya kewajiban perpajakan; DJP menerbitkan surat permintaan penjelasan yang disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, pos/ekspedisi/kurir, atau secara langsung dengan berita acara.
• Tanggapan harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak peristiwa yang relevan (termasuk tanggal aktivasi Akun Wajib Pajak jika Akun belum aktif); Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dengan pemberitahuan tertulis; hasil penelitian dapat berujung pada pemberian NPWP atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha secara jabatan, pengukuhan PKP secara jabatan, pendaftaran objek PBB secara jabatan, usulan pemeriksaan, pembatasan layanan publik, atau pengembangan analisis informasi bila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pengujian/Pengawasan dan Pembahasan

• DJP menerbitkan surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan berdasarkan dokumen sumber seperti surat permintaan penjelasan, tanggapan Wajib Pajak, hasil Kunjungan, atau data/informasi internal; surat ini dapat memuat indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi dan bila menyebutkan jumlah pajak, DJP melakukan pembahasan bersama Wajib Pajak.
• Pembahasan dilaksanakan luring atau daring (video conference) dan dapat melibatkan pegawai DJP lain; jika Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan, pembahasan dianggap telah dilaksanakan dan kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi dihitung oleh DJP.

Pengawasan Wilayah dan Pengumpulan Data Ekonomi

• Pengawasan wilayah dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja, termasuk pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara untuk memperoleh data perpajakan, geotagging lapangan (field geotagging), dan pengambilan gambar objek/lingkungan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi atau aset.
• Hasil pengumpulan data dapat menghasilkan usulan penambahan/pemutakhiran basis data perpajakan, pemberian NPWP secara jabatan, perubahan data secara jabatan, pengukuhan PKP secara jabatan, pendaftaran atau perubahan data objek PBB secara jabatan, perubahan status, atau pengembangan kegiatan Pengawasan lainnya.

Penugasan Account Representative dan Penggunaan Sistem

• Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Account Representative dan/atau pegawai DJP melalui surat perintah Pengawasan; penugasan dapat berubah sehingga surat perintah baru diterbitkan, penugasan dapat dilakukan dalam bentuk tim, dan Pengawasan dapat pula dilakukan otomatis melalui sistem administrasi DJP.
• Tugas petugas yang ditugaskan meliputi pembuatan berita acara penyampaian surat, pelaksanaan permintaan penjelasan, penyampaian imbauan dan teguran, pembahasan, Kunjungan, pembuatan berita acara pelaksanaan, pemberian usulan hasil kegiatan, pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja, serta kewajiban memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pada saat Kunjungan.

Berita Acara, Penandatanganan, dan Format Dokumen

• Account Representative dan/atau pegawai yang ditugaskan wajib membuat berita acara penyampaian dan pelaksanaan untuk surat permintaan penjelasan, imbauan, dan teguran; berita acara ditandatangani oleh petugas dan Wajib Pajak/wakil/kuasa/anggota keluarga yang menerima surat, dan apabila pihak penerima tidak ditemukan atau tidak bersedia menandatangani, berita acara ditandatangani oleh petugas yang menyampaikan.
• Penandatanganan berita acara pelaksanaan pembahasan yang dilakukan secara daring dapat dilakukan secara elektronik; apabila tidak memungkinkan, penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan biasa; petugas menyampaikan konsep berita acara kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak mesti mengembalikan tanda tangan atas konsep dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak konsep disampaikan, jika tidak dikembalikan dianggap hadir namun menolak menandatangani.

Dokumen Contoh dan Lampiran Standar

• Peraturan memuat Lampiran A hingga L yang berisi contoh format surat permintaan penjelasan untuk Wajib Pajak terdaftar dan belum terdaftar, surat undangan pembahasan, surat pemberitahuan perkembangan, surat imbauan, surat teguran, surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan, berita acara penyampaian, berita acara pelaksanaan (beragam jenis), dan petunjuk pengisian; lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
• Format contoh dalam lampiran mencakup unsur-unsur wajib pada surat dan berita acara serta petunjuk pengisian yang mengatur nomor, tanggal, kanal penyampaian, pejabat pendamping, durasi tanggapan, dan bukti pengiriman yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pengawasan.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Saat Pelaksanaan Pengawasan

• Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pengawasan wajib memberikan tanggapan terhadap permintaan penjelasan, memenuhi undangan pembahasan (luring atau daring), dan memberikan kesempatan untuk Kunjungan; apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan sesuai jangka waktu atau tidak hadir pembahasan, DJP dapat melakukan pembahasan tanpa Wajib Pajak dan menghitung kewajiban perpajakan.
• Pada saat Kunjungan, petugas wajib memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah Pengawasan, serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan Pengawasan, dan Wajib Pajak berhak meminta identitas dan penjelasan dari petugas.

Ketentuan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Administratif

• Surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan harus mencantumkan indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi; apabila indikasi tersebut memuat jumlah pajak yang harus dibayar/dipotong/dipungut/disetor/dilaporkan, DJP melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak dan mengundang melalui surat undangan pembahasan yang disampaikan melalui Akun Wajib Pajak, pos/kurir, atau secara langsung.
• Jika indikasi kewajiban tidak menyebutkan jumlah, DJP membuat berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan; sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dapat diterbitkan usulan pemeriksaan, penilaian untuk tujuan perpajakan, pembatasan layanan publik, atau tindakan administratif lain sesuai hasil penelitian dan kewenangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya