PMK 116 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan. Perubahan dilakukan berdasarkan konsideran Menimbang bahwa agar pekerjaan tertentu dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran perlu dilakukan perubahan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memastikan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran tetap terlaksana melalui penggunaan rekening penampungan sesuai ketentuan yang diatur sebelumnya. Peraturan ini menyesuaikan lampiran sehingga memuat daftar pekerjaan tertentu yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran.

Pokok Pengaturan

Perubahan Lampiran Menjadi Bagian Tidak Terpisahkan

• Peraturan ini mengubah Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 sehingga lampiran tersebut menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2025.
• Perubahan tercantum dalam Pasal I yang menyatakan penggantian isi Lampiran huruf E dan F tanpa mengubah ketentuan pokok mengenai mekanisme rekening penampungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

Daftar Pekerjaan Tertentu pada Kementerian/Lembaga

• Lampiran huruf E memuat daftar 41 pekerjaan tertentu pada kementerian/lembaga yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran; daftar ini mencakup program layanan sosial dan kesehatan seperti "Makan Bergizi Gratis" (Badan Gizi Nasional), "Penanganan Tuberkulosis" dan "Pemeriksaan Kesehatan Gratis" (Kementerian Kesehatan), serta program bantuan sosial seperti PKH dan Kartu Sembako (Kementerian Sosial).
• Daftar tersebut mencakup program di bidang pendidikan seperti revitalisasi sekolah/madrasah dan program KIP/KIP Kuliah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Agama), serta berbagai program infrastruktur dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
• Lampiran juga memasukkan program dan proyek sektor kelautan dan perikanan (mis. Kampung Nelayan Merah Putih; pengembangan budi daya ikan dan peningkatan produksi garam) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, program perumahan dan permukiman (BSPS) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan, tanggul pantai, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Ibu Kota Negara, dan penugasan khusus percepatan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
• Secara eksplisit tercantum pula bahwa pekerjaan yang masuk dalam penanggulangan bencana dan pekerjaan untuk mendukung kegiatan kepresidenan dapat diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran dan diberlakukan untuk seluruh kementerian/lembaga sebagaimana tercantum pada daftar.

Pekerjaan Proyek Strategis, Rehabilitasi, dan Infrastruktur

• Daftar menyebutkan secara khusus proyek strategis nasional pembangunan bendungan dan irigasi serta pembangunan tanggul pantai (nomor 34 dan 35) dan pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak peristiwa aksi demonstrasi (nomor 36), sehingga proyek-proyek infrastruktur besar dan rehabilitasi dapat diberikan kelonggaran waktu penyelesaian melewati akhir tahun anggaran.
• Ketentuan mencakup pula rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, revitalisasi prasarana pendidikan, serta pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi dan pengembangan kawasan pertanian/produksi pangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait.

Daftar Pekerjaan Tertentu pada Badan Layanan Umum (BLU)

• Lampiran huruf F memuat daftar 8 program bidang BLU yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran, yaitu program pelayanan kesehatan dan JKN, program pelayanan kesehatan lanjutan, program pendidikan tinggi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), program pengembangan kawasan strategis, program yang masuk penanggulangan bencana, dan program untuk mendukung kegiatan kepresidenan.
• Untuk program BLU selain bidang kesehatan dan pendidikan, penerapan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum, sehingga berlaku untuk seluruh bidang BLU yang relevan sesuai pedoman tersebut.

Ketentuan Bagian Lampiran yang Tetap

• Dalam Lampiran, huruf A sampai D dinyatakan tetap (tidak berubah) sehingga ketentuan dan daftar yang tercantum pada bagian A, B, C, dan D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tetap berlaku sebagaimana sebelumnya.
• Penyebutan bagian yang tetap menunjukkan bahwa perubahan fokus hanya pada penggantian isi Lampiran huruf E dan F tanpa mengubah bagian lampiran lainnya.

Ruang Lingkup Penerapan dan Pihak yang Diatur

• Perubahan ini mengatur secara langsung kementerian/lembaga yang tercantum dalam Lampiran huruf E dan unit BLU yang tercantum dalam Lampiran huruf F sebagai pihak yang dapat mendapatkan kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran melalui mekanisme rekening penampungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
• Secara eksplisit beberapa kementerian yang tercantum meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Badan Gizi Nasional.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya