PMK 119 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik menetapkan pengaturan baru pengelolaan DAK Nonfisik dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022. Peraturan ini diterbitkan karena perlu penyesuaian alur proses bisnis antar unit eselon I dan kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi DAK Nonfisik serta karena ketentuan sebelumnya dinilai belum sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara. Penerbitan juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Peraturan ini menjadi dasar teknis pengelolaan berbagai jenis DAK Nonfisik dalam kerangka APBN dan koordinasi antar kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Peraturan mengatur pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dan memuat definisi penting termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kementerian, OPD, BUD, RKUN, RKUD, Penerima Manfaat, dan Supplier sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.
• DAK Nonfisik terdiri atas lima jenis utama: Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK, Dana BOP MTB, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya; masing?masing jenis memuat subjenis rinci seperti Dana BOS Reguler/Kinerja/Afirmasi dan Dana BOP PAUD Reguler/Kinerja/Afirmasi (Pasal 2).
• Peraturan juga mendefinisikan rekening penerima khusus (Rekening Satuan Pendidikan, Rekening Guru ASN Daerah, Rekening Puskesmas, Rekening Museum/Taman Budaya) serta istilah perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran seperti IKD DAK Nonfisik, RKA Satker BUN, RKA?BUN TKD, dan DIPA BUN TKD.

Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelola DAK Nonfisik

• Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan pejabat pengelola: Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Khusus, Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus (Pasal 3).
• Ketentuan penggantian atau penunjukan pejabat pelaksana tugas diatur ketika pejabat definitif berhalangan atau lowongan, dan pejabat pelaksana tugas memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan KPA BUN definitif; penggantian KPA BUN ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Pasal 3 dan 4).
• Ruang lingkup tugas dan fungsi KPA BUN Pengelola, koordinator penyaluran, dan KPA BUN Penyaluran dijabarkan termasuk penyusunan IKD, RKA?BUN TKD, reviu Inspektorat Jenderal, verifikasi rekomendasi penyaluran, penetapan pejabat pembuat komitmen, penatausahaan dokumen, dan penyusunan laporan keuangan serta kinerja (Pasal 4).

Perencanaan Dan Penganggaran DAK Nonfisik

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membahas rancangan arah kebijakan DAK Nonfisik bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan nasional dengan memperhatikan arahan RPJMN, arahan Presiden, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sinergi dengan pendanaan lain, dan kerangka pendanaan jangka menengah (Pasal 6).
• Kementerian/Lembaga menyusun perkiraan kebutuhan dan kerangka acuan kerja (minimal memuat arah kebijakan, perkiraan kebutuhan belanja/biaya satuan, target sasaran, dan perkiraan kebutuhan 3 tahun ke depan) dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam bentuk hardcopy/softcopy (Pasal 10).
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) DAK Nonfisik berdasarkan perkiraan K/L dan menyampaikan IKD kepada Dirjen Anggaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Februari tahun anggaran sebelumnya; Menteri menetapkan pagu indikatif BUN DAK Nonfisik (Pasal 11 ayat 1, 3, 4).

Pertemuan Para Pihak Dan Hasil Kesepakatan

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan perencanaan mengadakan Pertemuan Para Pihak untuk menyepakati arah kebijakan jenis/subjenis, sasaran/indikator/target, menu dan rincian kegiatan, kriteria dan daftar daerah prioritas, instansi pengampu, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan 3 tahun ke depan, dan pemetaan capaian keluaran (Pasal 12).
• Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar bagi pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan menjadi bagian perencanaan/rencana kerja Pemerintah serta kerangka ekonomi makro apabila telah disetujui Presiden (Pasal 12 ayat 2-5).

Penghitungan Dan Pengalokasian Per Jenis Dana

• Penghitungan alokasi dilakukan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan pagu indikatif BUN dan meliputi perhitungan Dana BOSP (berdasarkan jumlah peserta didik atau Satuan Pendidikan dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan), Dana Tunjangan Guru ASN Daerah (berdasarkan jumlah guru bersertifikat atau status Daerah khusus dan gaji pokok untuk paling banyak 12 bulan), dan Dana BOK Tunjangan Khusus (berdasarkan jumlah sasaran dikalikan biaya satuan paling banyak 12 bulan) sebagaimana rinci dalam Pasal 14 ayat (1).
• Hasil penghitungan, kertas kerja penghitungan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau Penerima Manfaat, serta rincian alokasi disusun, disepakati dalam berita acara pengalokasian yang memuat kebijakan pengalokasian, biaya satuan, besaran pagu per kegiatan, formulasi alokasi, dan rencana alokasi per Daerah (Pasal 17 ayat 3-6).
• Kementerian/Lembaga menyampaikan rincian alokasi per provinsi/kabupaten/kota dan/atau Penerima Manfaat paling lambat tanggal 5 September tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan alokasi oleh Pemerintah pada pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN (Pasal 17 ayat 7-9).

Persiapan Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis

• Setelah Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, menteri/pimpinan lembaga menetapkan petunjuk teknis DAK Nonfisik dan dalam penyusunannya K/L berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian perencanaan dan dalam negeri; bila menggunakan petunjuk teknis lama, K/L wajib memberitahukan kepada Dirjen Perimbangan (Pasal 18).
• Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan rencana penggunaan dana DAK Nonfisik kepada Kementerian/Lembaga dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai format contoh dalam Lampiran (Pasal 19 dan Lampiran).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Pengesahan DIPA BUN TKD

• KPA BUN Pengelola Dana Transfer Khusus menyusun RKA Satker BUN DAK Nonfisik, yang direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dengan batas waktu penyampaian hasil reviu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima dokumen lengkap; hasil reviu menjadi dasar penyusunan RKA?BUN TKD dan DIPA BUN TKD (Pasal 24 ayat 1-9).
• Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD atas nama Menteri dan DIPA tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN (Pasal 24 ayat 9-10).

Bentuk Dan Mekanisme Penyaluran

• Penyaluran tiap jenis dana dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima spesifik: Rekening Satuan Pendidikan untuk Dana BOSP; Rekening Guru ASN Daerah untuk Dana Tunjangan Guru ASN Daerah; Rekening Puskesmas untuk Dana BOK Puskesmas; rekening Penerima Dana BOK Tunjangan Khusus bagi penerima; Rekening Museum/Taman Budaya untuk Dana BOP MTB; dan RKUN ke RKUD untuk Dana BOK Dinas, BOK POM, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Pasal 27 ayat 1-7).
• Standarisasi kriteria rekening dan tata cara penyampaian/perubahan data supplier dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan data supplier di sistem perbendaharaan dan anggaran negara, serta perubahan supplier disampaikan melalui aplikasi yang disediakan Ditjen Perbendaharaan (Pasal 27-28).

Jadwal Penyaluran Per Jenis Dana

• Dana BOS/BOP Reguler disalurkan bertahap: tahap I paling tinggi 50% dari pagu alokasi provinsi/kab/kota paling cepat bulan Januari dan tahap II sisa pagu paling cepat bulan Juli; rekomendasi penyaluran tahap I disampaikan paling lambat 30 Juni dan tahap II paling lambat 31 Oktober (Pasal 29-30).
• Dana BOS/BOP Kinerja dan Afirmasi disalurkan sekaligus paling cepat bulan April; rekomendasi penyaluran Kinerja/Afirmasi disampaikan paling lambat 31 Agustus (Kinerja) dan 31 Agustus (Afirmasi), serta laporan rekapitulasi penggunaan disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya atau sesuai ketentuan (Pasal 31-34).
• Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dapat disalurkan triwulanan (triwulan I Maret, II Juni, III September, IV November) atau bulanan (paling cepat Januari); rekomendasi bulanan disampaikan paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk Januari-November dan paling lambat 15 Desember untuk Desember; penyaluran dikenakan PPh Pasal 21 dan pemotongan iuran jaminan kesehatan terpusat tidak melebihi 1% (Pasal 35-36).
• Dana BOK Puskesmas disalurkan bertahap: tahap I hingga 30% paling cepat Februari, tahap II hingga 40% paling cepat Mei, dan tahap III sisa paling cepat September dengan persyaratan laporan realisasi yang berbeda untuk tiap tahap; rekomendasi disampaikan pada 30 April, 31 Agustus, dan 30 November (Pasal 38).
• Dana BOK Tunjangan Khusus disalurkan bulanan berdasarkan rekomendasi Kemenkes paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dengan pemotongan PPh Pasal 21 dan iuran jaminan kesehatan terpusat maksimal 1% (Pasal 39).
• Dana BOP MTB dan Dana BOK Dinas/BOK POM/DAK Jenis Lainnya memiliki pola penyaluran bertahap (biasanya dua tahap 50%/50% pada Februari/Juli atau sesuai ketentuan) dengan tenggat rekomendasi dan laporan yang diatur secara spesifik (Pasal 41, 43-44).

Pelaporan, Monitoring, Dan Evaluasi

• KPA BUN Penyaluran menyusun laporan keuangan tingkat KPA; koordinator KPA konsolidasi menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemimpin PPA BUN menyusun Laporan Keuangan BA BUN TKD menggunakan unit eselon II yang ditunjuk serta sistem aplikasi terintegrasi (Pasal 53).
• Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk realisasi rencana penggunaan dana, penyaluran, penyerapan, capaian output, dan/atau dampak serta dilaksanakan melalui sistem informasi Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Perimbangan Keuangan dapat meminta instansi pengawas internal untuk melakukan pemantauan (Pasal 55).

Retur, Pengembalian, Dan Sisa Dana

• Prosedur penanganan retur SP2D diatur: KPA BUN Penyaluran memberitahukan pimpinan OPD terkait, OPD meminta perbaikan data rekening kepada Penerima Manfaat, verifikasi oleh pimpinan OPD, kemudian KPA BUN menyelesaikan retur SP2D sesuai ketentuan tata cara penyelesaian retur (Pasal 45 ayat 1-11).
• Penerima Manfaat wajib mengembalikan dana yang memenuhi kriteria pengembalian sesuai petunjuk teknis atau rekomendasi aparat pengawas; pengembalian dicatat oleh Pemerintah Daerah dan rekapitulasi pengembalian disampaikan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya, yang dapat menyebabkan pemotongan DAU/DBH/antar jenis DAK Nonfisik (Pasal 46).
• Sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai akhir tahun wajib dianggarkan kembali di APBD tahun berikutnya, diperhitungkan pada penyaluran tahun berikutnya sesuai ketentuan; pengecualian dan perhitungan khusus diatur untuk beberapa jenis (mis. Tunjangan Guru dan BOK Tunjangan Khusus) serta kewajiban pengembalian untuk Satuan Pendidikan, Puskesmas, dan Museum/Taman Budaya jika tidak menerima alokasi berikutnya (Pasal 47).

Penghentian, Penyesuaian Penyaluran, Dan Sanksi

• Penghentian atau penyesuaian penyaluran dilakukan jika terdapat perkiraan lebih salur atau penggunaan yang tidak sejalan dengan petunjuk teknis; pengecualian penghentian berlaku untuk Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dan Dana BOK Tunjangan Khusus (Pasal 48 ayat 1 dan 4).
• Kementerian/Lembaga melakukan verifikasi kebutuhan riil dan dapat menyampaikan rekomendasi penghentian/penyesuaian paling lambat 15 November tahun anggaran berjalan; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menindaklanjuti setelah koordinasi (Pasal 48 ayat 5-9).
• Apabila Pemerintah Daerah menyalurkan DAK Nonfisik melewati batas waktu penyaluran ke Penerima Manfaat (14 hari kerja sejak diterima di RKUD), Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian Dalam Negeri dapat mengusulkan rekomendasi penundaan penyaluran DAU/DBH melalui mekanisme rapat koordinasi dan berita acara (Pasal 49-51).

Kewajiban Kementerian/Lembaga Atas Kebenaran Data

• Kementerian bidang pendidikan bertanggung jawab atas kebenaran data pada rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler/Kinerja/Afirmasi dan Dana Tunjangan Guru (Pasal 42 ayat 1).
• Kementerian bidang kesehatan bertanggung jawab atas kebenaran data rekomendasi Dana BOK Puskesmas dan BOK Tunjangan Khusus, dan kementerian bidang kebudayaan bertanggung jawab atas data rekomendasi Dana BOP MTB (Pasal 42 ayat 2-3).

Ketentuan Perubahan, Kemudahan Penyaluran, Dan Peralihan

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan atau melakukan perubahan rincian alokasi antar jenis/antar Daerah dengan koordinasi Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Kementerian/Lembaga, dan perubahan ditetapkan oleh Menteri serta dapat dilimpahkan melalui mandat (Pasal 57-58).
• Dalam hal Daerah mengalami bencana/kejadian luar biasa/wabah, Ditjen Perimbangan Keuangan dapat memberikan kemudahan penyaluran DAK Nonfisik untuk jangka waktu tertentu setelah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga; kemudahan tersebut minimal memuat Daerah, jenis dana, jangka waktu, dan persyaratan (Pasal 59).
• Ketentuan peralihan mengatur bahwa penghitungan alokasi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan ini diproses menurut Peraturan ini, termasuk batas waktu penyampaian data pagu untuk beberapa jenis dana dan pengecualian tertentu untuk penyampaian laporan tahun 2025 (Pasal 61-60).

Pengawasan Dan Pertanggungjawaban

• Menteri selaku BUN melakukan pengawasan atas pengelolaan DAK Nonfisik sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan, dan pemantauan serta evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian secara sendiri atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga lain (Pasal 56 dan 55).
• Penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan BA BUN TKD menjadi tanggung jawab unit eselon II yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan penggunaan sistem aplikasi terintegrasi sesuai peraturan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan TKD (Pasal 53).

Ketentuan Penutup

• Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 pada saat mulai berlaku dan mengatur ketentuan khusus mengenai pelaksanaan peralihan, batas waktu penghitungan, dan pengecualian untuk tahun 2025 serta ketentuan penghitungan kurang salur Dana BOK Tunjangan Khusus yang mulai dilakukan pada tahun anggaran 2027 (Pasal 62-63).
• Peraturan memuat lampiran contoh format rencana penggunaan dana, laporan tahunan, laporan realisasi, rekap SP2D dan rekap pengembalian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini (Lampiran).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya